DPRD Konsel Gelar RDP Soal Sengketa Lahan PT Wijaya Inti Nusantara

Ketgam : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan bersama PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) serta warga dari Desa Torobulu Kecamatan Lainea dan Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan. (Selasa, 24/4/2019).
Ketgam : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan bersama PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) serta warga dari Desa Torobulu Kecamatan Lainea dan Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan. (Selasa, 24/4/2019).
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sl;awesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) serta warga dari Desa Torobulu Kecamatan Lainea dan Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan.

RDP tersebut dilakukan usai DPRD Konsel menerima aduan dari masyarakat setempat beberapa waktu lalu, terkait adanya sengketa lahan antara warga dan perusahaan tambang tersebut.

Rapat yang berlansgung di Aula DPRD Konsel. Selasa, 24/4/2019 dihadiri pihak PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) dan puluhan warga Desa Torobulu Kecamatan Lainea dan Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan serta dipimpin ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo serta beberapa anggota.

Ketgam : Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) serta warga dari Desa Torobulu Kecamatan Lainea dan Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan.

Samsudin selaku kuasa hukum warga yang turut mendampingi warga di DPRD dalam keterangannya mengatakan. PT WIN telah melewati, mengolah, mengambil ore nikel di atas tanah warga di dua desa tersebut. Menurutnya, kegiatan itu telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

“Persoalan ini terjadi di Desa Torobulu dan Desa Mondoe, masyarakat merasa tanahnya diserobot oleh PT WIN yang mengklaim telah melakukan pembelian lahan pada orang per orang,” ungkap Samsudin.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan mediasi berkali-kali dengan pihak perwakilan perusahaan, namun tidak ada titik temu. dirinya juga telah meminta kepada perusahaan agar menunjukan nama-nama atau pihak yang telah menjual lahan kepada perusahaan.

Menanggapi tuduhan tersebut, Irwan yang merupakan Direktur Operasional PT WIN menuturkan, kepemilikan lahan yang dibebaskan itu awalnya milik PT Bili pada tahun 2010 sebagai pemegang saham di PT WIN.

“Namun karena saat ini saham PT Bili telah habis maka lahan tersebut diambil alih oleh PT WIN. Jadi tuduhan penyerobotan lahan sebaiknya ditinjau kembali karena pembebasan lahan berdasarkan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) dari pemilik lahan dan pada tahun 2010 diperuntukkan untuk jalan tambang (hauling road) yang pada tahun 2018 dibebaskan untuk pengolahan tambang pada saudara Husen, H. Ruba, Kisman serta Abdul Malik selaku pemeganag hak lahan,” terang Irwan.

Sementara itu, Dedi Arman yang juga kuasa hukum warga, mengungkapkan bahwa perusahaan telah melakukan pembebasan lahan dengan orang yang salah, bukan pemilik lahan sebenarnya.

“Kepala Desa Torobulu dan Camat Laeya pada tahun 2010 menyatakan bahwa sekitar jalan hauling itu tidak boleh diolah namun kenyataannya beberapa tahun kemudian lahan tersebut diolah perusahaan dengan alasan telah memiliki SKT,” jelas Dedi.

DPRD Konsel memutuskan, untuk turun ke lapangan bersama dengan masyarakat. Dampak dari putusan ini, pihak perusahaan dilarang untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah sengketa.


Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizer : Iksan


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co