Derita Rakyat dalam Jeratan Pajak

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Lisa Angriani

(Mahasiswa pendidikan sosiologi Uho)

 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tentang pajak untuk e-dagang dari peraturan mentri keuangan (PMK). Sontak semua pemilik platfrom bereaksi saat mendengar adanya implementasi aturan tersebut. Tidak lain karena pemerintah ingin agar pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa platfrom e-dagang itu membayar pajak mulai april 2019. www.suara.com,  15/januari/2019,

Mengenai kebijakan ini jelas menghadirkan pembedaan masa lalu dengan sekarang, dulu para pemilik platform dan pedagang banyak yang menggunakan platform untuk berdagang tanpa melaporkan berapa omzet dagangnya, bahkan ada yang belum punya NPWP sama sekali, yang menarik disini, mengapa  pemerintah terkesan sigap untuk mengimplementasikan pajak kepada e-dagang, tentunya ada alasan kuat karena sekarang ini sektor ekonomi digital yang berkembang terus dan cukup kuat.

Blikzap merupakan sebuah platrfom berbasis web yang menghubungkan antara pemilik baliboard dengan brand atau perusahaan. Dengan kata lain platfrom adalah sumber atau dasar hadirnya para pengusaha kreatif yang tidak nampak wujudnya, namun jelas pendapatannya. Mereka yang hadir dari keluaran platfrom ialah para selegram, youtubers, dan e-commerce.

Bukan rahasia umum lagi jika penghasilan para pengusaha keluaran platfrom saat ini sudah mencapai jutaan, bahkan miliayaran rupiah. Melihat realita tersebut mentri keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara, menurutnya penghasilan besar yang diperoleh para pengusaha online akan dikenakan pajak. Hal tersebut berdasarkan aturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan. Elektronik.com

Perjalanan panjang pajak

Pajak di Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan negara bahkan duduk diperingkat utama sebagai pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak Dibagi dalam tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh UU Perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan, namun kenyataannya pajak berlaku bagi semua kalangan dan semua sektor usaha dan pelayanan publik tanpa kembali melihat ke sumber pendapatan negara, meski rakyat tanpa penghasilan turut dikenakan kewajiban untuk membayar pajak, begitupun pada status barang meski tidak termaksud barang mewah, suda dimasukkan menjadi bagian barang kena pajak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dampak pajak dirasakan bagi semua kalangan. Ada efek besar dari beban pajak yang diberlakukan pemerintah disetiap sisi kehidupan masyarakat. Hak kepemilikan suatu barang akan dikenai pajak, hal ini akan mengikis kehidupan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukankah hal ini terkesan bahwa rakyat yang membiayai dan menghidupi negeri ini. Pembangunan infrastruktur negeri ini tidak lain ditopang dari pendapatan sektor pajak. Pembebanan pajak pada seluruh bidang semakin memberatkan rakyat.

Munculnya peraturan pajak terhadap toko online menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemajakan dimedia-media sosial? Maklum banyak pengusaha toko online menawarkan produknya secara langsung kepada konsumen melalui media sosial tanpa e-commerce. Bagi e-commerce diluar platfrom marketplace perdagangan barang dan jasa melalui online retail dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. “ujar Hestu Yoga, Direktur penyuluhan pelaksanaan dan hubungan masyarakat direktorat jendral pajak dalam keterangan resmi. Dikuti jum’at (11/1/2019). Jakarta CNBC Indonesia.

Itu artinya para pedagang online lewat medsos juga dikenakan kewajiban untuk membayar pajak meski besar dan kecilnya pendapatan para pedagang online, tetap akan dikenakan pajak atas penjualan online yang sudah dilakukan. Tak heran jika semakin hari ongkos kirim pada pemesanan belanja online senantiasa meningkat, belum lagi kargo kapal dan pesawat yang senantiasa dinaikkan, berakibat fatal untuk pedagang online apabila tidak menaikan harga jual diluar ongkos kirim, ini akibat dari pemberlakukan pajak untuk para pedagang/pengusaha online.

 Islam dalam mengatur  pajak

Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Tak terkecuali pengaturan dalam ruang publik, maka Islam hadir menjawab setiap permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat. Termasuk permasalahan ekonomi yang seringkali membelit seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi islam menilai kegiatan perekonomian seperti jual-beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, mengacu pada pengaturan ekonomi sesuai syariat islam. Islam melarang hal dalam sistem ekonomi, yang bersifat maisyir, gharar, haram, dzalim, ikhtikar, dan riba.

   Pajak dalam lingkup islam, Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah dilakukan untuk kekuasaan senjata sebuah negara. Usyr adalah pajak pedagang atau bea cukai dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham atau setara Rp. 767.158.23 artinya ketika pedagang atau bea cukai melakukan penjualan yang tidak lebih dari 200 dirham maka pengenaan pajak tidak akan diperlakukan atau tidak ada kewajiban untuk membayar pajak.

Kemudian pajak dalam islam tidak membebankan untuk rakyat yang terkategori miskin, sebaliknya orang miskin menjadi tanggungan negara untuk memberikan kelangsungan hidup selama tidak memilik apa-apa, sedangkan orang yang kaya yang lebih hartanya maka akan dikenakan pajak ketika situasi yang baitul mal dalam kondisi kosong maka, orang kaya dituntut mengeluarkan pajak.

Melihat kondisi perpajakan pada saat ini sangat jauh dari kata layak, Indonesia yang memiliki hamparan sumber daya alam yang subur dan luas, tidak seharusnya sampai ketitik menerapkan pajak pada setiap produktivitas rakyat.

Sangat jelas bahwa sistem saat ini hadir bukan untuk rakyat melainkan untuk menghidupi para penguasa dengan kecukupan harta yang mereka dapatkan dari kebijakan pajak yang dikeluarkan. Sedangkan dalam islam sangat jelas mengatur pada sisi apa pajak harus dikenakan, yang tidak akan membebani rakyat, tak ada alasan lagi untuk tidak kembali pada sistem kehidupan islam.

Wallahu ‘alam bis shawwab


Editor : Armin

Publizher : Iksan