Prostitusi Dipayungi Demokrasi?

oleh
Ketgam : Nurul Wahyuni Agustina
Ketgam : Nurul Wahyuni Agustina
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Nurul Wahyuni Agustina

(Mahasiswi Universitas Halu Oleo)

“Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Bekerja bertaruh seluruh jiwa raga”. Begitulah kiranya tembang ‘kupu-kupu malam’ yang dipopulerkan oleh grup band Peterpan sekitar tahun 2006. Wanita ‘kupu-kupu malam’ bukanlah sebutan yang memiliki makna sebenarnya, melainkan makna kiasan yang diperuntukkan bagi wanita yang memiliki profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Polemik wanita ‘kupu-kupu malam’ dengan prostitusi sebagai habitat aslinya hingga saat ini memang selalu mengundang perhatian masyarakat. Polemik ini kembali menjadi sorotan tatkala mencuatnya berita dua orang mucikari dan artis yang terciduk kasus prostitusi daring oleh Sub Unit V Cybercrime Ditreskremsus Polda Jawa Timur (republika.co.id, 06/01/2019). Kasus ini berujung pada terungkapnya jaringan praktik prostitusi daring. Kapolda Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan mengatakan bahwa jaringan prostitusi daring ini cukup besar (detik.com, 06/01/2019).

Prostitusi sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Masyarakat awam lebih mengenalnya dengan sebutan pelacuran. Terungkapnya kasus prostitusi sendiri sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Tahun 2015, tercatat sekitar 463 akun prostitusi di twitter yang ditutup oleh Kominfo.

Tanggal 29 Mei 2016, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menutup lokalisasi Balong Cangkring di Mojokerto dan menargetkan pada tahun 2019 tidak ada lagi lokalisasi prostitusi di Indonesia. Menurut data Kementerian Sosial, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah lokalisasi paling banyak di Indonesia dengan total PSK mencapai 7.793 orang (tirto.id, 16/06/2016).

 Zina Hukumnya Haram!

Islam memandang bahwa prostitusi merupakan tindakan perzinahan meskipun berlabel ‘jual-beli’ dengan hukum permintaan dan penawaran. Allah ‘Azza wa Jalla menyebut zina sebagai suatu perbuatan keji (fahisyah) dan jalan yang buruk (sa’a sabila).

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” [TQS. Al-Isra (17): 32]

Kata ‘laa’ yang bermakna larangan tegas dalam ayat tersebut memberikan indikasi bahwa haram hukumnya mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Bahkan Rasulullah menganggap bahwa orang yang berzina bukanlah sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan zina, apabila pada saat itu ia seorang yang beriman.” [HR. Bukhari dan Muslim]

Zina termasuk perbuatan keji yang dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla karena memiliki dampak yang sangat buruk. Zina dapat menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit mengerikan, misalnya HIV/AIDS, sifilis dan penyakit lain yang sulit disembuhkan. Dampak buruk zina tidak hanya menyapa para pelakunya, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat. Bisa dibayangkan bagaimana nasib negeri ini ke depannya jika zina terus dibiarkan.

Demokrasi-Kapitalisme Langgengkan Zina

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus zina yang kian menjamur di negeri mayoritas muslim ini perlu mendapat perhatian serius. Zina tidak hanya menjadi problem moral, tetapi dijadikan sebagai lahan bisnis untuk meraup pundi-pundi rupiah. Terbukti dengan lahirnya prostitusi daring sebagai wajah baru tidak lama setelah penutupan lokalisasi tersebut. Bahkan hal ini menjadi masalah baru yang lebih berbahaya, mengingat kemudahan untuk mengakses dunia virtual akan semakin menyuburkan bisnis haram tersebut.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menangani kasus zina, mulai dari penutupan lokalisasi prostitusi hingga menyediakan lapangan kerja baru bagi para PSK dari hasil penutupan lokalisasi tersebut. Alih-alih mencapai target, zina sudah terlanjur menjamur di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi negara sebagai pelindung masyarakat dari kerusakan moral secara masif dan merebaknya bisnis haram di tengah-tengah masyarakat.

Gaya hidup yang menyembah kebebasan individu dalam sistem demokrasi-kapitalismesesungguhnya adalah akar dari masalah pelacuran di negeri ini.Sistem demokrasi-kapitalismemenjamin kebebasan yang ‘kebablasan’ dan menjadikan asas manfaat sebagai tolak ukur perbuatan manusia telah berhasil menjadi ‘payung’ yang melindungi perzinaan hingga semakin bebas melenggang.

Berdasarkan asas manfaat tersebut, berlakukah hukum permintaan dan penawaran meski yang diminta dan ditawar adalah sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Jika ada yang membutuhkan ‘jasa’ zina, maka tidak menjadi masalah jika ada yang menyediakan ‘jasa’ tersebut.

Sistem sanksi yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi negeri inimemandang bahwa pelacuran tanpa adanya paksaan tidak dapatdipidanakan. Artinya, pelacuran atau perzinaan bukanlah suatu tindakan kejahatan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Sanksi atas kasus prostitusi daring yang melibatkan beberapa artis, pengusaha dan muncikari ternyata hanya mampu menjerat sang mucikari dan membebaskan dua pihak yang lain.

Seperti dilansir dari detik.com (06/01/2019), muncikari yang berinisial ES (37) dan TN (28) yang terlibat dalam kasus tersebut dikenai pasal berlapis, yaitu pasal 27 dan 45 UU ITE serta pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan untuk sanksi bagi si ‘pemesan’ dan yang ‘dipesan’, aparat penegak hukum mengaku kebingungan tentang pasal mana yang dapat menjerat keduanya karena tidak terhitung sebagai tindakan pidana akibat asas legalitas atau suka sama suka tadi. Nyatalah bahwa sanksi dalam sistem demokrasi-kapitalisme sangat lemah dan rapuh. Jika seperti ini, masihkah demokrasi-kapitalisme diharapkan untuk memberantas zina?

Penerapan Hukum Islam, Solusi Tuntas Perzinaan

Lemahnya sistem sanksi bagi para pelaku zina dalam tatanan demokrasi-kapitalisme tidak mampu memberikan efek jera bagi mereka. Bahkan para pezina tidak merasa malu menjajakan diri mereka hingga menyusup pula di jagad maya. Maka diperlukan solusi yang benar-benar bisa menuntaskan kasus perzinaan ini hingga ke akar-akarnya.

Islam menawarkan sebuah konsep berupa sistem sanksi yang tegas bagi para pezina. Tetapi sebelumnya Islam juga memiliki perangkat aturan sebagai upaya preventif agar perzinaan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya dilaksanakan secara parsial dengan ketakwaan individu dan kontrol dari masyarakat, tetapi juga melibatkan negara sebagai pelindung dan pengatur masyarakatnya. Islam memandang bahwa negara memiliki peran yang besar untuk mencegah zina menjamur di tengah-tengah masyarakat. Negara wajib untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari paham-paham yang merusak seperti liberalisme.

Berbeda dengan sistem demokrasi-kapitalisme, apabila sampai terjadi zina maka sistem Islam akan memberikan sanksi tegas kepada pezina. Sekali zina tetap zina dan hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” [TQS. An-Nur (24): 2]

Islam telah merincikan hukuman bagi pezina, yaitu cambuk 100 kali bagi pezina yang belum pernah menikah (ghairu muhshon). Sedangkan pezina muhshon atau telah baligh, berakal, merdeka dan pernah menikah ditetapkan hukuman baginya hukuman rajam, yakni tubuhnyadipendam dalam tanah sebatas leher, lalu kepalanya dilemparidengan batu sampai meninggal dunia.

Mengapa hukuman zina begitu keras? Selain karenabanyaknya kerusakan yang timbul dari perbuatan zina, juga sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat hingga tidak ada lagi yang memiliki nyali untuk melakukan perbuatan keji tersebut.

Jelaslah bahwa hanya dengan penerapan sistem sanksi yang berasal dari Islam yang akan menjadi solusi tuntas untuk kasus perzinaan di negeri ini. Mengharapkan sistem demokrasi-kapitalisme dapat menuntaskan perzinaan ibarat fatamorgana di tengah gurun pasir, bias dan palsu. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Allah melalui penerapan Islam secara menyeluruh dalam bingkai kehidupan. Wallahua’lam(***)


Editor : Armin

Publizer : Iksan