Keadilan Pemimpin : Ilusi Sistem Demokrasi

  •  
  •  
  •  

Oleh : Normayanti Thamrin Mardhan, S.Pi

(Pemerhati Sosial)

Pada hari Minggu (17/3/2019), pemerintah Jawa Tengah melaksanakan apel kebangsaan di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang. Disinyalir apel yang digelar oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo ini memakan banyak uang Negara. Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai mengaku prihatin uang negara dihambur-hamburkan untuk penyelenggaraan apel kebangsaan ini. Hal ini dikatakan terkait musibah banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (16/3) malam. “Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora  18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang, adapun Bantuan BPBP Papua hanya 1 miliar untuk rakyat Sentani Papua ” (https://rmol.co,18/3/2019).

Senada dengan Natalius, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, juga mengomparasikan dana sumbangan untuk korban bencana alam dengan acara yang digelar oleh Ganjar Prabowo tersebut. Tak hanya itu, Fadli juga membandingkan dengan penyelenggaraan acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 855,5 miliar untuk menjadi tuan rumah (www.suara.com, 19/3/2019).

Musibah banjir bandang yang menimpa saudara saudari kita di Sentani mendatangkan kesedihan dan trauma yang mendalam bagi yang mengalaminya, terutama bagi anak-anak di Sentani, Papua. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan terutama dari sosok pemimpinnya yang tentu selain bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya juga karena kepedulian akan nasib rakyatnya. Namun fakta di lapangan, justru memprioritaskan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat yang sedang membutuhkan. Padahal peristiwa bencana adalah kondisi yang penting dan darurat.

Dari sikap yang ditunjukkan penguasa tersebut membuktikan bahwa kondisi negara telah kehilangan peran pemerintah yang dapat melindungi negara, aset negara dan juga rakyatnya. Ini bukti nyata penerapan sistem saat ini (demokrasi) bahwa rakyat bukanlah prioritas utama. Disaat rakyat Sentani sedang berjuang hidup setelah musibah banjir bandang yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Kondisi rakyat disana yang kehilangan rumah, harta, bahkan sanak saudara menyebabkan mereka sangat membutuhkan bantuan dari negara. Namun bantuan yang mereka terima tidaklah banyak. Dengan banyaknya korban dan kerusakan yang ada, rakyat Papua hanya menerima bantuan sebesar Rp1 M. Hal itu sangat jauh dengan kegiatan apel kebangsaan yang memakan uang negara hingga Rp18 M. Alangkah baiknya jika dana Rp18 M itu dialihkan untuk bantuan rakyat Sentani, karena lebih membutuhkan uang Negara.

Bisa kita bandingkan dengan profil kepemimpinan Islam, yang memiliki prioritas dalam menyelesaikan masalah bencana. Sistem Islam punya penyelesaian secara tuntas terhadap bencana dengan mengalokasikan dana yang optimal yaitu dana bantuan harus seimbang dengan kebutuhan korban bencana.

Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dimana pada masanya menjabat sebagai Khalifah, jazirah Arab pernah mengalami musim paceklik. Sehingga kebanyakan tanaman para petani mati karena kekurangan air. Para korban bencana paceklik meminta bantuan kepada khalifah, kemudian beliau (Khalifah Umar Bin Khatab) membentuk “tim sosial” yang bertugas untuk memberikan bantuan pangan kepada korban yang semakin banyak membanjiri kota Madinah. Tim Sosial tersebut terdiri dari Yazid bin Ukhtinnamur, Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Abdul Qari dan Abdullah bin Utbah bin Mas’ud. Setiap sore, mereka berkumpul di kediaman Khalifah Umar bin Khattab untuk melaporkan berbagai aktivitas mereka sehari, bersamaan merencanakan program-program kerja untuk hari-hari selanjutnya. Setiap orang dari anggota “Tim Sosial ” tersebut ditempatkan pada pos-pos mereka masing-masing di perbatasan kota Madinah, untuk mencatat hilir mudiknya orang yang mencari bantuan pangan tersebut.

Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata: “Hitunglah orang -orang yang makan malam di tempat ini”. Dan setelah dihitung dengan sangat cermat ternyata jumlahnya tujuh ribu orang. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab berkata lagi: “Hitunglah jumlah keluarga yang tidak mampu datang kemari”. Dan tim sosial segera menghitungnya dengan cermat yang ternyata jumlahnya ada empat puluh ribu orang. Hal itu dilakukan agar bantuan yang di berikan merata, tidak kurang, sehingga bantuan sesuai dengan jumlah korban bencana.

Sungguh indah jika seorang pemimpin mengandalkan ketakwaannya dalam memimpin. Karena seorang pemimpin yang bertakwa paham bahwa jabatan adalah amanah berat, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Setiap Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari Muslim). Hal ini hanya ada dalam sistem kepemimpinan Islam. Yakni sistem yang dibangun oleh Rasulullah saw dengan tujuan riayah as su’un al-ummah (mengurusi kepentingan umat). Berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan rakyat, telah tertera jelas di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga tidak mudah diselewengkan seperti yang terjadi pada sistem saat ini. Wallahua’lam bi ash shawab.


Editor : Armin | Publizher : Iksan


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co