Mekanisme Pemilu yang Efektif dalam Islam

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)

Sebanyanyak 62 TPS se-Sultra gelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 27 April 2019 lalu.  Sebanyak 62 TPS tersebut yaitu 4 TPS di Kabupaten Kolaka Utara, 6 TPS di Kabupaten Kolaka, 1 TPS di Kolaka Timur, 16 TPS di Kota Bau-bau, 9 TPS di Kota Kendari, 6 TPS di Kabupaten Konawe Selatan, 8 TPS di Bombana, 3 TPS di Buton Selatan, 1 TPS di Buton, 2 TPS di Konawe Kepulauan dan 6 TPS di Konawe Utara.

Menurut Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart, personel pengamanan masih konsenterasi pengamanan pleno tingkat kecamatan sehingga tidak ada kesulitan menggeser ke TPS yang menggelar PSU, bahkan perkuatan personel dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan lapangan.

Adapun hal-hal yang menyebabkan keluarnya rekomendasi PSU oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu)  antara lain melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 milik orang lain, pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memiliiki KTP/ (indonesiainside.id/27/4/2019)

Sistem Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan Allah swt.  Sebagaimana firmannya dalam QS Al Maidah : 48,”Karena itu, putuskanlah perkara diantara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”.  Serta QS Al maidah : 49, “Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu”. 

Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara ditengah-tengah kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah saw adalah khalifah, dengan sistem pemerintahan   HR Muslim,”Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada khalifah), maka ia mati seperti kematian jahiliyah”.

HR Muslim, “Sesungguhnya imam/khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya”.

Perlu diingat sistem pemerintahan Islam berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya yang ada di dunia, karena sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan, bukan sistem imperium (kekaisaran), bukan sistem federasi, dan bukan sistem republik.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi, yang mana menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela ada ditanga rakyat, sebaliknya “menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah” (QS Yusuf : 40).

Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Islam

Berbeda halnya dengan sistem demokrasi yang mengangkat pemimpin dengan Pemilu plus pemungutan suara ulang (PSU) jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan (kecurangan), metode pengangkatan khalifah sangatlah sederhana plus tanpa anggaran yang besar layaknya Pemilu serta tanpa PSU, yaitu sesuai al Kitab, Assunah dan ijmak sahabat, metodenya adalah baiat kaum muslimin. HR Muslim, “Siapa saja yang telah membaiat seorang imam / khalifah, lalu ia telah memberikan kepadanya genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai denga kemampuannya.  Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang itu”.

Adapun masa kepemimpinan khalifah tidak mempunyai masa tertentu, sepanjang dia masih tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhalifahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah.  Karena itu, khalifah dapat dipecat sewaktu-waktu jika tidak memenuhi hal-hal tersebut. Sedangkan batas waktu pengangkatan khalifah yaitu tiga hari dengan tiga malamnya sebelum khalifah meninggal dunia atau dipecat.

Dengan mengetahui perbandingan sistem pemerintahan demokrasi, khususnya republik yang dipimpin seorang presiden dengan sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorang khalifah, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus pertimbangan tersendiri bagi rakyat, apakah masih tetap bertahan dengan sistem pemerintahan yang ada dengan konsekuensi hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan segala macam persoalan Pemilu yang timbul, ataukah beralih kepada sistem pemerintahan Islam yang menawarkan solusi hidup di dunia sekaligus kebahagiaan diakhirat.  Wallahu’alam bishowab[].


Editor : Randa | Publizher : Iksan