,

DPRD Sultra Diminta Rekomendasikan PT Babarina Putra Sulung Kepenegak Hukum

oleh
Ketgam : Massa aksi dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang Kabupaten Kolaka (KOMPAK) saat berdialog dengan anggota pansus penertiban pertambangan, Suwandi Andi di DPRD Sultra. Foto : Afdal / Kalosara News
Ketgam : Massa aksi dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang Kabupaten Kolaka (KOMPAK) saat berdialog dengan anggota pansus penertiban pertambangan, Suwandi Andi di DPRD Sultra. Foto : Afdal / Kalosara News
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara diminta untuk merekomendasikan PT Babarina Putra Sulung ke pihak yang berwajib atas dugaan penambangan ilegal yang dilakukannya di Desa Muara Lapao-lapo, Kabupaten Kolaka. Permintaan tersebut datang dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang Kabupaten Kolaka (KOMPAK) saat menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Kamis (27/12/2018).

Dalam orasi yang KOMPAK sampaikan, mereka menyebutkan telah mengantongi beberapa dugaan bukti pelanggaran yang di duga dilakukan PT Babarina Putra Sulung. Juga barang bukti itu sudah dikantongi oleh DPRD Sultra melalui Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Pertambangan, diantaranya PT Babarina hanya memiliki izin pengolahan batu (bukan nikel), dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Menanggapi permintaan KOMPAK tersebut, Anggota pansus penertiban pertambangan, Suwandi Andi mengatakan saat ini pansus sudah menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung, seperti pelanggaran administrasi. “Kami di pansus penertiban tambang sudah miliki bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Babarina. Pastinya di pansus tambang sudah menganalisis peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar perusahaan tambang ini,” terangnya.

Kata Politisi PAN itu, Pansus saat ini juga sudah mendapatkan laporan dari dua dinas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Babarina, yakni laporan dari Dinas ESDM, dan Dinas Kehutanan. “Tim pansus temukan indikasi pelanggaran administratif. Data ini bukan saja kami punya. Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan sudah punya data pelanggaran yang dilakukan PT. Babarina. Laporan dari dua dinas terkait ini sudah masuk ke pansus tambang,” katatanya.

Menurut Suwandi Andi, PT Babarina ini jelas terbukti melakukan pelanggaran maka yang dapat menindak ialah aparat penegak hukum sebab DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi. “DPRD Sultra tidak bisa menindak secara hukum, kami di DPRD cuma bisa mengeluarkan rekomendasi pada penegak hukum,” katanya.

“Kewenangan itu ada pada polisi, jaksa, pengadilan dan gubernur. Kita cuma keluarkan rekomendasi pada aparat hukum dan gubernur untuk menghentikan aktivitas perusahaan tambang ini,” menurutnya.

Pantauan wartawan massa aksi juga meminta kepada DPRD Sultra untuk merekomendasikan Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk turun di lapangan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran PT Babarina.


Reporter : Afdal

Editor      : Randa

Publizer  : Iksan