, ,

Vampir Dalam Ekonomi Neoliberal

oleh
Dewi Tisnawati,  S. Sos. I
Dewi Tisnawati,  S. Sos. I
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Dewi Tisnawati,  S. Sos. I

(Pemerhati Sosial)

Suara.com – Bukan rahasia umum lagi jika penghasilan YouTuber maupun selebgram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Melihat realita tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurutnya, penghasilan besar yang diperoleh para YouTuber maupun selebgram akan dikenai pajak .

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. “Kalau mereka memiliki pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak,” katanya. Tetapi, bagi selebgram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak.

Layaknya semua pedagang offline pun seperti toko-toko, pengusaha yang punya pabrik, atau restoran sudah harus memiliki NPWP.  Mereka sudah harus melaporkan omzet dagangnya per tahun.  Jika kurang dari Rp4,8 milliar akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5%.  Sedangkan omzetnya melebihi Rp4,8 milliar akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan membayar pajak  sebesar 10% dari omzet.

Sementara bagi penyedia platform, diwajibkan untuk memiliki NPWP, mereka juga harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN, dan PPH yang terkait dengan penyediaan layanan paltform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Untuk keadilan maupun kesetaraan, antara pedagang offline dengan pedagang online, menurut Managing Partner dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat bahwa bisnis yang dijalankan melalui platform e-dagang sepantasnya dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perpajakan pada umumnya.

Menurur penulis, Ina Tanaya, dalam hal ini pemerintah terkesan sangat sigap mengimplementasikan pajak kepada e-dagang. Alasannya karena sekarang ini sektor ekonomi digital yang berkembang cukup kuat. Bahkan potensi untuk penerimaan pajak pun jika dihitung  untuk Pph Final bisa mencapai Rp342 miliar dengan melihat jumlah transaksi di 3 platform e-dagang sebesar Rp68,4 tirliun di tahun 2017.

Adapun yang harus menjadi tulang punggung dari keberhasilan pencapaian pajak ini adalah pemilik platform. Mereka ini diharapkan untuk bisa sosialisasi kepada pedagang maupun penyedia jasa untuk memiliki NPWP sebelum berjualan di lapaknya. Setelah punya NPWP barulah mereka bisa mendaftar.

Setelah mendaftar dan berjualan, mereka harus melaporkan berapa omzet dan mengumpulkan pajak yang telah mereka bayarkan kepada Pemerintah. Target ini baru dilaksanakan bulan April 2019, karena penetapan APBN bulan April dimana pemerintah sudah membuat anggaran untuk pendapatan Rp2.165.1 trilliun, dimana penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.1,786,4 trilliun.

Ini merupakan penambahan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.  Cukup besar untuk dapat dicapai jika sasaran untuk mereka yang seharusnya membayar pajak tidak terjangkau.  Optimalisasi wajib pajak harus dikelola dengan baik karena wajib pajak bagi semua warga.

Sementara untuk youtuber dan selegram  berlaku sama. Jadi implementasi pajak penghasilan berlaku bagi semua warga. Hanya jenis pekerjaan bagi pengusaha itu menggunakan pajak penghasilan, sedangkan untuk mereka yang bekerja sebagai penyedia jasa seperti akuntan, banker, dokter dikenakan pajak final.

Demikianlah fakta penerapan sistem ekonomi neoliberal yang sangat tampak kebobrokannya. Paradigma sistem ekonomi ini menjadikan pajak sebagai penopang pendapatan negara sehingga merugikan bahkan mendzalimi rakyat banyak.

Pada dasarnya neoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun atas 3 prinsip: (1) tujuan utamanya adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; (3) pembentukan harga pasar adalah hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan UU.

Berdasarkan ke-3 prinsip tersebutlah sistem ekonomi ini membawa banyak dampak buruk terhadap rakyat,  sehingga sistem ini harus diganti dengan sistem ekonomi Islam yang tegak diatas paradigma lurus, mengoptimalkan anugerah kekayaan alam yang diberikan Allah SWT dengan pengaturan yang benar dan membawa manfaat bagi semua.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, problematika ekonomi yang utama adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara, walaupun pertumbuhan dan produksi barang dan jasa tinggi, namun bila ada warga negara yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti ekonomi negara tersebut berada dalam masalah.

Oleh sebab itu, solusi problem utama ekonomi sebenarnya adalah bagaimana mengatur distribusi harta kekayaan sehingga semua individu terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kekayaan tersebut beredar tidak hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin.

Allah Swt. berfirman yang artinya: “Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[4] (QS adz-Dzariyat.” [51]: 19). Dan firman Allah SWT yang artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS al-Hasyr [59]: 7). Demikianlah sistem ekonomi Islam mengatur yang membawa manfaat bagi semua. Wallahu a’lam bish-shawab. (***)


Editor     : Armin

Publizer : Iksan