Pembangunan Infrastruktur, Rakyat Kecil Tergusur

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Ika Ummu al-Fatih

(aktivis muslimah)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan selama pembangunan infrastruktur dalam 4,5 tahun pemerintahannya, hampir tidak pernah ada konflik dalam pembebasan lahan masyarakat. “Karena tidak ada yang namanya ganti rugi, melainkan ganti untung,” ujar Jokowi dalam Debat Calon Presiden Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.(tempo.co)

Di sisi lain saat ini sedang viral Seorang ibu nekat menerobos barikade pengamanan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Presiden Joko Widodo baru selesai memberi sambutan dalam acara peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Jumat (8/3)(CNN indonesia).

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2018, telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807 ribu hektare dan melibatkan 87 ribu lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah. Dari jumlah tersebut, 16 konflik atau 4 persen disumbangkan oleh sektor infrastruktur.

KPA mencontohkan pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang menghilangkan 10 desa.

“Di balik kemegahan bandara yang diproyeksikan terluas dan moderrn ini, publik banyak yang tidak mengetahui ada ribuan warga desa telah menjadi “tumbal”,” tulis KPA dalam situs resminya.

KPA menuliskan salah satu desa yang bertahan, Desa Sukamulya, sebagian warganya menyerah dan terpaksa melepaskan tanahnya, sebagian besar lagi memilih menolak digusur. “Berbagai cara telah ditempuh warga, mengadukan ke semua kementerian dan lembaga terkait, hingga aksi dan bentrok dengan pemerintah dan kepolisian (2016 – 2017),” kata mereka.

Secara akumulatif, menurut KPA, sejak kepemimpinan Jokowi, sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya, 51 orang tertembak, dan sebanyak 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi.(tempo.co)

Hal di atas jelas berbeda antara pernyataan presiden dengan fakta yang terjadi dilapangan. Wajar jika dalam sistem demokrasi untuk meraih kekuasaan seseorang dapat menghalalkan segala cara, termasuk manipulatif data atau berbohong. Karena bukanlah bertujuan untuk melayani umat akan tetapi kekuasaan belaka. Juga pengembalian modal kampanye yang apabila mereka kalah modal tidak akan kembali dan keuntunganpun tidak dapat diraih.

Sedangkan Dalam sistem Islam, keadilan akan selalu di tegakkan entah kepada muslim maupun non muslim. Tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum di sini. Hal ini di contohkan saat zaman Khalifah Umar bin Khattabatab.

Ada seorang yahudi tua yang memiliki gubuk. Gubuk itu bertempat di sebelah masjid. Dan masjid akan diperlebar. Maka gubernur saat itu Amr bin ‘Ash ingin membeli  tanah itu dengan sangat mahal akan tetapi yahudi tua itu tidak mau. Lalu gubernur memaksa menggusur tanah tersebut, yahudi tersebut hanya menangis dan berencana mengadukan hal ini kepada kholifah Umar bin Khatab. Dalam perjalanan hati sang Yahudi tersebut ciut, apa keadilan akan dia dapat karna dia seorang yahudi dan pemerintahan saat itu adalah (pemerintahan islam). Tidak disangka setelah mengadukan kepada Umar bin Khatab, Umar bin Khatab marah dan menyuruh gubernur Amr bin ‘Ash untuk menggembalikan rumah yahudi tua itu.

Betapa indahnya keadilan tata negara dalam sistem Islam, tidak memandang perbedaan agama. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam kenegaraan islampun di dalamnya terdapat berbagai agama. Non muslim tidak di paksa memeluk agama  islam. Mereka di biarkan meyakini keyakinan mereka. Inilah islam yang bisa mengakomodasi keberagaman.

Seyogyanya saat ini kita tidak memandang negatif sistem islam dengan pandangan bahwa non muslim akan di tindas dan di paksa beragama islam. Karena dalam islampun tidak ada paksaan dalam memeluk islam.

Allah Ta’ala berfirman,

لَا إكْرَاه فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْد مِنْ الْغَيّ

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan” (QS. Al Baqarah: 256)

Wallau’alam.


Editor : Armin

Publizher : Iksan