,

Bupati Konsel Konsultasikan Status ASN Soal SKB Tiga Menteri

oleh
Ketgam : Kabag Humas Setda Konsel, Muh Taufiq Amin Lar, AP M. Si
Ketgam : Kabag Humas Setda Konsel, Muh Taufiq Amin Lar, AP M. Si

KALOSARA NEWS : Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terlibat korupsi serta memiliki kekuatan hukum (Inkracht) tinggal menununggu jadwal pemberhentiam secara tidak hormat.

Pemberhentiaan tehadap ASN Korup tersebut di kuatkan dengan hasil konsultasi Bupati Konawe Selatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Terkait status Apratur Sipil Negara (ASN) Konsel yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bupati Konsel Surunuddin Dangga, melalui Kabag Humas Muh Taufiq Amin Lar menyampaikan hasil konsultasi mereka di Kemendagri bahwa untuk segera menjalankan pemberhentian kepada ASN yang terlibat kasus korupsi yang telah incraht.

“Sebelumnya Pemda Konsel telah bersurat ke pihak Kemendagri terkait SKB Tiga Menteri ini. Dan saat ini saya bersama Bupati sedang berkonsultasi ke Sekjen Mendagri. Bupati menyampaikan pertimbangan, karena ini berkaitan dengan status dan nasib aparaturnya,” ungkap Taufiq.

Taufiq menerangkan, konsultasi di Mendagri diterima langsung oleh Sekretaris Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Hadi Prabowo menyampaikan bahwa, ASN yang sudah sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan mempunyai putusan pengadilan yang tetap (inkracht) maka harus tetap diberhentikan.

“Artinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi ASN yang terlibat Korupsi dan telah incraht harus segera dilaksanakan,” jelas Taufiq.

Lanjut Taufiq, dalam kesempatan tersebut pak bupati juga mempertanyakan bagaimana jika salah satu ASN Konsel yang dari daerah lain dan diketahui perna terlibat kasus Korupsi, apakah tetap dilaksanakan PTDH. Jawabannya harus tetap dilaksanakan pemberhentian.

“Intinya SKB tiga kementerian harus dilaksanakan. Kalaupun ada pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan (ASN) diberikan ruang untuk mengajukan gugatan sesuai mekanisme hukumnya,” imbuh Taufik.

Olehnya itu, tambah Taufik, sesuai hasil konsultasi ini dalam waktu dekat pak Bupati Konsel dalam hal ini, H Surunuddin Dangga akan menjalankan sesuai amanah SKB Tiga Menteri tersebut.

“Pak Bupati sudah meminta petunjuk terkait keputusan yang akan dijalankan. Dalam waktu dekat ini Kemendagri akan menyampaikan surat atau petunjuk teknis pemberhentian untuk segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, untuk saat ini pihak Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konsel Drs Madilaa belum memiliki jumlah daftar ASN korup yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu daftar dari Kemenkumham Sultra terkait daftar ASN Korup.

“Kami sudah menyurat di Kemenkumham Sultra, Hingga saat ini belum ada jawaban dari mereka, ” ungkap Drs Madilaa belum lama ini.


Reporter : Rj
Editor : Armin
Publizer : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart