, ,

Penyakit Korupsi, Ulah Siapa?

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Murni Sari

(Pemerhati Sosial Masyarakat)

Sabtu (16/3/2019 )Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy keluar dari Gedung KPK Jakarta memakai rompi tahanan. Romahurmuziy ditahan oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama.KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Romahurmuziy menjadi Ketua Umum Partai kelima yang dijerat KPK.Sementara itu empat ketua umum lainya berasal dari partai Golkar, Partai democrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan partai persatuan pembangunan.

Dalam kasus korupsi ini Romy diduga sudah menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kementerian Agama di Jawa Timur diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Uang tersebut diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.Romy dianggap mampu memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dianggap mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. Romy bersama pihak tertentu dinilai mampu memengaruhi hasil seleksi.

Selain Romy, yang pernah menjadi ketua umum partai yang terjerat kasus korupsi, adaempat orang lainnya, antara lain:

1. Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.Selain itu, majelis hakim mewajibkan Novanto membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Kemudian Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

2. Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat

Dalam dakwaan, Anas juga disebut mengeluarkan dana Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar AS untuk keperluan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat Kongres Demokrat tahun 2010.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

3. Luthfi Hasan Ishaaq Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq, anggota DPR yang juga Presiden PKS, sebagai terdakwa kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian.Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatukan 16 tahun hukuman penjara dan denda Rp 1 miliar.

4. Suryadharma Ali Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

KPK menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuk Suryadharma dan denda sebesar Rp. 300 juta.

Harga Mahal Untuk Mempertahankan Demokrasi Dengan Korupsi Massal

Korupsi bukanlah kriminalitas biasa sebagaimana  kecurangan, pencurian atau perampasan hak  yang dilakukan orang biasa. Pertama, korupsi adalah kejahatan yang melibatkan pemilik wewenang kekuasaan, pejabat Negara, anggota legislatif maupun pegawai Negara.Mereka adalah orang-orang terpilih yang selayaknya memiliki ‘kualitas istimewa’ dan patut menjadi teladan. Kedua, pencurian dan perampasan hak itu  dilakukan terhadap harta Negara ataupun milik umum. Maka bisa dibayangkan betapa besar pengaruh korupsi ini terhadap kepentingan dan pemenuhan hak-hak rakyat, berapa pun besarnya harta yang dicurangi.

Kasus korupsi yang sering terjadi, jelas bukan faktor keburukan perilaku individu saja.Ini adalah kombinasi dari faktor individu, mekanisme politik, maupun banyaknya peluang.Faktor paling menonjol yang menjadi muasal korupsi adalah politik transaksional dalam setiap proses politik. Ada partai yang bertransaksi dengan individu yang bisa dinaikkan menjadi calon.Individu yang naik menjadi anggota parlemen ataupun menjadi kepala daerah bukanlah orang yang benar-benar dikenal oleh rakyat, dikenal ketakwaan dan dedikasinya sehingga diharapkan bisa amanah, dikenal kapabel dalam bidangnya sehingga bisa memberikan jalan keluar atas masalah rakyat.

Mereka yang naik dalam posisi legislatif ataupun eksekutif itu lebih karena faktor mekanisme yang dia jalani dalam sistem demokrasi ini, yakni bahwa ada partai yang mencalonkan, kemudian mereka mengampanyekan dirinya, dan mereka mendapatkan suara.Dan seterusnya kemudian mereka naik menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.Faktor lainnya adalah mekanisme politik yang sangat mahal.

Karenanya tidak ada orang yang bisa naik (mencalonkan diri) selain mereka yang memiliki dana yang besar atau memiliki penyuntik dana, tentu dari kalangan pengusaha misalnya. Dan bukan hanya itu, mereka juga harus orang-orang yang dikehendaki oleh partai.Bukan hanya soal mekanisme politik yang mahal, Korupsi massal yang terjadi adalah konsekuensi sistemik akibat penerapan kapitalisme demokrasi.Korupsi massal itu bisa terjadi karena aturan dalam sistem hari ini adalah aturan yang dibuat sendiri oleh manusia yakni kompromi antara legislatif dan eksekutif.

Dalam sistem sekuler demokrasi ini, aturan soal harta batasan korupsi dan harta mana yang dianggap hasil korupsi, interpretasinya tergantung pada rezim yang berkuasa.Regulasi bisa ditafsirkan oleh rezim yang pro pada pihak tertentu. Begitu berganti rezim, apa yang dibenarkan sebelumnya, kini dianggap salah. Dan pihak yang terlibat pada penetapan aturan sebelumnya, bisa jadi dianggap korup karena penafsiran terhadap aturan dibuat tadi adalah penafsiran yang subjektif. Beda rezim, beda aturan dan interpretasi.

Islam Memandang Kekejian Korupsi

Inilah kelemahan sistem hari ini dalam mekanisme politiknya dan banyaknya peluang terjadinya korupsi.Lebih buruk lagi adalah bahwa faktor kelemahan individu juga hari ini sangat besar pengaruhnya. Kalau dalam Islam orang yang maju sebagai wakil rakyat itu adalah orang yang ingin menjadikan posisi itu sebagai medan dakwah, lahan beramal saleh, tapi hari ini orang-orang yang duduk di kursi penguasa belum tentu mau melakukan itu.

Faktor ini juga mempermudah orang untuk melakukan korupsi.Pemberantasan korupsi akan sangat sulit dilakukan jika sistem yang digunakan masih sistem yang ada sekarang, buktinya sampai saat ini masalah korupsi tidak pernah tuntas bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya,  Hal ini terjadi karena sistem sekuler yang sedang diberlakukan saat ini justru menjadi sebab maraknya korupsi.  Oleh karena itu, diperlukan sistem lain yang akan mampu menyelesaikan korupsi hingga akarnya.  Tidak lain sistem tersebut adalah sistem Islam.

Berbeda dengan aturan yang bersumber dari Allah, Pencipta manusia, soal ghulul atau harta yang dikorupsi.Mana harta yang tidak halal, semua standarisasinya jelas, tegas, dan rinci.Ditetapkan oleh Allah. Maka apa yang dibenarkan oleh hukum syariat, akan selalu benar sepanjang masa, tak bergantung kepada rezim atau partai yang berkuasa. Sehingga kemudian mereka yang menjalankan roda pemerintahan itu, baik yang ada dalam badan perwakilan rakyat atau penguasa (eksekutif), jelas ukurannya mana yang dikatakan korupsi mana yang tidak.

Berikut beberapa factor bagaimana system Islam mampu memberantas korupsi:  pertama, dasar aqidah Islam melahirkan kesadaran senantiasa diawasi oleh Alloh dan melahirkan ketaqwaan pada diri politisi, pejabat, aparat, pegawai, dan masyarakat.  Hal ini melahirkan kontrol dan pengawasan internal yang built in menyatu dalam diri pemimpin, politisi, pejabat, aparatur dan pegawai, yang bisa mencegah mereka untuk korupsi.

Kedua, sistem politik Islam termasuk dalam hal pemilihan pejabat dan kepala daerah, tidak mahal.  Faktor maraknya korupsi yaitu untuk mengembalikan modal biaya politik plus keuntungan jelas tidak ada.  Karenanya tidak akan muncul persekongkolan mengembalikan modal ditambah keuntungan itu.Ketiga, politisi dan proses politik, kekuasaan dan pemerintahan tidak bergantung dan tak tersandera oleh parpol. Peran parpol dalam Islam adalah fokus dalam mendakwahkan Islam, amar ma’ruf dan nahyi munkar atau mengoreksi dan mengontrol penguasa.

Anggota Majelis Umat tidak memiliki kekuasaan politik dan anggaran sehingga mafia anggaran tidak akan terjadi.  Keempat, struktur dalam sistem Islam, semuanya berada dalam satu kepemimpinan kepala negara yakni imam atau khalifah, sehingga ketidakpaduan antar instansi dan lembaga bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi. Kelima, praktek korupsi, andai terjadi, bisa diberantas dengan system hukum syariah, bahkan dicegah agar tidak terjadi.  Dalam syariah, kriteria harta ghulul, yakni harta yang diperoleh secara illegal itu jelas.

Harta yang diambil/ditilap di luar imbalan legal; harta yang diperoleh karena factor jabatan, tugas, posisi, kekuasaan—sekalipun disebut hadiah; harta pejabat, aparat dan sebagainya yang melebihi kewajaran yang tidak bisa dibuktikan diperoleh secara legal; semua itu termasuk harta ghulul.  Di akhirat akan mendatangkan azab.

Sanksi dalam Islam bagi pelaku korupsi merupakan bagian dari ta’zir, bentuk dan kadar sanksi atas tindakan korupsi diserahkan pada ijtihad khalifah atau qadhi (hakim).  Bisa disita seperti yang dilakukan khalifah Umar, atau tasyhir (diekspos), penjara, hingga hukuman mati dengan mempertimbangkan dampak, kerugian bagi negara dan dhararnya bagi masyarakat.Dengan sistem Islam, pemberantasan korupsi bisa benar-benar dilakukan hingga tuntas.  Aturan Islam ini lengkap dan efektif dalam menangani masalah tindak pidana korupsi.  Islam menyelesaikan masalah dari hal yang mendasar sampai cabangnya.  Sistem Islam juga memiliki cara dalam pencegahan, hingga penyelesaian.

Oleh karena itu, betapa kita rindu dengan penerapan system Islam ini, yang bisa membawa umat kepada keberkahan dan kesejahteraan. Wallahu’alam bi ash shawab.


Editor : Armin

Publizher : Iksan