Keistimewaan Identitas Islam Politik

oleh

Oleh: Dewi Tisnawati, S. Sos. I

(Pemerhati Sosial)

Seperti kita ketahui bahwa tahun ini adalah tahun politik dan puncaknya pada 17 April
kemarin, yakni pemilihan presiden RI periode 2019-2024. Pasangan calon dan wakil
presiden telah melakukan berbagai kampanye.

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kemarin telah melakukan
kampanye besar-besaran di Gelora Bung Karno yang dihadiri berbagai kalangan tidak
terkecuali para ulama. Begitu banyak peserta yang hadir di tempat itu.

Namun, ada beberapa pihak yang khawatir pada konsep kampanye ini salah satunya
adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti dilansir
pada Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menyoroti urutan acara kampanye akbar Prabowo-Sandiaga hari ini, Minggu (7/4/2019).

SBY memberikan saran agar memastikan kampanye tetap mengusung inklusifitas,
kebhinnekaan, kemajemukan, dan persatuan, serta kesatuan "Indonesia untuk semua".
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama,
etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik
yang ekstrem," kata SBY.

Selain itu, dari Kubu Jokowi menilai kampanye Prabowo ekslusif dan kental politik
identitas, serta tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. "Terlihat jelas
kubu 02 ingin menonjolkan penggunaan politik identitas dengan memobilisasi sentimen
pendukung," kata Ace lewat keterangan tertulis pada Ahad, 7 April 2019.

Menurut Ace, konsep kampanye Prabowo seperti ingin mengulang sentimen gerakan
212, mulai dari salat subuh berjamaah, orasi politik yg dibungkus taushiah sampai
dengan seruan membaca fatwa MUI.

Fakta ini menunjukkan adanya ketakutan pada rezim dan musuh-musuh Islam akan
bangkitnya kesadaran politik kaum muslimin. Pada dasarnya kesadaran politik umat
Islam itu sudah ada tinggal sedikit lagi yakni bangkitnya kesadaran politik Islam yang
hakiki.

Bahwa syariat Islam itu memiliki seperangkat aturan untuk mengatur segala urusan
umatnya, mulai dari hal yang kecil hingga yang besar atau bahasa gaulnya mulai dari
bangun tidur hingga bangun negara yang disebut dengan aktivitas politik dalam Islam.

Dengan aktivitas politiknya ini Islam mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam dan
menghadang setiap musuh-musuhnya yang akan menyerang umatnya. Inilah
keistimewaan politik Islam yang menggetarkan musuh-musuhnya.

Sehingga ada upaya massif yang dilakukan oleh rezim untuk menjauhkan umat dari
aktivitas politik yang hakiki dengan memberikan stigma-stigma negatif kepada Islam
dan umatnya. Mulai dari sebutan intoleransi, kelompok radikal, anti kebhinekaan, anti
NKRI, tidak inklusif dan lain sebagainya.

Umat Islam tidak boleh menerikkan takbir, sholawat, shalat tahajjud, subuh berjamaah,
dzikir dan lain-lain, karena dianggap sebagai bentuk mendominasi agama lain seperti
yang dikhawatirkan oleh SBY. Tujuannya adalah agar umat Islam cukup dalam ibadah
ritual saja. Padahal ini adalah bentuk diskriminasi terhadap umat Islam dan syariatnya.

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah. Menurut terminologi bahasa siyasah
menunjukkan arti mengatur, memperbaiki dan mendidik. Sedangkan secara etimologi,
siyasah (politik) memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan.

Menurut Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, politik adalah pengaturan segalanya urusan
umat. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara
langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara
dalam pengaturan tersebut, (An Nabhani, 2005).

Rasulullah Shallallahu’alayhi wa Sallam bersabda: “Seseorang yang ditetapkan Allah
(dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat
kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu’alayhi wa Sallam bersabda: “Dahulu, Bani
Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali
seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan nabi
sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah“. (HR. Muslim).

Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin, memberikan hujjah bahwa: “Negara dan
agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah
penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan
hilang”.

Dengan demikian, kesadaran politik umat semakin perlu dideraskan dengan
pemahaman yang benar, bukan pragmatis. Jangan sampai umat Islam mundur
terhadap dakwah mereka selama ini dan tercerai berai. Singkirkan perbedaan, pererat
persatuan demi izzul Islam

Yakni dengan memberikan pemahaman yang benar bahwa Identitas politik Islam itu
istimewa dengan seperangkat aturannya yang komplit mengurusi segala urusan umat
sehingga membawa rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bish shawwab.


Editor : Randa | Publizher : Iksan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart