,

GPMI Bongkar Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas di Kota Makassar

oleh
Ketgam : Demo dugaan Koruspi di Dinas Kesehatan Kota Makassar di bubarkan paksa oleh Polisi/foto : Paulus Kalosara News
Ketgam : Demo dugaan Koruspi di Dinas Kesehatan Kota Makassar di bubarkan paksa oleh Polisi/foto : Paulus Kalosara News
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) menggelar unjuk rasa menuntut walikota Makassar mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dijabat Dr Naisyah T. AZIkin, M.kes.

Tuntutan pencopotan tersebut bukan tanpa alasan, GMPK menilai Kadis tersebut sudah tidak layak menduduki dinas tersebut disebabkan maraknya pembangunan yang disinyalir tidak selesai dikerjakan sementara laporannya pekerjaannya telah 100 persen.

Korlap Dedi Arsyandi mengatakan ada 15 puskesmas mendapat rehabilitasi tahun 2018 dan nyatanya hanya 3 puskesmas yang rampung dan melaporan ke BPBKI itu bahwa 15 puskesmas itu sudah rampung 100 persen.

 

“Ini yang menjadi kegelisahan kami dari GPMI dan kami tidak membangun kualisi tetapi yakin bahwa data yang kami bahwa ini falit dan juga membawa bukti yang otentik,” ujarnya.

 

Kata Dedi, pihaknya mendesak wali kota makassar untuk mencopok Kadis Kesehatan itu sendiri karena dia sudah melakukan kebohongan publik.

 

Sementaran  itu tambah Dedi  12 puskesmas pembangunan lainnya masih bermasalah dan dalam tahap perampungan.

 

“Dugaan kami ada pelanggaran dan penyelewengan anggaran di temukan karena 12 proyek bangunan tersebut telah di laporkan rampung 100 persen kepejabat pembuat komitmen (PKK) dan (PHO) dengan realisasi pencairan anggaran telah lunas,” terangnya.

 

Bukan hanya itu, menurut Dedi, data yang mereka himpun ada 6 proyek puskesmas yang telah menyeberang tahun atau pembangunan tidak selesainya.

 

“6 proyek puskesmas yang mendapat addendum atau perpanjangan waktu pengerjaan, yaitu Puskesmas Pulau Kodingareng, Puskesmas Laying, Tarakan, Antang, Malimongan baru, Pattingaloang, semuanya tidak selelai 100%,” menurutnya.

 

Sedangkan jumlah bangunan puskesmas yang di sebut tidak selesai, kata Dedi yakni, Puskesmas Kodingareng yang di kerjakan oleh PT Rimba Raya Umata dengan nilai kontrak

Rp. 2,84 miliar bangunan lainnya adalah Puskesmas Batua dengan nilai Rp. 25,5 miliar yang di kerjakan oleh PT Sultana Nugraha.

 

Berdasarkan apa yang di sampaikan Kadis Kesehatan Kota Makassar, Dr Naisyah T. AZIkin, M.kes dibeberapa media online mengatakan tidak ada data dan bukti permasalahan pada projet pembangunan  15 unit puskesmas kota makassar.

 

Dedi menilai itu merupakan pembohongan public untuk meyembunyikan kesalahan yang faktanya terjadi dilapangan. Parahnya ada 3 ruangan di lantai 1 yang terdampak air dari lantai 2 diantaranya, kamar obat, ruangan telemedicine dan toilet di lantai 1.

 

“Patut di duga saluran pembuangan air atau sanitasinya mengalami kesalahan kerja. Apakah pipanya yang tersumbat , bocor ataukah memang tidak ada bangunan ini jelas di duga asal jadi karena keburu waktu dan ingin cepat di bayar kontraktornya,” papar Dedi.

 

Lanjut Dedi, ada lagi yang parah pasangan instalasi listrik, dimana kabelnya dan  sambungannya hanya di bungkus lakban, dan belum lagi kabel yang berada pada posisi yang sangat rendah di bagian tembok depan puskesmas.

 

“Kabel listriknya terlihat dan sambungannya pun di bawah, bahaya untuk pasien khususnya anak-anak karena posisinya dapat di jangkau oleh anak anak. Kuat dugaan ada fee dan bagi-bagi keuntungan yang di peroleh kadis dan PKK-nya  agar tutup mata terkait hasil pekerjaan di Puskesmas Pattingalloang dan beberapa puskesmas lainnya. Jika dibiarkan sanitasi di toilet tegangan air dan digunakan oleh pasien, maka sangat memungkinkan pasien akan terkena virus dan gangguan  kesehatan lainnya,” tutup Dedi. Jalan di Ahmad yani depan kantor Pemkot Makassar Senin, (11/03/2019).


Reporter : Paulus

Editor : Af

Publizer : Iksan