, ,

Polemik Dibalik yang Gaji Kamu Siapa?

Masitah
Masitah

Oleh : Masitah

(Anggota Smart With Islam Kolaka)

Jakarta, CNN Indonesia–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pernyataan Menkominfo Rudiantara soal ‘yang gaji kamu siapa’ lebih berkaitan dengan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji oleh negara seharusnya netral dan tak mengaitkan segala hal dengan Pilpres 2019.

“Atas pernyataan ‘yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu’, ‘keyakinan’ dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/2).

“Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN,” ia menambahkan. Menurut Ferdinandus, Rudiantara hendak menekankan bahwa pegawainya harus netral dan tidak berpihak serta lebih berfokus pada tugas untuk memerangi hoaks.

“Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks,” ujarnya. Sebelumnya, Menkominfo terlibat dialog dengan seorang pegawainya soal pemilihan dua desain stiker pemilu di atas panggung dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1). Si pegawai yang memilih desain nomor 2 mengaku yakin dengan visi misinya. Ekspresi Rudiantara tampak terkejut dengan jawaban ASN itu. Ia menegaskan agar jangan mengaitkan dengan nomor urut capres dan bahwa ini adalah soal desain stiker, bukan Pilpres 2019. Setelah sang ibu turun panggung, Rudiantara memanggil dan bertanya kembali kepadanya. “Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Heuh? Bukan yang keyakinan ibu? Ya udah, terimakasih,” ucapnya. Setelah itu, Rudiantara kembali menegaskan posisi Kemenkominfo yang seharusnya tak terseret dalam Pilpres 2019.

“Teman-teman semua tadi sudah disampaikan kita sebagai Kominfo jangan larut hanya kepada Pilpres, justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan,” “Tolong titip temen-temen ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai pilihan haknya diatur, tapi kita sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat harus perangi yang membuat perbedaan-perbedaan dalam artian dalam bentuk hoaks, dalam bentuk berita palsu dan lain sebagainya,” urai dia. “Jangan dikaitkan dengan pilpres, ibu bapak-bapak masih digaji oleh Kominfo, oleh pemerintah. Terimakasih banyak,” Rudiantara mengakhiri pernyataannya di atas panggung.

Menjelang Pilpres yang semakin dekat ini, membuat suasana semakin memanas dan sensitive. Seperti sebelumnya kasus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang di panggil atas dugaan kasus memprovokasi masyarakat dengan mengangkat dua jari yang melambangkan paslon nomer urut 2, begitu pun kasus ibu yang dipanggil ini. Sekarang hukum di Indonesia sangat ketat ditegakkan terutama pada pelanggaran yang mengatasnamakan “Pendapat”.

Demokrasi

Dalam sistem Demokrasi setiap individu di berikan empat kebebasan dan salah satunya adalah kebebasan berpendat, apalagi dalam memilih pasangan calon Presiden mendatang. Kenyataannya di sistem ini melahirkan individu yang kebal terhadap apapun. Bagaimana tidak, masyarakat sekarang justru di bungkam apalagi ketika menyangkut keamanan dan pertahanan negara.

Masyarakat di larang untuk menyampaikan aspirasinya, terutama dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan. Selain itu, seperti berita di atas ASN justru disuruh untuk netral dengan tidak memihak salah satu pihak. Bagaimana mungkin masyarakat netral sedangkan dalam demokrasi dan slogannya “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” yang mengedepankan musyawarah menyuruh untuk netral.

Demokrasi sistem ilusi ini membuktikan kebobrokannya melahirkan aturan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai perwakilan rakyat tidak menjalankan tupoksinya di pemerintahan. Justru terlibat dalam berbagai persoalan yang hanya menyengsarakan rakyat. Di tengah hiruk pikuk pemilihan mendatang telah banyak terjadi pertentangan dan perdebatan diantara politikus, yang mempertahankan pilihannya.

Terutama di pihak yang ingin melanjutkan kekuasaannya, tak tanggung-tanggung kebijakan terus dikeluarkan untuk membuat pencitraan terhadap masyarakat, begitupun pihak lawan yang berusaha merangkul masyarakat untuk memilihnya.

Pasalnya seberapapun pemimpin diganti dalam sistem demokrasi ini, hasil akhir kepemimpinannya akan sama tidak akan beda dari pemimpin sebelumnya. Karena akar persoalan yang ada saat ini bukan pada pemimpinnya sebab pada fitrahnya manusia itu bersifat lemah dan terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang lahir dari Sang pencipta yang sumber hukumnya jelas dan tak bisa di tawar.

Karena bisa di buktikan bahwa manusia sama sekali tidak bisa membuat aturan apalagi untuk mengurusi urusan masyarakat banyak ditambah dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Makanya sistem yang paling dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan rakyat banyak ialah Islam, menjaga akidah umat, mensejahterakan dan memberikan keadilan serta menegakkan hukum dengan asas pemerataan tanpa pandang bulu.

Pandangan Penulis

Demokrasi hanyalah sebuah aturan yang hanya bisa merusak individu khususnya, dan hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan saja yang dapat merasakan ataukah menikmati hasilnya. Dalam sistem ini telah melahirkan individu yang bermental pengecut dan berjiwa pencuri, karena hukum yang tidak sepenuhnya diterapkan dengan efek jera.

Sejatinya sudah saatnya sistem ini diganti dengan sistem Islam secara Kaffah (Menyeluruh) sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan yang menaungi 2/3 bagian selama 1300 tahun lamanya. Melahirkan generasi emas yang tunduk dan patuh terhadap hukum, baik dari segi pola fikir dan juga sikapnya. Islam mengatur secara jelas dan tegas tatanan pemerintahan berdasarkan tupoksinya, serta pengaturan sumber daya alam yang di kelola untuk kepentingan hajat orang banyak tanpa memasukan ke kantong pribadi dahulu. Menjaga akidah dan mengatur kesehatan dan pendidikan secara baik bagi masyarakat. Tidak membebankan masyarakat dengan pajak, Negara mampu menaklukkan berbagai wilayah dengan menjalankan satu aturan tanpa membaginya dalam sekat nasionalisme yang justru menimbulkan konflik peperangan yang hanya akan menjadikan masyarakat saling berselisih saja, seperti yang terjadi sekarang.

Agama seharusnya masuk dalam dunia politik untuk menjaga para aparat pemerintah agar tetap teguh memegang keimanan mereka, menjaga akidah mereka untuk senantiasa patuh terhadap perintah-perintah Allah Azza Wajalla dan menjaga amanah yang dibebankan kepada mereka untuk mengurus umat. Satu hal yang paling penting adalah mengubah sistem Demokrasi yang sudah terbukti merusak tatanan kehidupan kepada sistem Syariat yang bersumber dari Al-Quran yang dibawa oleh Rosul Muhammad SAW.

Menempatkan Hukum Syara’ sebagai sumber hukum yang berasal dari Allah SWT. Dzat Yang Maha Agung, Maha Mengetahui  yang terbaik bagi hamba-Nya yang bertakwa. Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 49).  Wallahu ‘alam bisshowab. (***)


Editor     : Armin

Publizer : Iksan