Baru 108 Desa di Konsel yang Terapkan Aplikasi Siskeudes

oleh
Ketgam : Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Yan Setiadi
Ketgam : Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Yan Setiadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Aplikasi Siskeudes sangat penting untuk diterpkan oleh setiap pemerintah desa. Apalagi di aplikasi Siskeudes tersebut dapat mencegah penyalagunaan anggaran Dana Desa (DD).

Dari masa ke massa BPKP terus meng-unggrade aplikasi tersebut. Hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan versi.Terakhir yang paling komplit ialah aplikasi versi 2.0.

Tidak halnya di Kabupaten Konawe Selatan, jumlah yang memanfaatkan aplikasi tersebut masih minim dari 336 desa baru 108 desa dari 25 kecamatan yang melaksanakannya aplikasi dimaksud.

Menanggapi hal itu wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim menyampaikan, pihaknya akui bahwa hingga tahun ini penggunaan aplikasi di daerah yang ia pimpin baru 30 persen.

“Memang kita akui, sampai tahun ini baru 30 persen yang menggunakan. Namun komitmem Pemerintah Daerah Konsel bahwa akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 kami harapkan bisa 100 persen,” ungkap Mantan Kepala Bappeda Konsel ini.

Meski begitu, kata Arsalim, pihaknya akan selalu mendorong dengan melakukan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pengawasan dan kerjasama dengan BPKP.

“Ini kita akan dorong mencapai 336 desa dengan bimtek, sosialisasi dan lainnya,” kata orang nomor dua di Konsel ini.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Yan Setiadi menyampaikan aplikasi tersebut juga bagian dari pencegahan hal yang menyimpang di dalam pengelolaan keuangan desa.

“Aplikasi ini dirancang sedemikian rupah supaya memang taat peraturan yang terbaru, terutama dalam Permendagri nomor 20,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya juga terus mendorong dan mendampingi Pemda untuk menginplementasikan sistem aplikasi Siskeudes tersebut.

“Aplikasi ini dirancang lebih mudah dan praktis, karena begitu kita masukan angka angka di APBDes peraturan desanya juga langsung terbit disitu. Intinya memudahkan lah bagi desa,” katanya pria berkacamata ini.

Dengan menggunakan aplikasi itu, Kata Yan Setiadi, akan memudahkan desa agar tidak masuk dalam kategori penyimpangan.

Kalau terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan di Desa, menurut Yan (Sapaannya), sesuai dengan aturan perundang-undangan tentu mekanismenya dari bawah, nanti ada inspektorat yang akan melakukan penelitian, setelah hasil itu nanti pimpinan daerah yang akan memutuskan.

“beberapa penyimpangan terjadi, karena ketidak tauan, disini peran kami untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk mengelola keuangan dengan transparan dan akuntable,” menurutnya.

Terkait laporan pertanggung jawaban keuangan kepala desa di Konsel, Yan mengapresiasi, dikatakannya di Konsel tidak terlihat kasus atau masalah keuangan

“ini yang harus terus di pertahankan, kalau perlu di tingkatkatkan,” kata Yan.

Kalau untuk laporan keuangan dari desa lain Konsel, kata Yan untuk Sultra Konsel yang terbaik untuk pengekolaan keuangan desa.

“Konsel juga yang terbesar mengelola dana desa, mungkin karena kehati hatiannpemerintah daerah sehingga resikonya bisa terhindar,” tutupnya Kamis, (14/3/2019).


Reporter : Rj
Editor : Armin
Publizher : iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •