Buku Dua Konawe Tidak Mesti Dilampirkan Dalam Penetapan APBD

oleh
Ketgam : Pimpinan DPRD Konawe, Dr. Ardin (Ketua DPRD) Rusdianto (Wakil Ketua I, Alauddin (Wakil Ketua II dan Kadek Ray Sudiani (Pimpinan Fraksi Gerindra) saat menggelar Konprensi Pers Kamis, (03/01/2018) di rujab Wakil Ketua I DPRD Konawe Rusdianto
Ketgam : Pimpinan DPRD Konawe, Dr. Ardin (Ketua DPRD) Rusdianto (Wakil Ketua I, Alauddin (Wakil Ketua II dan Kadek Ray Sudiani (Pimpinan Fraksi Gerindra) saat menggelar Konprensi Pers Kamis, (03/01/2018) di rujab Wakil Ketua I DPRD Konawe Rusdianto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Permintaan tujuh fraksi di DPRD Konawe untuk dilampirkan penjabaran APBD pada saat rapat paripurna penetapan APBD tahun 2019 ternyata tidak mesti dilamfirkan cukup disajikan saja, karena setelah penetapan APBD juga para anggota DPRD tersebut akan memilikinya sebagai fungsi pengawasannya.  

Wakil ketua II DPRD Konawe H. Alauddin mengatakan, sesuai hasil koordinasi mereka pada Provinsi bahwa tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen penjabaran APBD Konawe, namun bisa disajikan.

Dikatakannya, menyangkut buku dua itu, sebenarnya sudah dijabarkan pada pembahasan di tingkat badan anggaran, tetapi dia modelnya pembahasan secara bersama-sama, bukan dalam bentuk dokumen. Jadi teman-teman yang diminta ini adalah bentuk dokumen, inilah tadi yang mereka konsultasikan ke provinsi mengenai bentuk dokumen itu yang belum diserahkan.

“Ternyata penyampaian provinsi tidak ada kewajiban untuk menyerahkan dokumen itu, tapi bisa disajikan, jadi pertanyaan mereka (Provinsi-Red) disajikan atau tidak, ia disajikan dan kami bahas tapi kita-kan mau dalam bentuk buku, ternyata buku itu akan di tuangkan dalam bentuk Perda yang nantinya di tindak lanjuti dengan peraturan bupati, itulah yang akan dibagikan jadi semua anggota DPRD bisa pegang sebagai fungsi pengawasannya,” terang Alauddin.

BACA BERITA TERKAIT :    

Terkait dengan adanya pernyataan fraksi bahwa itu sipatnya masih gelondongan, kata Alauddin, di fraksi juga tidak semua dalam badan anggaran.“Karena kemarin itu yang konpresni pers ketua-ketua fraksi, ada juga beberapa ketua fraksi yang bukan berada dalam badan anggaran, mungkin berada di badan musyawara atau badan- badan lainnya. Jadi mungkin kalau saya, karena teman-teman ini kita paparkan secara terinci, hanya kita mau kemarin itu dia dalam bentuk tertulis supaya itu bisa dipertanggung jawabkan secara hukum,” tuturnya.

Alauddin mengungkapkan, TAPD Konawe wajib menyerahkan dokumen penjabaran APBD atau buku dua setelah persetujuan atau penetapan APBD, “Wajib diserahkan semuanya, tapi dia (Buku dua-Red) setelah penetapan Perda,” ungkap kader PBB ini.

Terkait adanya rekomendasi pemerintah Provinsi soal adanya kegiatan yang mesti tidak dilakukan Pemerintah Daerah di APBD 2019,

Alauddin menambahkan, sesunggunya itu tindak lanjut dari hasil evaluasi yang mungkin belum di dudukan di teman-teman fraksi, tentunya ini yang beda pandangan.

“Jadi seharusnya itu mereka (fraksi-Red) maunya mungkin kita bersama-bersama seluru badan anggaran untuk melihat hasil evaluasi itu, apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan evaluasi itu ada tidak lanjutnya itu mungkin, tapi nyatanya kan sudah ada dan sudah diserahkan ke pimpinan jadi evaluasi itu ada yang di tindak lanjuti ada juga yang tidak ditindak lanjuti seperti perubahan nomenklatur tinggal penyesuain saja,” tambah Alauddin saat menggelar konprensi pers di rumah Jabatan wakil ketua I DPRD Konawe Rusdianto Kamis, (03/01/2019) malam

Di tempat yang sama. Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin menambhkan jika mereka sebagai pimpinan di DPRD tidak perna menolak penetapan APBD. “ Ini yang perlu di klarfikasi bahwa kami di pimpinan DPRD tidak perna tolak penetapan APBD Konawe 2019,” tambhanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Konawe Rusdianto mengatakan, ada dua hasil konsultasi mereka di provinsi Sultra, pertama DPRD dan pemerintah sudah clear terkait APBD itu 30 Nopember 2018, kemudian yang kedua karena ini yang jadi bola panas saat ini APBD Konawe ini tidak di tetapkan tanggal 31 Desember 2018, “ternyata poin penting yang kedua ini APBD ini kita mau tetapkan tanggal 31 Desember bisa tanggal 3 Januari bisa bahkan salah satu contoh Kabupaten Muna saat ini di evaluasi saja dia punya APBD belum, jadi ternyata tidak ada masalah,” tuturnya.


Editor : Randa

Publizer : Iksan