Sistem Demokrasi Sekuler Lahirkan Rezim Anti Kritik

oleh
ilustrasi
ilustrasi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Mutia Kanza

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bukit Asam Said Dadu dipecat dari Komisaris PT Bukit Asam (PTBA) dengan alasan dirinya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna selaku Mentri BUMN. Hal itu terjadi akibat kritik yang disampaikannya terhadap perusahaan negara melalui cuitan akun sosial media. Sementara terkait pemecatannya Said Dadu menuturkan bahwa dirinya tidak memiliki bakat menjadi penjilat. (tribunnews.com, 28 Desember 2018).

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespon cuitan mantan Komisaris PT Bukit Asam Said Didu terkait penjualan saham Freeport bahwa dinyatakan dalam cuitannya informasi yang disampaikan Said Dadu informatif, utuh dan mendidik. Selain itu Said juga dianggap berani berani mengambil resiko dengan mengungkapkan informasi mengenai Freeport tersebut. (cnnindonesia.com, 29 Desember 2018).

Sederet fakta terkait kasus pemecatan Said Dadu akibat kritiknya yang keras terhadap kebijakan rezim atas Freeport telah menunjukkan bahwa rezim hari ini anti terhadap kritik meskipun kebijakan yang dikritik jelas merugikan masyarakat dan malah menguntungkan pihak asing. Selain itu adanya kritik keras terhadap penjualan saham Freeport juga menjadi bukti betapa rusaknya penerapan dari Sistem Ekonomi Kapitalis Neoliberal saat ini.Freeport yang sejatinya milik rakyat seolah hanya menjadi milik penguasa dan para pemilik modal. Maka setiap persoalan yang dihadapi negeri ini sejatinya membutuhkan solusi sistemik sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Islam.

Dalam Islam kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelolah oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebailknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolahan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Di antara pedoman dalam pengelolahan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw yang artinya. “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.”(HR Ibnu Majah). Rasul saw juga bersabda yang artinya. “Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah).

Sehingga Islam sebagai sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam sangat dibuthkan. Adapun institusi yang mampu menjamin terlaksananya aturan syariah Islam secara sempurna termasuk dalam aspek ekonomi hanyalah Khilafah. Khilafah mampu melakukan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaan milik rakyat sehingga melahirkan kesejahteraan dan menjauhkan dari segala bentuk penjajahan.

Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah swt dan Rasul Nya setiap Muslim termasuk para penguasanya wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan termasuk masalah pengelolahan sumber daya alam harus dikembalikan pada al Quran dan as Sunnah. Allah Swt berfirman yang artinya. “Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al Quran) dan Rasul Nya (as Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir. (TQS an Nisa [4] : 59).

Maka persoalan Freeport dan persoalan lain yang tengah dihadapi oleh negeri ini sejatinya hanya dapat selesai apabila mencampakkan sistem demokrasi sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam warisan Rasulullah saw dalam naungan Khilafah.Wallahu a’lam bi ash-shawab. (***)


Editor     : Armin

Publizer : Iksan