BPJS Pailit, Uang Rakyat Kemana?

oleh
Dewi Tisnawati,  S. Sos. I
Dewi Tisnawati,  S. Sos. I
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Dewi Tisnawati,  S. Sos. I

(Pemerhati Sosial)

Tirto.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Pemutusan dilakukan lantaran rumah sakit tersebut dianggap tak memenuhi persyaratan akreditasi.

Beberapa rumah sakit di Jawa Tengah yang tercatat dibatalkan misalnya Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Solo, RS Amal Sehat Sragen dan juga RS Amal Sehat Wonogiri. Sementara di Jakarta, 3 rumah sakit yakni RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama dan RSUD Cipayung.

Imbasnya, beberapa rumah sakit itu terpaksa menghentikan sementara layanan untuk pasien BPJS. Di Jakarta 3 rumah sakit yang menghentikan sementara layanan BPJS kesehatan itu hanya menerima pasien UGD.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penghentian kontrak kerja sama itu wajar belaka, alasnya PerMenKes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PerMenKes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di tahun 2019 diwajibkan memiliki sertifikat akreditasi.

“Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jamkes di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” ujar Iqbal kepada reporter Tirto, Jumat (4/1/2018).

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai pemutusan kontrak karena aturan baru soal kewajiban akreditasi cuma akal-akalan. Ia menduga BPJS Kesehatan sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Lagi pula, kata Indra, jika dalihnya adalah aturan, mengapa sejak awal rumah sakit yang tak memiliki akreditasi tetap diperbolehkan bekerja sama. Ia mencontohkan, misalnya, RSUD Jati Padang yang sudah membuka layanan bagi pasien BPJS kendati baru berdiri pada 2017 dan belum terakreditasi.

Secara terpisah, Dirjen Pelayanan Kesmas Kemenkes Bambang Wibowo mengakui akreditasi bukanlah syarat wajib untuk kerja sama RS dengan BPJS hanya ditekankan kembali agar RS yang belum terakreditasi berkomitmen untuk segera akreditasi dan memenuhi standar pelayanan seperti pada UU No. 44 tahun 2009 tentang RS.

Sementara itu terkait defisit, Iqbal mengakui defisit masih terjadi meski pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menggelontorkan dana Rp10,1 triliun pada 2018. Masalah ini terjadi karena pendapatan iuran dari peserta kesehatan yang tak sebanding dengan pembayaran manfaat.

BPJS Kesehatan merupakan perwujudan dari cara pandang kapitalis-liberal  bahwa pelayanan kesehatan adalah jasa yang harus dikomersialkan. Inilah prinsip pengelolaan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.

Tampak pada keharusan tiap orang membayar premi tiap bulan dengan berbagai ketentuan yang tidak mudah. Juga pelayanan berjenjang, yang seringkali mengabaikan kondisi fisik dan psikologis orang sakit.

Demikian pula pembayaran tagihan casemix, yakni pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan kepada RS tidak didasarkan pada real kebutuhan pasien yang sering kali lebih tinggi. Hal serupa juga terlihat pada penggajian kapitasi, yakni perhitungan biaya untuk obat, peralatan medis dan jasa dokter didasarkan perhitungan minimal kebutuhan bukan real kebutuhan.

Semua bermula dari kelalaian negara, berupa penyerahan wewenang dan tanggungjawab kepada BPJS Kesehatan. Konsekuensi logis liberalisasi fungsi negara yang dipandang baik bahkan harus dalam sistem politik demokrasi karena dianggap BPJS Kesehatan lebih mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dari pada negara, meski anggapan itu tidak pernah terbukti.

Sebab dari awal kemampuan BPJS Kesehatan begitu buruk disetia penjamin keterpenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan tiap orang. Selain itu, BPJS Kesehatan terus didera tekanan keuangan yang semakin berat dari tahun ke tahun. Maka tidak heran jika BPJS tersebut mengalami defisit sebagai salah satu dampak buruknya termasuk saat ini BPJS memutuskan kerjasama dengan sejumlah RS.

Sementara, pelayanan kesehatan dalam Islam adalah negara hadir sebagai penerap aturan Islam secara menyeluruh dan bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas setiap individu publik.

Sebab Rasulullah swt telah menegaskan yang artinya: “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya. (HR Al- Bukhari).

Kehadiran negara sebagai pelaksana aturan Islam secara menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara menjadikan negara berkemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsi dan tanggungjwabnya.

Tidak terkecuali tanggungjawab menjamin pemenuhan hajat setiap orang terhadap pelayanan kesehatan. Gratis, berkualitas terbaik serta terpenuhi aspek ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaian karena negara adalah pihak yang berada di garda terdepan dalam pencegahan dan peniadaan penderitaan publik.

Demikianlah tuntunan ajaran Islam yang mulia yang hanya bisa diterapkan dalam negara Islam dengan ditegakkannya Khilafah. Wallahu a’lam bish shawab.


Editor : Armin

Publizer : Iksan