,

Solusi Sistem Islam Terhadap Permasalahan Sampah dan Bencana Banjir

  •  
  •  
  •  

Oleh : Novi Alfi

Pada hari Sabtu 23 Februari 2019, Pemkab Sidoarjo beserta masyarakat memperingati Hari Peduli Sampah 2019. Sehari sebelumnya, Green education team meninjau lokasi untuk memastikan tempat kegiatan Hari Peduli Sampah 2019. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara di TPST Tambakrejo yang dihadiri oleh Bupati Sidoarjo beserta wakil, Kapolresta Sidoarjo, jajaran DPRD, pegiat lingkungan, dan sekolah adiwiyata Kabupaten Sidoarjo. (surabaya.tribunnews.com, 11/3/2019)

“Permasalahan sampah bukanlah permasalahan satu atau dua orang saja, juga bukan hanya menjadi masalah pemerintahan. Sampah harus diatasi bersama. Kita harus bisa membiasakan diri untuk selalu memilah sampah dan membuangnya ke tempat yang sesuai,” ucap Saiful Ilah Bupati Sidoarjo. (surabaya.tribunnews.com, 11/3/2019)

Pernyataan yang diucapkan oleh Saiful Ilah memang benar. Permasalahan yang diakibatkan oleh sampah sangat banyak. Diantaranya masalah bencana banjir, DBD, dan lain sebagainya yang dapat merusak lingkungan. Itulah bahayanya, bila sampah menumpuk dan tidak dikelola dengan baik. Namun, sebenarnya masyarakat dan pihak terkait telah berusaha menuntaskan permasalahan penyakit DBD dengan melakukan fogging dan penyuluhan.

Sebagaimana yang dilansir dari faktualnews.co (10/3/2019), untuk menekan angka penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) warga Desa Kedungbanteng Kabupaten Sidoarjo diberi penyuluhan. Selain itu, dilakukan pula pengasapan dan fogging. Penderita DBD di Jatim pada Januari 2019 sebanyak 1.634 orang, 32 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan Januari 2018 sebanyak 1.114 penderita. Dan penderita DBD di Sidoarjo pada Januari 2019 mencapai 58 orang menurut data di Dinas Kesehatan.

Penyakit DBD tersebut disebabkan pengelolaan sampah yang kurang baik. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo membuat sanitary landfill yang diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang menumpuk.

Dikutip dari jatim.tribunnews.com (10/3/2019), Pemkab Sidoarjo akan segera menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Jabon Sidoarjo. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Sigit Setyawan, penutupan TPA Jabon dilakukan untuk rencana fungsional sanitary landfill disana. “Ketika sanitary landfill sudah dioperasikan, TPA akan ditutup,” ucap Sigit Setyawan.

Walaupun begitu, sebenarnya pembuatan sanitary landfill sudah direncanakan sejak tahun 2017, namun hingga saat inipun sampah belum dapat diatasi dengan baik.

Dilansir dari bangsaonline.com (15/3/2017), Pemkab Sidoarjo berencana membangun pengolahan sampah modern (Sanitary Landfill) dengan menyelesaikan pelepasan hak lahan seluas 20 hektar di Desa Kupang Kecamatan Jabon untuk digunakan untuk Sanitary Landfill. Dan pelepasan hak tanah seluas 7 hektar telah rampung. “Total kebutuhan untuk membebaskan lahan 20 hektar untuk Sanitary Landfill ini senilai Rp 33 Miliar,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bahrul Amig. (bangsaonline.com, 15/3/2017)

Juga pada tahun 2018, usaha pembuatan sanitary landfill pun telah disiapkan oleh Pemkab Sidoarjo. Usaha pembebasan hak tanah pun dilakukan, demi pembuatan sanitary landfill ini.

Sebagaimana dikutip dari portal.sidoarjokab.go.id (17/9/2018), Cak Nur memaparkan, Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 2 juta lebih setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 900 – 1000 ton, dan sampah ini belum terselesaikan dengan baik. Untuk itu, Pemkab Sidoarjo menyiapkan keseluruhannya dari yang sudah dipakai sekitar 8 ha ditambah 20 ha sehingga totalnya 28 ha. Untuk kepentingan sanitary landfill membutuhkan 14 ha, masih tersisa 6 ha. Dimana sampah itu nantinya akan digunakan untuk menjadi energi listrik (PLTSA).

Kita semua berharap pembangunan sanitary landfill, yang dimulai dengan groundbreaking ini kedepannya akan mampu menjawab permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, karena permasalahan sampah ini tidak bisa ditunda-tunda harus segera terselesaikan,” jelas Cak Nur. (portal.sidoarjokab.go.id, 17/9/2018)

Selain pembuatan sanitary landfill tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga membuat dan memelihara taman dengan menganggarkan dana.

Sebagaimana dilansir dari jatim.tribunnews.com (8/3/2019), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bidang Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 menganggarkan dana Rp 11.356.750.919 untuk perawatan dan pemeliharaan taman di Kabupaten Sidoarjo. Namun dana tersebut masih dirasa minim untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan taman tersebut. “Taman atau ruang terbuka hijau (RTH) ada sekitar 11 taman. Belum termasuk yang ukuran kecil seperti di pertigaan jalan dan median jalan baik ditengah hingga bahu jalan,” ujar PltKasie Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Agus Basuki. (jatim.tribunnews.com, 8/3/2019)

Dari fakta diatas jelas, usaha yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo belum membuahkan hasil. Telah 3 tahun terakhir ini pemerintah Sidoarjo berusaha menuntaskan masalah sampah ini yang menimbulkan berbagai penyakit. Sebenarnya, apa yang salah dari usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut? Bukankah pemerintah telah berusaha maksimal dalam memberantas masalah sampah ini?

Menurut penulis, usaha penanggulangan sampah yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus. Akan tetapi, masih terdapat banyak kekurangan dalam mencegah dan menanggulangi masalah sampah tersebut. Solusi yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya :

Pertama, menanggulangi sampah dengan banyak membuat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Karena saat ini banyak masyarakat yang bingung dengan tempat pembuangan sampah. Sampah yang menumpuk, akan tetapi tidak tahu akan dibuang dimana karena minimnya TPA. Maka, sebaiknya TPA tidak diubah menjadi sanitary landfill. Akan tetapi sanitary landfill dilakukan ditempat lain, agar masyarakat tidak kebingungan dalam membuang sampah. Penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya akan menyebabkan bencana banjir dan sarang nyamuk DBD.

Kedua, sistem tata ruang rumah. Rumah hendaknya di tata dengan ruangan yang dikembangkan untuk menyiapkan diri dari berbagai bencana, termasuk banjir. Sehingga, ketika banjir datang masyarakat sudah mempunyai ruangan khusus untuk menyelamatkan diri dari air bah tersebut. Namun, sayangnya saat ini tata ruang dikuasai oleh para pemilik modal yang hanya menginginkan keuntungan semata. Berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Khalifah akan membuatkan tata ruang yang baik untuk menyiapkan diri dari berbagai bencana yang terjadi.

Ketiga, dengan sistem distribusi ekonomi yang menyebar. Sehingga distribusi ekonomi tidak hanya di kota besar dan ibukota, akan tetapi seluruhnya termasuk desa dan pedesaan. Dan hal itu akan mengurangi tingkat urbanisasi yang menyebabkan ketimpangan penduduk. Serta menjadikan sampah sangat menumpuk di kota-kota besar dan ibukota. Selain itu, kemudahan akses akan diperoleh oleh seluruh penduduk negeri, jika distribusi ekonomi tersebar ke seluruh pelosok negeri. Itulah yang dilakukan jika sistem Islam diterapkan.

Keempat, mengedukasi masyarakat akan bencana. Yaitu mengedukasi masyarakat terkait mencegah dan membangun kesadaran masyarakat ketika bencana telah terjadi. Saat ini masyarakat masih belum sadar, apa yang dilakukan ketika bencana terjadi. Seperti banjir, hal tersebut telah menjadi hal biasa di ibukota. Mencegah dan membangun sadar bencana ini harus didukung pihak tokoh maupun elit politis serta media massa. Sehingga masyarakat sadar kebersihan lingkungan akan mencegah bencana banjir. Dan mengetahui apa yang harus dilakukannya ketika banjir terjadi. Dan hal itu harus didukung oleh tata ruang yang tepat dalam menyiapkan berbagai bencana. Hal inilah yang dilakukan ketika sistem Islam diterapkan.

Kelima, managemen pemerintahan dalam menanggulangi bencana. Pejabat publik sekalipun harus dibekali pengetahuan ketika bencana terjadi. Begitu pun militer di negeri ini, yang mempunyai berbagai alat yang dapat digunakan untuk mengatasi bencana. Memperbanyak pemadam kebakaran juga penting agar kebakaran tidak terjadi. Seluruh aparat pemerintahan harus dibekali agar dapat menyelamatkan warga yang terjebak bencana. Hal tersebut yang dilakukan dalam sistem Islam dalam menyiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Keenam, pengelolaan ekonomi untuk anggaran kerusakan bencana dan keindahan lingkungan. Dalam sistem Islam, ekonomi bersumber dari banyak hal. Diantaranya sumber daya alam, fa’i, kharaj, dan sebagainya. Sistem Islam tidak mengandalkan pajak dalam pengelolaan ekonomi. Sehingga selalu ada anggaran dana dan biaya bagi korban bencana, maupun kerusakan bencana. Termasuk anggaran keindahan lingkungan untuk pemeliharaan dan perawatan taman sekalipun. Sehingga tidak heran, banyak tempat-tempat dan taman indah ketika Islam berjaya dalam Islam.

Karena bagaimanapun, dalam sistem Islam khalifah menyadari akan tanggung jawabnya kepada Allah dalam memimpin umatnya. Termasuk masalah bencana ini. Sehingga keenam solusi tersebut hanya dapat dilakukan dalam sistem Islam. Selain usaha dalam mencegah dan menanggulangi bencana, khalifah pun juga memberi edukasi dan nasehat dibalik terjadinya bencana yang dialami. Karena bencana yang sesungguhnya adalah kelalaiannya didunia yang berdampak di akhirat kelak.

Hanya sistem Islamlah yang memberi kesadaran kepada masyarakat akan akidah dan penjagaan di akhirat kelak. Khalifah selalu mengingatkan agar masyarakat menyiapkan amal ibadahnya sebelum kematiannya, dan mengingatkan hari akhirat. Tidak seperti sistem demokrasi yang mengajak masyarakat bersenang-senang dan melupakan akhirat. Maka hanya penerapan sistem Islam yang dapat melakukan itu semua, dalam naungan. Segera tegakkan sistem Islam dibawah naungan agar negeri ini terhindar dari bencana dunia dan bencana akhirat. Wallahu A’lam


Editor : Armin

Publizher : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co