Freeport Tak Terkendali, Negara Butuh Nyali

oleh
ketgam : kabarpapua.co
ketgam : kabarpapua.co
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Lia Amalia

(Anggota Smart With Islam Kolaka)

Jakarta, CNN Indonesia — Freeport McMoran masih akan menjadi pengelola tambang PT Freeport Indonesia, meski Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum mendominasi kepemilikan saham.

Diketahui, transaksi divestasi saham Freeport rampung pada Jumat (21/12) kemarin. Usai transaksi, RI resmi menggenggam 51,2 persen saham Freeport Indonesia. Sementara, 48 persen sisanya masih dipegang Freeport McMoran, perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tambang emas dan tembaga tersebut merupakan tambang terumit di dunia lantaran letaknya di bawah tanah. Dalam hal ini, Freeport McMoran telah terbukti kompeten untuk mengelola dan mengembangkan tambang tersebut.

Namun, bukan berarti ia meragukan kemampuan para teknisi Indonesia dalam mengelola Tambang Grasberg.

“Saya sangat yakin engineer Indonesia bisa, hanya kita perlu belajar, suatu hari saya yakin alumni kita bisa. Cuma perlu belajar dari McMoran sebagai best proven operator underground mining (pengelola terbaik tambang bawah tanah),” katanya, Jumat (21/12).

Saat ini, Freeport Indonesia membangun tambang bawah tanah sepanjang 700 kilometer. Ke depan, Freeport Indonesia akan melanjutkan pembangunan tambang bawah tanah hingga mencapai 1.000 km.

  1. Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya milik Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. Yang berasal dari Amerika serikat. Freeport sendiri telah beroperasi selama kurang lebih 46 tahun sejak 1967 dan kini merupakan perusahan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. PT. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di Papua pada dua tempat yaitu tambang Ersberg dari tahun1967 dan tambang Grasberg pada tahun 1988 tepatnya di kawasan tembaga puri, Kabupaten Mimika,provinsi Papua.
  2. Freeport bisa dengan leluasa mengeruk kekayaan di Papua karena dilegalkan secara sistem, yakni ada payung undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme-demikrasi di negeri ini. Berdasarkan sistem ekonomi kapitalisme, pengelolaan tambang dapat di serahkan kepada swasta termasuk asing. Lalu semua itu dilegalkan melalui UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah dalam sistem demokrasi.

Kekayaan alam Indonesia pun di gadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur ke negara-negara pro-zionis, itupun tanpa  menyejahterakan rakyat Indonesia selama pulihan tahun lamanya.

Oleh karena itu, Pemerintah  harus memanfaatkan secara optimal sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumber daya itu. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar, sejak tahun 1973 konon lebih dari Rp 500 triliun hasil emas melayang ke luar negeri. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya tapi pasti angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri. Andai dikelola sepenuhnya oleh negara dana yang tidak sedikit itu tentu bisa di selamatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang lain.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Islam mengatur kepemilikan barang tambang sebagai milik umum, Rasulullah pernah bersabda “kaum muslimin berserikat dalam  tiga hal; air, rumput dan api dan harganya adalah haram.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Maka, semua sumber daya alam seperti garam, batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sebagainya adalah milik umum,yang juga menjadi milik umum lainnya adalah jalan, sungai, laut tanah masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Milik umum harus di kelola oleh  negara yang hasilnya harus dikembalikan  kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk fasilitas kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga pendidikan dapat gratis, listrik murah dan sebagainya. Semua yang menjadi milik umum  tidak boleh di kuasai oleh perusahaan perorangan apalagi perusahaan asing. Jika ini tetap di lakukan maka dimasa yang akan datang kita akan semakin miskin dan sangat mungkin akan menjadi negara yang selalu mengemis kepada negara asing.

Dalam hal lain, dengan tegas Rasulullah saw telah menyatakan: “siapa saja yang menanami tanah milik suatu kaum,tanpa kerelaannya, maka tidak berhak mendapatkan biaya (yang telah di keluarkannya).” (HR al-Bukhari dan Abu Dawud dari Rafi’ bin Khadij, hadits no.3403). Meski konteks hadis ini terkait dengan tanah, pemanfaatan tanah tanpa izin, atau tidak mendapatkan kerelaan pemiliknya, tetapi hadist yang sama bisa digunakan sebagai dalil bagi kasus lain. Termasuk kasus Freeport tersebut.

 

Kembali kepada Islam

Seharusnya pemerintah tidak terjebak untuk membeli saham investasi  yang di tawarkan oleh PT. Freeport Indonesia. Pemerintah harusnya menghentikan kontrak kerja  Freeport secepat mungkin atau tidak memperpanjang kontrak kerja Freeport, dengan demikian kekayaan alam yang dimiliki Freeport bisa di kelola langsung oleh negara.

Dengan demikian, tidak ada jalan lain kecuali kembali pada Islam, tidak mungkin pengelolaan sumber daya alam itu dapat berjalan dengan baik jika Indonesia masih menerapkan sistem kapitalis yang sekuler seperti sekarang ini.

Khilafah akan mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakhiri kontrak karya dengan perusahaan Negara penjajah. Disinilah masalahnya. Dengan tegas Nabi saw menyebutkan, bahwa “kaum muslimbersyarikat dalam tiga hal: air, padang dan api” (HR.Ahmad)

Karena itu, status tambang ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan umat (rakyat). Dengan begitu, segala bentuk kesepakatan, termasuk klausal perjanjian dengan PT Freeport, begitu Khilafah berdiri dinyatakan batal.

Sabda Nabi saw menyatakan, “bagaimana mungkin suatu kaum membuat syarat, yang tidak ada dalam kitabullah. Tiap syarat yang tidak ada di kitabullah, maka batal, meski berisi seratus syarat. Keputusan Allah lebih haq, dan syarat Allah lebih kuat.” (Lihat, al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, Hadits no.29615)

Alhasil, walaupun pemerintah Indonesia akhirnya mampu memiliki Freeport tapi jika tetap di kelola dengan cara atau konsep kapitalisme bukan dengan Islam maka tidak akan mungkin membawa kemaslahatan terhadap rakyat. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kekayaan alam yang di berikan oleh Allah sang pemilik bumi bisa membawa kesejahteraan  bagi umat manusia adalah dengan dikelola secara syariah Islam dibawah sistem Khilafah ‘ala minhaj an- Nubuwwah. Wallahu’alam.(***)


Editor : Armin

Publizer : Iksan