Mencegah Mafia, Satgas Pangan Konawe Akan Terbentuk

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KABUPATEN KONAWE – KALOSARA NEWS.COM : Untuk menjaga kestabilan pangan dan mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Konawe, pemerintah daerah (Pemda) akan menerbitkan surat keputusan (SK) satuan tugas (Satgas) pangan. Peran satgas tersebut untuk mengawasi dan menindaki mafia pangan yang terjadi di wilayah konawe.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muh. Akbar selaku penyelenggara dalam kegiatan tersebut menjelaskan, bahwa Pemda menggandeng seluruh instansi terkait membentuk dewan ketahanan pangan sebagai perumus strategi untuk mengantisipasi berbagai gejolak harga di pasaran, untuk mendukung ketersediaan pangan menjelang hari besar satu periode ke depan.

” Stok pangan dan bahan pokok di Konawe pada umumnya, masih bisa memenuhi kebutuhan jelang hari raya,” ungkapnya kegiatan sidang dewan ketahanan pangan, di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Rabu (30/08/2017) yang dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, H. Ridwan Lamaroa.

Menurut Akbar , Dewan Ketahanan Pangan berbeda dengan Satgas Pangan. Mereka bertugas mengamankan dan merencanakan kebutuhan pangan, sedangkan Satgas merupakan eksekutor kebijakan pertanian di Konawe, secara hukum akan mengawal, mengawasi dan menindak pelanggaran pangan, pertanian dan perdagangan. “Jadi Dewan Pangan jadi perumua kebijakan, sedangkan Satgas itu eksekutornya,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan untuk harga bahan pokok masih relatif stabil, meski sempat ada peningkatan harga di beberapa wilayah seperti cabe rawit, bawang putih, dan ikan segar, namun dapat segera distabilkan sehingga terlalu signifikan kenaikannya, disebabkan oleh cuaca ekstrim yang menghambat pendistribusian bahan pokok dan nelayan yang tidak bisa melaut.

Disamping itu, Kepala Perum Bulog Sub Divre Unaaha, A. Nurhayati juga mengatakan, partisipasi mereka dalam menjaga ketersediaan stok beras, Bulog selalu memonitor kesediaan yang ada di satgas bulog dan rekanan, agar tidak disalahgunakan oleh oknum atau mafia beras yang menahan stok beras, serta membawa keluar wilayah Sultra, maupun pola kejahatan lain yang dapat menganggun kestabilan jalur distribusi dan harga beras. “Kita pantau terus kestabilan harganya,” ujarnya.

Ketgam : Sidang dewan ketahanan pangan, di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Rabu (30/08/2017) yang dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, H. Ridwan Lamaroa /Foto-Rj

Begitu pula dengan Kasat Reskrim Konawe, IPTU  Ismail Pali sebagai anggota satgas pangan mengungkapkan, bahwa kerjasama satgas pangan meliputi personil Polres Konawe, dan instansi terkait dalam melakukan sosialisasi, memonitor stok ketersediaan dan harga bahan pokok, bertindak melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan intervensi harga agar selalu stabil sesuai harga acuan, juga melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pangan, perdagangan, dan perlindungan konsumen.

” UU 18 Tahun 2012 tentang pangan, pelaku usaha yang sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal, dipidana penjara paling lama tujuh tahun penjara atau denda Rp 100 miliar,” tutupnya.

Reporter : Randa

Editor Redaksi