,

Tak Terima Atas Penganiayaan Oleh Oknum Satpol PP, Ribuan Mahasiswa Aksi Besar Besaran

Ketgam : Massa aksi dengan pihak kepolisian
Ketgam : Massa aksi dengan pihak kepolisian

KALOSARA NEWS : Ribuan massa aksi menyemut di sepanjang ruas jalan Polda Sultra, Kendari (11/3/2019). Aksi ini merupakan aksi solidaritas yang digelar besar-besaran oleh berbagai elemen civitas akademika di Sultra.

Mereka menuntut keadilan atas tindakan represif dan anarkis aparat Satpol PP dalam aksi demonstrasi penolakan tambang Konawe Kepulauan (Konkep), 6 Maret lalu. Saat itu demonstrasi berlangsung ricuh, 6 aparat Satpol PP bahkan telah dilaporkan atas dugaan pemukulan membabi-buta kepada sejumlah demonstran. Video tindakan represif aparat penegak perda ini diketahui telah beredar luas di berbagai jejaring media sosial.

“Kami pantang untuk mundur menyuarakan ini. Aksi ini tidak akan berhenti demi menolak tindakan semena-mena aparat kepada kawan kami,” ujar Macco, orator sekaligus ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Senin (11/3/2019).

Macco meyakini, tindakan represif aparat dalam aksi demonstrasi 6 Maret itu, dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Kendari. Karena itu, mewakili ribuan massa aksi, dirinya mendesak Kapolda Sultra untuk segera mencopot jabatan Kapolres Kendari.

“Kami yakin, pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepada kawan-kawan kami itu karena perintah Kapolres. Karena itu, kami mendesak pak Kapolda untuk bersikap tegas. Pecat oknum yang bertindak semena-mena. Kami menuntut keadilan disini,” teriak Macco.

Gesekan antara aparat keamanan dan demonstran pun sempat tak bisa dihindari. Dari pantauan infosultra.id, demonstrasi kali ini sempat diwarnai aksi pelemparan batu antara demonstran dan aparat. Aksi saling dorong juga terjadi, sebab massa sempag berusaha menembus barikade aparat. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto, S.IK, bergerak menemui massa aksi.

Kapolda Sultra kemudian menegaskan soal proses hukum terhadap anarkisme aparat dan kewenangan memecat Kapolres Kendari.

“Upaya hukum saat ini telah kami lakukan. Penegasan saya, jika ada anak buah saya yang melanggar, dan di luar batas kewenangannya, pasti diberikan sanksi,” tuturnya.

Demonstrasi kali ini merupakan aksi solidaritas yang tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi demonstran. Dalam demonstrasi penolakan tambang Konkep sebelumnya, sejumlah wanita yang ikut berdemonstrasi juga mengaku mengalami trauma karena kericuhan dan tindakan anarkisme aparat.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Aliansi perempuan Sultra, Hasmida Karim. Hasmida diketahui mendampingi sejumlah demonstran perempuan, dalam momen hari perempuan se-dunia, 8 Maret lalu.

Hasmida mengaku sangat menyesalkan dan mengecam tindakan semena-mena aparat keamanan yang ditugaskan untuk berjaga saat demonstrasi itu.

Menurutnya, aparat penegak perda berhak melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dengan melakukan tindakan kekerasan fisik yang berimbas pada trauma psikis.

“Ini bisa berdampak pada psikologis seseorang. Yang ditanamkan terhadap aparat adalah sikap tegas, bukan memukuli orang membabi-buta, bertindak semena-mena,” tegas Hasmida, saat ditemui dalam momen hari perempuan se-dunia, 8 Maret 2019.


Reporter : Afdal

Editor : Randa

Publizer : Iksan