Darurat Kekerasan Seksual pada Anak, Siapa Tanggung Jawab?

oleh
?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Ummu Zhafran

(Pengasuh Grup Ibu Cinta Quran)

Anak adalah cendera rasa, obor asa, jejak nyata ada kita di dunia hingga ke surga_Helvy Tiana Rosa

Demikianlah anak dalam pandangan orang tua. Wajar bila setiap orang tua menginginkan yang terbaik buat buah hatinya.  Naluriah adanya.  Sayang proses ke arah itu tak semudah menolehkan kepala.

Beban hidup yang berat sedikit banyak jadi kendala.  Ditambah lagi ancaman kekerasan yang kerap mengintai.  Dengan sendirinya menjadikan masa depan tak jarang menjelma suram.  Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari mencatat sepanjang 2018 ada 48 kasus kekerasan pada anak dan perempuan.Sekretaris DP3A Kendari, Sapri, merinci tindak kekerasan terhadap anak sejumlah 20 kasus dengan kasus terbanyaknya adalah pelecehan dan penelantaran. (detiksultra,14/2/2019).

Sementara kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simponi PPPA) tahun 2018 mencapai 138 kasus atau 56 persen. (antaranews, 2/11/2018).

Dari kasus asusila terhadap anak yang terjadi sering kali seluruh korbannya adalah anak di bawah umur bahkan balita dengan pelaku orang tua seperti kakek, bapak tiri, bapak kandung bahkan guru. Salah satu kasus yang terjadi yaitu ayah kandung  tega memperkosa anak kandungnya yang seorang penyandang disabilitas. (detik.com,26/2/2019).

Kegagalan Demi Kegagalan

Mengkhawatirkan. Satu kata yang tepat menggambarkan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus ini menunjukkan tiada lagi tempat yang aman bagi anak-anak. Jika anak-anak sudah tidak aman di rumahnya, maka ke mana lagi mereka harus kembali dan beristirahat untuk mengoptimalkan perkembangan dirinya? Orang tua yang seharusnya menjadi tameng bagi anak untuk terhindar dari bahaya tidak lagi menjadi jaminan. Padahal keduanya bertanggung jawab dalam mendidik dan membina anak dalam memahami kehidupan serta meraih impian-impian besar anak di masa mendatang.

Untuk itu berbagai solusi telah dijalankan oleh Negara dalam mengatasi merebaknya kekerasan seksual terhadap anak, seperti tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 9, bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian diatur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial.

Terbaru  masih dalam bentuk draft, negara mengusulkan RancanganUndang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).  Namun tak butuh waktu lamasontakmenuai kontroversi.  Tak kurang Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Euis Sunartimewakili mayoritas pihak yang menolak disahkannya draft tersebut.  Menurut Euis,RUU itu seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU PKS itu.(detik.com, 14/2/2019).  Khusus yang terkait dengan anak, Euis menganggap RUU PKS diskriminasi gender. Sebab, menurut profesor bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga itu, penyusunan naskah akademik RUU PKS tidak menaruh perhatian pada  kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki .

“Karena misalnya kekerasan seksual terhadap laki-laki yang ternyata sekarang angkanya banyak dan hasil survei 2016, anak laki-laki itu angka kekerasannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, (laki-laki) 28%, perempuan 20%,” ujar Euis.
Bisa dibayangkan bila usulan tersebut melenggang sebagaiUndang-Undang, kemampuannyamengakomodir masalah jelas meragukan.

Padahal peran negara mutlak jadi harapan.Sayangnya justru kegagalan yang ada.Maraknya kasus kekerasan yang terjadi semakin intens dari waktu ke waktu semakin membuka mata.  Payung hukum yang tersedia tumpul mengatasi hal ini.  Bagaimana tidak, kasus demi kasus yangmenggejalajustrumenunjukkan absennya negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Langsung maupun tidak, negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual menimpa anak-anak.

Di antara bukti yang terlihat nyata bahwa negara gagal dalam menjamin para ibu untuk konsentrasi dalam mendidik, memantau, dan menjaga anak-anaknya. Tidak sedikit para ibu saat ini terdorong ke luar rumah membantu kepala keluarga (suami) dalam menafkahi keluarga. Hal ini disebabkan besarnya tuntutan kebutuhan hidup yang mendera.  Itu di satu sisi.

Sisi yang lain, Negara pun gagal menciptakan suasana takwa  di tengah-tengah masyarakat. Dengan takwa benteng individu akan terwujud.  Kemaksiatan pun akan tertolak.  Untuk itu Negara seharusnya membina warga negaranya sehingga mereka menjadi manusia yang bertakwa dan taat syariat. Kurikulum pendidikan harusnya jadi opsi terbaik memasukkan materi agama.  Faktanyajustru hanya diberi porsi seadanya.

Selain itu, peran negara dalam mengatur mekanisme peredaran informasi di tengah masyarakat tidak maksimal. Media massa di dalam negeri bebas menayangkan hal-hal yang berbau pornografi dan tindakan lain yang memberikan kontribusi masyarakat kepada tindakan seksual atau mendorong terjadinya hubungan di luar pernikahan. Seharusnya melalui media, negara memberikan pendidikan bagi masyarakat, menjaga akidah dan kemuliaan akhlak serta menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Bila ada yang melanggar ketentuan ini, negara bisa menjatuhkan sanksi kepada penanggung jawab media.

Pentingnya Peran Negara

Harus diakui individu maupun masyarakat punya andil bertindak mencegah segala tindak kekerasan.  Hanya saja tidak cukup.  Lemahnya keimanan dan ketakwaan akibat gempuran sekuler-liberalisme tak jarang menghampiri.  Seperti kondisi saat ini.

Andai saja Islam diterapkan secara menyeluruh tentu masalah akan terurai.Sebab Islam mewajibkan pada negara untuk menutup celah kelemahan yang ada di individu dan masyarakat.  Antara lain Negara harus menjamin tegaknya aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan hukum-hukum Islam. Melarang dari mendekati zina. Berbeda kini, aurat dipertontonkan dan seks diumbar bahkan tak jarang difasilitasi.Adanya ATM kondomserta seks bebas misalnya.  Dua hal yang justru memicu munculnya penyimpangan seksual terhadap anak.

Negara juga diwajibkan menjatuhkan hukuman tegas terhadap para penganiaya dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerkosa dicambuk 100 kali bila belum menikah, dan dirajam bila sudah menikah. Pelaku kekerasan seksual dibunuh. Termasuk melukai alat kelamin anak kecil dikenai denda 1/3 dari 100 ekor unta, atau sekitar 750 juta rupiah, selain hukuman zina (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul‘Uqubat, 1990, hal 214-238).

Dengan sanksi ini, pelaku maupun calon pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan direhabilitasi dan ditangani secara khusus untuk menghilangkan trauma.

Yang terpenting Negara juga berperan  mencegah masuknya ismedan  budaya yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan kehidupan masyarakat seperti liberalisme, sekularisme, homoseksualisme dan sejenisnya dari saluran mana pun. Media massa, buku, bahkan orang asing yang masuk sebagai turis atau pedagang dilarang membawa atau menyebarkan hal tersebut. Bila mereka melanggar, dikenakan sanksi berdasarkan hukum Islam.

Penerapan hukum secara utuh ini akan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak secara tuntas. Anak-anak pun dapat tumbuh dengan aman, menjadi calon-calon pemimpin, pejuang dan generasi terbaik.Wallaahua’lam.


Editor : Armin

Publizher : Iksan