, ,

Freeport: Untung atau Buntung ?  

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

OPINI : PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembaga puraKabupaten MimikaProvinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Tak dapat dipungkiri, kehidupan dalam kacamata sekuler kapitalistik yang mendominasi kehidupan dunia terutama kaum muslim saat ini telah membawa petaka di segala bidang, tak terkecuali kekayaan alam.  Gambaran kesejahteraan hidup, pengelolahan harta sebagaimana pernah diterapkan dahulu kini pudar tergerus oleh kejahatan kapitalisme.  Ideologi yang menjauhkan agama dari kehidupan ini telah sukses menjajah pemikiran cerdas jadi tumpul.

Divestasi Freeport Dianggap Keberhasilan

Baru-baru ini Divestasi saham PT. Freeport kepada pemerintah Indonesia diekspos sebagai suatu keberhasilan pemerintah. Sebagaimana yang dilansir oleh www.kompas.com – Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah memiliki ketegasan untuk menjaga kekayaan alam.

Salah satu ketegasan itu, kata Jokowibisa tampak dari upaya pemerintah mengambil alih 51 persen PT Freeport Indonesia. “Mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pembelian saham PT Freeport Indonesia dari Freeport Mc Moran (PT FCx) mempunyai porsi saham sebesar 51,38 persen dari Indonesia dan 48,62 persen dari Freeport McMooran. Nilai saham yang disepakati dalam proses divestasi ini sebesar 3,85 miliar dolar AS atau atau sekitar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Dilansir oleh www.muslimahnews.com – Sri Mulyani menjelaskan porsi saham tersebut 41,38 diambil dari 40 persen dari pembelian particpating interest Rio Tinto terhadap Freeport Indonesia dan 1,38 persen dari pembelian saham Indocopper. Dengan divestasi ini, Richard Adkerson, CEO PT FCX, mengestimasi keuntungan langsung untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dividen untuk Inalum, berdasarkan harga tembaga ke depan, sekitar 60 hingga 90 miliar dolar AS dalam bentuk pajak, royalti, dan dividen untuk PT Inalum (16/7/2018). Realita yang terjadi justru pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menunggu hingga berahir kerjasama tahun 2021 nanti. Pemerintah memilih mengeluarkan biaya besar

Divestasi saham yang harus menggelontorkan uang besar dari utang untuk membeli milik kita sendiri sebesar +/- Rp57 T, padahal kita bisa memiliki saham Freeport tanpa membayar, hanya butuh keberanian dan nyali.

Pemerintah harusnya menyatakan kontrak berakhir 2021 dan melakukan negosiasi ulang dengan Freeport untuk membangun operasi bersama dalam bentuk Saham yang sudah dimiliki 51%  oleh Indonesia, pemerintah harusnya  segera mengubah Freeport sebagai BUMN.

Bila pemerintah tak mampu mengambil alih operasi, maka pembelian saham itu keliru, karena Freeport tetap milik asing. Pembelian saham freeport memakai uang utang harus diakui ini adalah jalan buntung, dan bukan solusi jitu.

Kapitalisme suburkan Ekonomi Buntung

Konsep ekonomi kapitalis, dimana pemilik modal yang tetap berkuasa, baik swasta nasional maupun internasional. Merekalah yang bisa menguasai sumber daya alam kita yang berlimpah. Namun akibat privatisasi SDA oleh asing, pemerintah lebih rela berhutang keluar negeri dengan bunga ketimbang mendapat uang berlimpah dari kekayaan alamnya sendiri.

Ketika utang negara menumpuk maka yang menjadi sasaran untuk membayarnya tidak lain adalah rakyat, yang menjadi korban, ekonomi mencekik, pencabutan subsidi dan penarikan pajak yang terus meningkat dan bervariasi.

Akar masalah ini yang harus diselesaikan dengan mengambil konsep ekonomi yang adil. Apabila pemerintah berniat untuk mengambil alih sumber daya alam di Papua tersebut maka harus menguasainya 100%, bukan melalui divestasi 51%, yang sebenarnya membeli sumber daya alam milik sendiri.

Apalagi selama ini pihak Freeport telah banyak melakukan pelanggaran, sehingga ini bisa menjadi jalan pemerintah Indonesia untuk memutus kontrak dengan Freeport. Ini bukti pemerintah gagal mengurusi harta Negara, sebagaimana tabiat sistem ekonomi kapitalisme ialah buntung bukan untung.

Islam sebagai Solusi Mengelola SDA

Penerapan konsep ekonomi yang adil inilah konsep ekonomi Islam, yang berlandaskan pada syariat. Setiap sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum ialah milik semua rakyat, maka tidak boleh dimiliki oleh individu (privatisasi).

Kepemilikan umum tersebut harus dikelola Negara, kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara komunal seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga dengan demikian negara mampu memberikan dan menjamin kesejahteraan yang merata.

Kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api” (HR Ibnu Majah).

Hadits tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  Semula Rasullah saw memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw.

mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Padahal Rasulullah sendiri melarang menarik kembali sebuah pemberian. Berdasarkan hadits ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.

Dalam Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar  baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadits tersebut.

Bersegera menjalankan semua ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini.

WalLâhu alam bishowab.


Editor : Min

Publizer : Iksan