Narasi Intoleran : Propaganda Menyerang Islam

oleh
ketgam : irma
ketgam : irma
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Irma Damayanty Djabar, S.Pd

(Tentor  JILC)

Lembaga penelitian SETARA Institute For Democracy And Peace melakukan kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kota. Tujuan pengindeksian ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya. Hal ini disampaikan dalam Press Release di Jakarta, 7 Desember 2018.

SETARA Institute For Democracy And Peace mengumumkan hasil riset 10 kota yang paling toleran dari 94 kota di Indonesia yang bertajuk pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2018. Kota dengan IKT tertinggi adalah Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan skor 6.513 sementara 9 kota lainnya, yakni Salatiga (6.447), Pematang Siantar (6.280), Manado (6.030), Ambon (5.960), Bekasi (5.890), Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830) dan Surabaya (5.823). Kota yang paling rendah toleransi (intoleran) adalah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Adapun 9 kota lain yang dinilai minim toleransi adalah Banda Aceh, Jakarta, Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan dan Sabang (Satuharapan.com).

Dalam surveynya terdapat 4 variabel yang diukur dalam Indeks Kota Toleran (IKT), yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama. Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari 2 indikator, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif. Indikator variabel tindakan pemerintah adalah pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.

Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Variabel terakhir, demografi agama memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan skor 1 hingga 7, dimana poin 7 menggambarkan situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudakn kota toleran. Dan menggunakan 2 teknik penelitian, yaitu triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli  (Tribunjatim.com).

Masalahnya, tak jelas darimana variable itu berasal dan apa tolok ukur praktisnya. Begitupun siapa sumbernya dan siapa pula ahlinya. Yang pasti, nampak bahwa SETARA Institute For Democracy And Peace telah menjadikan isu-isu keislaman dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan umat Islam di kota-kota tersebut sebagai indicator praktis penilaian toleran-intoleran. Ini terlihat ketika kita memperhatikan pertimbangan-pertimbangan SETARA Institute For Democracy And Peace terhadap kota-kota intoleran, yakni Tanjung Balai mendapat peringkat kota yang paling intoleran karena perempuan etnis Tionghoa mengeluhkan suara adzan.

Selanjutnya, Banda Aceh memiliki tingkat toleransi rendah karena pemberlakuan perda syariah termasuk penerapan sanksi pelanggaran yang cukup keras. Berikutnya, kota Jakarta yang baru-baru ini sukses membuktikan diri sebagai melting pot dengan mengumpulkan kurang lebih 10 juta orang beragam suku dan agama pada Reuni 212 pun tak bisa menghapus predikat kota intoleran yang diraihnya sejak 2017.

Begitupun tetangganya Depok dan Bogor, Depok yang juga masuk bottom ten , menjadi intoleran karena penyegelan mesjid Ahmadiyah oleh Pemkot. Bogor yang juga langganan di posisi bawah karena Gereja Yasmin yang tidak kunjung mendapatkan lahan strategis untuk pembangunan. Disisi lain, Bali yang sampai saat ini ada satu mesjid yang masih di segel oleh warga setempat, tapi tidak terdaftar sebagai kota intoleran. Bahkan yang paling ekstrem adalah kasus pembunuhan 31 sipil di Wilayah Nduga Papua yang jelas berbau teror dan mencederai hak orang lain, namun luput dari penilaian Indeks Kota Toleran.

Wajar jika beberapa pihak geram dengan hasil penelitian tersebut. Kepala Kantor Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Depok, Dadang Wihana mengkritik konklusi SETARA Institute For Democracy And Peace . Menurutnya, 10 daerah kabupaten/kota intoleran merupakan mayoritas beragama Islam. Sebaliknya, daerah yang dinyatakan toleran adalah 9 daerah yang mayoritas non-muslim

 Alat untuk Menyerang Islam

Toleransi merupakan kata yang berasal dari Barat. Secara bahasa dari kata tolerance. Maknanya adalah “to endure without protest” (menahan perasaan tanpa protes). Kata tolerance kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi yang berasal dari kata toleran. Kata ini mengandung arti : bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membolehkan, membiarkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Sebetulnya Barat bersikap inkonsistensi terhadap makna toleransi yang mereka bangun. Jika konsisten dengan makna toleransi, semestinya umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam juga harus dihormati. Faktanya, sikap MUI Padang didukung masyarakat yang keras menyelisihi sikap MUI pusat terkait penyebaran Islam Nusantara, LGBT, serta kepemimpinan kafir dianggap intoleran. Padahal pengharaman LGBT dan pemimpin kafir merupakan pengamalan kalam Allah SWT, yaitu ajaran Islam.

Meski Barat bersikap inkonsistensi, tapi tetap saja kata toleransi ini kemudian dijadikan alat oleh musuh-musuh islam, termasuk kaum Liberal yang ada di Indonesia. Kaum Liberal selalu menjadikan kebebasan sebagai focus utama mereka, sebagaimana paham liberal yang mereka anut, yakni kebebasan tanpa batas yang menerjang norma-norma agama.

Tema sentral yang biasa mereka usung adalah pemisahan agama dari politik, demokrasi, HAM, kesetaraan jender, kebebasan penafsiran agama, toleransi beragama, kebebasan berekspresi dan persamaan agama (pluralisme). Salah satu tema sentral yang mereka usung merupakan tujuan didirikan lembaga penelitian SETARA Institute For Democracy And Peace.

Terdapat 4 karakteristik dan tujuan Barat melancarkan imperialisme epistemology sebagai propaganda Barat menyerang Islam. Pertama: Harakah at-Tasykik, yakni gerakan yang berupaya menciptakan keraguan dan pendangkalan kaum Muslim terhadap agamanya. Dampaknya adalah tumbuhnya sikap netralitas dan relativitas terhadap ajaran Islam. Kedua: Harakah at-Tasywih, yakni gerakan yang berupaya menghilangkan kebanggaan kaum Muslim terhadap agamanya.

Dampaknya adalah menggejalanya rendah diri umat Islam, islamophobia, pemujaan kepada Barat. Ketiga: Harakah at-Tadzwib, yakni gerakan pelarutan budaya dan pemikiran, pencampuradukkan antara hak dan batil, antara ajaran Islam dan non-Islam. Dampaknya adalah umat Islam terjebak dalam pemikiran pluralisme agama yang jelas bertentangan dengan islam. Keempat: Harakah at-Taghrib, yakni gerakan westernisasi segala aspek kehidupan kaum Muslim. Dampaknya adalah paradigma Barat dijadikan sebagai kiblat kaum Muslim dengan meninggalkan tsaqofah Islam.

Syariah dan Khilafah Menaungi Toleransi

Islam mendudukkan kata toleran dengan istilah “tasamuh”. Dalam kamus Al-Muhith, Oxford Study Dictionary English-Arabic (2008: 1120) istilah tasamuh memiliki arti tasahul (kemudahan). Artinya, islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan.

Toleransi Islam terhadap umat non-Islam telah ditetapkan dalam syariah Islam secara rinci. Hal tersebut menjadi standar sikap kaum Muslim dalam kehidupannya yang terus terjaga dari dulu hingga kini. Ayat-ayat al-Quran banyak berbicara tentang kaum Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi, yang menjadi pedoman bagi kaum Muslim dalam berhubungan dengan dunia luar Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan menghindarkan kezaliman. Islam melarang keras berbuat dzalim dan melarang merampas hak-hak mereka yang di luar Islam. Allah SWT berfirman:

Allah tiada melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”(QS al-Mumtahanah [60]: 8).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di (Tafsir Karim ar-Rahman, hlm. 819) menafsirkan ayat ini: Dalam ayat ini Allah tidak melarang kaum Muslim untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga sendiri maupun orang lain. Selama mereka tidak memerangi dan tidak mengusir kaum Muslim.

Syariah Islam juga dengan tegas melarang membunuh orang kafir kecuali jika mereka memerangi kaum Muslim. Dalam Islam orang kafir yang boleh dibunuh hanyalah kafir harbi, yakni orang kafir yang memerangi Islam. Adapun orang kafir selain mereka, yaitu orang kafir yang mendapat suaka atau perjanjian dengan kaum Muslim seperti kafir dzimmi, kafir musta’man dan kafir mu’ahad, dilarang keras untuk dibunuh. Jika melanggar, ancamannya sangat keras.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang membunuh seorang kafir dzimmi tidak akan mencium bau surga. Padahal sungguh bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. an-Nasa’i). Intinya, kafir dzimmi diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, khususnya diwilayah privat seperti ibadah. Namun demikian, toleransi ini bukan berarti membenarkan ajaran mereka atau mencampuradukkan dengan ajaran Islam.

Banyak kisah kehidupan di masa Rasul saw., para sahabat dan tabi’in dalam mempraktikkan toleransi. Misalnya, Rasul saw. menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit, melakukan transaksi jual beli dengan non-Muslim, menghargai tetangga non-Muslim, dsb. Begitupun praktik toleransi di kekhilafahan Umar bin al-Khathab, pada tahun 636 M menandatangani Perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Jerusalem. Sebagai pihak yang menang perang. Khalifah Umar tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen.

Saat Khalifah Umar memimpin suatu penaklukkan selalu berjalan sangat damai tanpa tetesan darah yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Jerusalem. Ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan disana, tidak ada penghancuran bangunan, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran ataupun perampasan hak serta tidak ada pemaksaan terhadap penduduk Jerusalem untuk memeluk Islam.

Tidak hanya itu, bahkan banyak para ilmuwan dan sejarahwan dunia yang menuliskan aspek toleransi dalam kebijakan para Khalifah. Diantaranya seorang orientalis Inggris, T.W Arnold pernah menuliskan tentang kebijakan Khilafah Utsmaniyah terhadap warganya yang non-Muslim Arnold menyatakan yang artinya, “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih dua abad setelah penaklukkan Yunani, telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa”.

Lanjut, Karen Amstrong juga mengatakan yang artinya, “Tidak ada tradisi persekusi agama dalam imperium Khilafah Islam”. Dari beberapa paparan fakta diatas, maka tuduhan bahwa islam itu intoleran sebenarnya tidak berdasar sama sekali dan ahistoris.

Khatimah

Dengan terus melakukan dakwah penyadaran kepada umat akan bahaya narasi Intoleran sebagai propaganda Barat kepada Islam, umat akan terus berjuang menumbangkan seluruh narasi Barat dan membangun narasi Islam dalam pemikiran dan perasaan kaum Muslim. Dengan demikian akan terjadi gelombang kesadaran umat akan pentingnya mendakwahkan dan memperjuangkan tegaknya Syariah dan Khilafah yang akan memberikan kebaikan bagi seluruh manusia dan alam semesta.

Wallahu a’lam bi as-shawab.


Editor : Armin

Publizer : Iksan