Karhutla tak Terhenti, Bukti Rezim Ingkar Janji

Ketgam : Gambar ilustrasi
Ketgam : Gambar ilustrasi
  •  
  •  
  •  

Oleh: Nurlaini

(Penulis Buku)

Berita Karhutla kembali terdengar di telinga. Hutan sejatinya merupakan salah satu kekayaan alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi pada akhirnya justru merugikan. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, semakin parah, Senin (25/2/2019).Sebanyak 13 sekolah terpaksa diliburkan.Hal ini disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Rupat Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Rais saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin.

“Mengingat kondisi kabut asap semakin parah, hari ini sekolah diliburkan, 10 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kecamatan Rupat,” sebut Rais.

Sekolah yang diliburkan, dikatakan dia, telah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.Sebab, kondisi kabut asap lahan gambut membahayakan kesehatan anak-anak. (aceh.tribunnews.com, 25/02/2019)

Dalam debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019, Presiden Jokowi membanggakan soal keberhasilan menangani kebakaran hutan dan lahan selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut masih begitu hangat di ingatan ketika pada Senin (25/2/2019) terjadi kebakaran di Riau. Jika ditilik ke belakang, ini bukanlah kali pertama karhutla terjadi di rezim saat ini.

“Dalam 2 tahun terakhir terjadi kebakaran dan indikasinya dengan titik panas. Dicatat oleh KLHK, bahwa pada tahun 2017 saja setidaknya 11 ribu hektar masih terindikasi terbakar,” ucap Iqbal.  (http://suar.grid.id,18/02/2019)

Berulangnya karhutla untuk kesekian kalinya menunjukkan rezim neolib dan berbagai program yang dijalankan telah gagal dan sia-sia belaka. Semua ini berawal dari pengelolaan lahan dan hutan gambut yang dilandaskan pada pandangan sekuler (hak konsesi) dan diadopsinya agenda hegemoni climate change/ EBT, yang salah satunya adalah minyak sawit sebagai dasar biofuel. Permintaan terhadap biofuelini telah mengakibatkan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara massif. Hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi pemicu meningkatnya deforestasi. Kebijakan pengelolaan ini lahir ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem Islam menempatkan Allah sebagai pencipta dan pemilik seluruh alam. Sehingga dalam pengelolaannya haruslah berdasarkan pada aturan-Nya. Yakni, tentu saja tujuan pengelolaan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan dengan HR. Imam Ibnu Majah:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api, dan harganya haram”.[HR. Imam Ibnu Majah]

Hadist ini mememiliki makna bahwa pengambilan manfaat atas kepemilikan umum bukan untuk kepentingan kaum muslim ialah haram. Islam memandang bahwa yang berhak mengelola hutan yaitu negara dan bukan swasta, serta tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu atau dimonopolioleh sekelompok orang. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan kepemilikan umum ini nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat baik dalam bentuk bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, solusi satu-satunya agar karhutla segera berakhir adalah bersegera meninggalkan sistem kehidupan sekuler. Sudah saatnya segala peraturan kehidupan dibuat sesuai dengan hukum sang Pencipta, yaitu aturan Allah SWT. Dengan demikian dalam pengelolaan hutan dan lahan gambus pun akan berdasarkan paradigma yang sohih, begitu juga dalam penerapan program EBT secara bijak.

Wallahu A’lam Bishawab


Editor : Armin

Publizher : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co