,

IWD Nilai Peraturan Kekerasan Perempaun di Sulsel Masih Lemah

oleh
Ketgam : Mahasiswa Aliansi Internasional Women’s Day (IWD)menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional Jum’at 08 Maret 2019/foto : Paulus Kalosara News
Ketgam : Mahasiswa Aliansi Internasional Women’s Day (IWD)menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional Jum’at 08 Maret 2019/foto : Paulus Kalosara News
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Mahasiswa Aliansi Internasional Women’s Day (IWD)menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional tepat pada 8 Maret. Demontrasi ini tergabung dari 19 lembaga internal maupun external kampus di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jum’at 08/3/2019.

Tuntutan para peserta aksi yakni, meminta pemerintah setempat untuk memperkuat  aturan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan melindungi korban kekerasan.

Unjung rasa berkaitan dengan hari Perempuan Internasional dan salah satu bentuk protes kami, menurut  Tunty karena lemahnya peraturan perlidungan korban kekerasan terhadap perempuan di indonesia.

“Melalui aksi ini kami sampaikan, Kami dari aliansi Gerak IWD Sulsel dengan ini menentang kekerasaan terhadap perempuan dan diskriminasi gender ,” ungkapnya di jembatan fleover Makassar Jumat  (8/03/2019).

Kata Tunty, tahun 2017 jumlah kasus yang di laporkan meningkat sebesar 74 persen dari tahun 2016 jumlah kasus yang berjumlah 259.150 kasus dari kasus-kasus itu hanya sekitar 10 persen yang di adukan ke otoritas  berwenang dan hanya 5 persen saja yang masuk ke pengadilan sementara yang di vonis hingga saat ini 2-3 Persen.

“Contoh kasus pelecehan seksual yang di alamih Agni mahasiswa UGM saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli 2017, anehnya kasus ini berakhir dengan  jalan damai,” ungkapnya Humas Gerak IWD Sulsel ini.

Kita melihat bahwa peraturan hukum dan regulasi perundang-undangan yang ada di indonesia, menurut  Tunty belum mampu menyelesaikan permasalahan kekerasaan seksual yang terjadi di karenakan di dalam (KUHP) tindak kekerasan seksual hanya selalu  di lihat dari norma kesusilaan.

Di tambah lagi, lanjut Tunty dalam prosesnya pernyataaan korban tidak pernah menjadi hal yang penting dalam proses penyelesaian kasus tetapi maka korban di sudutkan dengan pertanyaan-pertaanyaan yang sebenarnya  mengganggu korban secara psikis seperti pertanyaan tentang pakaiannya pada saat kejadian.

“Itu membuktikan bahwa menegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual belum berperspektif korban. Sehingga di butuhkan satu peraturan yang mampu melihat korban sebagai orang yang harus di lindungi secara khusus dalam kasus kekerasaan seksual Dan juga bisa mengikat para penegak hukum agar adil dalam menyelesaikan kasus kekerasan tanpa mendiskriminasikan korban,” tutupnya.


Reporter : Paulus

Editor      : AF

Publizer  : Iksan