Korupsi Menjamur dalam Wadah Demokrasi

Ketgam : Gambar ilustrasi
Ketgam : Gambar ilustrasi
  •  
  •  
  •  

Oleh: Tri S, S.Si

(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Romahurmuziy alias Romy menambah daftar politisi Indonesia dan ketua umum partai yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Sabtu (16/3/2019), KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap anggota DPR itu. Romahurmuziy menjadi Ketua Umum Partai kelima yang dijerat KPK.

Dalam kasus ini, Romy diduga sudah menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kementerian Agama di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap mampu memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dianggap mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. Romy bersama pihak tertentu dinilai mampu memengaruhi hasil seleksi. Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementar itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Romy yang menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjadi ketua umum partai kelima yang dijerat KPK dalam kasus korupsi. Selain Romy yang menjadi ketua umum partai kelima yang terjerat kasus korupsi (tribunnews.com/17/3/2019).

Korupsi dalam wadah demokrasi subur bagai jamur yang takkan pupus, pejabat negara terjerat korupsi secara berulang dan massif.

Tidak ada jaminan orang baik akan selamat dari korupsi, karena demokrasi menghalalkan segala cara.

Di laman mustanir.com  disebutkan bahwa akar masalah dari maraknya kasus korupsi di negeri ini adalah Demokrasi dan sekulerisme. Semakin negeri ini menuju kearah demokratisasi maka berbanding lurus dengan meningkatnya angka korupsi. Dan dengan diterapkannya Sekulerisme dalam berbagai kehidupan telah banyak menimbulkan kerusakan diberbagai bidang termasuk diantaranya moral dan perilaku para pejabat.

Idiologi sekulerisme yang memisahkan peran agama dari kehidupan menjadikan materi dan pemenuhan hawa nafsu adalah satu-satunya tujuan dalam hidup siapapun yang mengembannya, hukum yang diterapkan dalam mengatur masyarakatpun hanyalah hasil dari produk akal dicampur pesan dari para pemangku kepentingan, sama sekali jauh dari niat ingin mengikatkan diri kepada aturan syara sebagai bukti ketundukan kepada Rabb Maha Pencipta.

Dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah ditempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang ketat. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh individu. Kedua, pengawasan dari kelompok. Dan ketiga, pengawasan oleh negara.

Dengan sistem pengwasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Dengan diterapkannya syariat Islam tentu akan berefek pada tumbuhnya Spirit ruhiyah yang sangat kental, spirit yang timbul bahwa siapapun senantiasa merasa diawasi oleh dzat yang Maha Melihat dan tak pernah tidur, spirit yang membuka kesadaran bahwa akan ada hisab atas segala amal dan perbuatan manusia, bila spirit seperti ini yang timbul tentu akan berdampak pula pada menggairahnya budaya amar ma’ruf nahi mungkar ditengah-tengah masyarakat.

Hanya kembali kepada sistem Islam, korupsi dapat dihentikan secara tuntas. [Tri S]


Editor : Armin

Publizher : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co