Harga BBM Tersandera Politik Pencitraan ?

oleh
Risnawati
Risnawati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Risnawati

(Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kolaka)

Penurunan harga BBM non subsidi awal tahun ini dianggap telat di tengah harga minyak dunia yang mulai merangkak naik. Mulai hari ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, serta Dex dan Dexlite. Penurunan harganya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, seharusnya harga BBM non subsidi tersebut turun saat November atau Desember tahun lalu. Adapun saat ini patokan harga minyak mentah seperti Brent atau West Texas Intermediate (WTI) sudah mulai merangkak naik.

Dilansir Reuters, Sabtu (5/1), harga minyak mentah berjangka Brent LCOc1 naik USD 1,11 atau 1,98 persen menjadi USD 57,06 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 87 sen menjadi USD 47,96 per barel atau 1,85 persen.

“Ini terlambat, seharusnya sudah dari November,” ujar Faisal kepada kumparan, Sabtu (5/1).

Di negara lain seperti Australia, kata dia, harga BBM juga sudah turun sejak awal November 2018. Indonesia dinilai terlambat merespons harga minyak terhadap BBM.

“Di Australia sudah dari tahun lalu, turunnya juga lumayan banyak ikuti harga minyak dunia,” katanya.

Tak hanya itu, Faisal juga menilai penurunan harga BBM tersebut terlalu sedikit. Dia pun membandingkan, pada November lalu, harga Brent dan WTI masing-masing sekitar USD 80 barel per hari dan USD 65 barel per hari. Sementara pada akhir Desember 2018, harga Brent USD 53 per barel dan WTI menyentuh USD 45 per barel. Sehingga penurunannya sekitar 30-33 persen.

“Turunnya cuma sekitar Rp 100 sampai Rp 250 per liter. Kalau mau sesuai harga pasar, ya mestinya turuninnya sekitar 30 persen juga antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per liter,” jelaasnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya menuturkan, penurunan harga BBM non subsidi ini mengikuti penurunan rata-rata harga minyak dunia serta penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dilansir juga dari Cirebon – Hari ini, Sabtu (5/1/2019) harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Cs turun. Penurunan harga Pertamax Cs tersebut bervariatif.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Pertamina lamban menyikapi harga minyak dunia. Menurutnya, lanjut Fadli, Pertamina bisa menurunkan harga Pertamax Cs sejak dulu.

“Harusnya dari dulu (turun). Itu kan sesuai dengan harga minyak dunia, karena memang sudah turun,” kata Waktil Ketua DPR RI itu usai menjadi pembicara dialog kebangsaan di Andalus City Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2019).

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM memang hampir selalu memicu aksi demonstrasi. Maklum, harga energi, khususnya harga BBM, berpengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat luas yang masih sangat tergantung BBM.

Melihat pengalaman tersebut, di awal tahun ini pemerintah tak akan menaikkan harga BBM, namun banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang tidak popular disaat yang tidak tepat rentan dengan pencitraan di tahun politik.

 

Tersandera Kepentingan Asing

Naik-turun harga minyak dunia berpengaruh besar di Indonesia. Apalagi Indonesia belum sekuat Amerika Serikat untuk independen dari faktor eksternal di sektor energi. Ketika terjadi krisis minyak pada 1973, Indonesia justru mendapatkan keuntungan besar dari ekspor minyaknya.

Tak bisa dimungkiri sejak periode orde baru pemerintah telah melakukan liberalisasi sektor hulu migas hingga hampir 90% produksi minyak Indonesia dikuasai asing.Tak cukup sampai disitu, liberalisasi migas makin mengganas dengan ditetapkannya UU Migas no 22 tahun 2001 yang semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis hilirnya.

Liberalisasi sektor hilir migas ini mendorong kapitalisasi Migas besar-besaran.Masuknya perusahaan  asing baik di sektor hulu dan hilir juga  mendorong pemerintah menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi.

Sesuai permintaan pasar, liberalisasi migas difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menguntungkan seperti sektor hilir migas. Subsidi (harga) BBM dan elpiji dan efisiensi dianggap menjadi penghalang bagi terciptanya harga yang kompetitif yang dapat memberikan sinyal positif bagi para investor asing dan serta bagi pengembangan infrastruktur hilir, seperti kilang BBM, terminal penyimpanan dan depo BBM-elpiji, terminal regasifikasi, jaringan transmisi, dan distribusi gas.

Sehingga untuk menarik investor pemerintah sangat berkepentingan menaikkan harga BBM sehingga margin keuntungan bisnis ini semakin tinggi dan investor melirik sektor ini. Selain perusahaan-perusahaan asing yang telah memiliki izin pendirian 20 ribu SPBU ini tidak akan mendapatkan keuntungan jika harga migas Indonesia tidak setara dengan harga migas international, sehingga tidak ada cara lain Indonesia didorong untuk melepas harga BBM ke pasar dengan pencabutan subsidi secara bertahap.

Pencabutan subsidi ini akan terus dilakukan sampai subsidi BBM Rp 0- atau setara harga pasar. Jelaslah kini liberalisasi migas yang mengizinkan Kapitalisasi Migas besar-besaran menjadi biang keladi pengurangan subsidi BBM bagi rakyat.

Inilah kebusukan sistem kapitalis membuat negara tersandera oleh kepentingan pemilik modal. Negara bagaikan penjual yang menimbang untung-rugi dalam melayani rakyatnya, padahal sejatinya negara adalah pelindung dan pengatur urusan rakyat sehinggga tidak ada satupun kekayaan negara dieksploitasi demi kerakusan segelintir pemilik modal sehingga menyengsarakan jutaan rakyatnya.

Alhasil, BBM adalah kebutuhan dasar rakyat yang tidak layak dipermainkan untuk kepentingan penguasa melalui kebijakan politik.

 

Pandangan Islam

Islam telah mengatur bahwa seharusnya pemimpin itu seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan ini merupakan bukti dari tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin.

Ibnu umar r.a berkata: “saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari Muslim)”

Islam mengharamkan kepemilikan Individu atau perusahaan asing terhadap migas yang merupakan milik rakyat. Karena kepemilikan asing atau kapitalisasi asing hanya mementingkan margin dan mengabaikan kepentingan rakyat yang merupakan pemilik Migas itu sendiri. Islam akan mengategorikan migas sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara, berdasar hadis: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Dawud).

Dalam pandangan Islam, kekayaan seperti diatas harus didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan aturan islam, Khilafah dapat menyediakan berbagai layanan. Dibawah naungan islam, setiap rumah tangga akan mendapatkan jatah bahan bakar yang lebih dari cukup untuk berbagai keperluannya.

Demikianlah, betapa sejatinya Islam sangat sempurna dalam mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya. Termasuk dalam hal kepemimpinan pun Islam tidak luput dalam mengaturnya. Wallahu a’lam bisshowab.(***)


Editor : Armin

Publizer : Iksan