Obor Menyala, Utang Membara

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Mariana, S.Sos

(Guru SMPS ANTAM Pomalaa –Kolaka )

Pemerintah China diperkirakan akan mempromosikan skema pembagian ulang (rekalibrasi) proyek pembangunan infrastruktur dalam Konferensi Tingkat Tinggi One Belt and One Road (KTT OBOR) yang dihadiri sejumlah kepala negara di Beijing, China, pekan ini. Dikutip dari Reuters pada Rabu (24/4), Rekalibrasi dilakukan sebagai upaya menghilangkan kritik bahwa kebijakan infrastruktur unggulan China memicu pembengkakan utang secara kurang transparans. Pemerintah negara di wilayah Barat cenderung menilai kebijakan itu sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruh China di luar negeri, dan membebani negara-negara miskin dengan utang yang tidak berkelanjutan.( CNN Indonesia, 25/04/2019).

Menurut Wikipedia Indonesia, Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, lebih dikenal sebagai Inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan (OBOR), Sabuk dan Jalan, dan Inisiatif Sabuk dan Jalan adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia, terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) berbasis daratan dan Jalur Sutra Maritim (MSR) lintas samudra. Strategi tersebut menegaskan tekad Tiongkok untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di Tiongkok. fokusnya adalah terutama pada investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api dan jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik, dan besi dan baja.

Indonesia merupakan Negara yang  terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur Sutra Laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India. Sehingga dengan letak yang strategis ini maka Tiongkok berusaha memengaruhi Indonesia dalam skema kerjasama investasi, padahal Tiongkok memiliki perhitungan tersendiri berkaitan dengan jalur Sutra Laut.

Tiongkok atau Cina adalah negara dengan ambisius yang sangat transparan ingin menguasai dunia dengan ekonominya yakni dari aspek perdagangan. Inilah yang patut diperhatikan bahwa tak mungkin negeri sekelas Cina memberikan bantuan investasi secara murah apalagi gratis tentu orang berakal tak ada yang berfikir seperti itu.  Ada “sesuatu” dibalik investasi Cina yang wajib dicurigai, mengingat altenatif strategis menguasai Indonesia dari aspek ekonomi terutama perdagangannya adalah dengan menguasai jalur Sutra Laut. Maka tidak heran jika banyak proyek infrastruktur Cina terutama lagi jalan tol laut. jalur Sutra Laut inilah yang ingin diamankan Cina agar perdagangan dan pasar produk-produknya dinegara yang dilalui jalur Sutra Laut tetap aman dan terkendali.

Ada yang mengatakan bahwa semua proyek termasuk dalam Koridor Belt and Road sifatnya business to business (B to B), bukan governor to governor (G to G). jadi bukan utang nasional, ini juga diragukan oleh berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi. Menurutnya  Skema perjanjian One Belt One Road atau Belt and Road Inisiative (BRI) akan menjebak negara mitra dalam jebakan utang china. “Pertama, BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang ke Cina,” ujar Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono saat ditemui di kantornya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. Meski Indonesia menandatangani perjanjian dalam skema business to business, Yuyun memprediksi bukan tak mungkin pemerintah akan memberikan jaminan terhadap swasta.

Yuyun juga mengungkapkan bahwa skema b to b yang ditawarkan pemerintah belum jelas.  “Alasan b to b itu problematis karena selama ini kerja sama yang melibatkan utang luar negeri dijamin pemerintah,” ujar Yuyun. Dikhawatirkan bahwa proyek Obor justru adalah cara cina untuk menguasai Indonesia melalui jebakan utang dengan bahasa halus investasi bisnis padahal ujung-ujungnya adalah utang. Tentu yang terkena imbasnya bukan pengusaha dan penguasa yang melakukan kesepakatan, sebab mereka diuntungkan dari proyek ini. maka pasti mereka setuju sebab watak Kapitalis orentasinya hanya untung meskipun menyengsarakan rakyat.

Dalam setiap proyek, cenderung ada politik kepentingan pengusaha yang duduk dibangku kekuasaan, meski hanya lima tahun mereka menjabat, tapi dapat membuat perjanjian proyek hingga puluhan tahun atau bahkan dapat menyerahkan sumber daya alam melalui sebuah nota kesepakatan. Sementara rakyat harus menanggung setiap alasan yang mereka ungkapkan untuk menjual negeri ini pada asing dan aseng. Belajar dari Turnkey Project Management, dimana Turnkey Project Management adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket.

Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer’s Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun Ilegal didatangkan dari China. Akibatnya apa bagi Indonesia yakni serangan tenaga kerja China yang membanjiri Indonesia sehingga sebagian rakyat harus berburu dan bersaing dengan tenaga kerja China bahkan lapangan pekerjaan untuk rakyat pun direbut oleh tenaga kerja China yang berakibat meningkatnya angka pengangguran.

Apa yang terjadi jika proyek obor ini disepakati, kedepannya mungkin akan lebih parah. serangan tenaga kerja China akan semakin menggila begitupun produk-produk china akan membanjiri pasar Indonesia akibanya produk lokal akan bersaing.  dengan kualitas dan harga murah bisa saja produk lokal akan kalah saing sehingga para pengusaha lokal maupun UMKM akan gulung tikar, pada akhirnya pedagang pribumi akan tergusur dan tersingkir dalam dunia bisnis dan perdagangan,  sebaliknya akan digantikan oleh china.

ketika Cina semakin banyak maka bisa jadi mereka akan menjadikan Indonesia koloni baru untuk dikuasai dan di ambilalih pemerintahannya, sehingga china akan menguasai segala aspek, bukan hanya perdagangan tapi merambah kesemua lini. Jadi modusnya Investasi ternyata berujung pada utang timbullah kesepakatan yang memuluskan dan melanggengkan proyek china menguasai suatu negeri . Motif penjajah tidak pernah berubah tetap saja Gold, Glory dan Gospel terstruktur dan sistematis di lakukan.

Akhir dari utang adalah penjajahan sempurna suatu negeri, sebagai contoh Proyek Pelabuhan Hambantota di Srilanka Pengelolaannya diserahkan ke Cina. Penyerahan itu terpaksa dilakukan demi menghapus utang Srilanka sekitar 1 miliar dolar AS ke Beijing. Kini Cina mengendalikan pelabuhan utama, tepat di ambang pintu saingannya, India. Pelabuhan itu juga sangat strategis di jalur komersial dan militer.

Senasib dengan Srilanka Pada tahun 2011, Tajikistan telah menyerahkan tanah di perbatasannya yang disengketakan dengan Cina, sebagai bentuk pembayaran utang. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa proyek obor dapat menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan karena membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat lokal. Maka pernyatan ini agaknya perlu di benahi sebab selama ini proyek kerjasama dengan negara yang berwatak penjajah termasuk China sekalipun tak pernah menguntungkan rakyat lokal, justru yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat.

Karena itu proyek obor  adalah sebuah kebijakan yang malapraktik untuk Indonesia. Sebaliknya terlalu menggantungkan diri pada investasi alias utang justru membuat negeri ini tidak Independen dan tidak cerdas karena semuanya menggantungkan pada negeri lain. Padahal banyak rakyat yang dapat dibina dan dicerdaskan untuk dapat mengelola negeri ini dengan baik, sayangnya rezim ini hanya mengandalkan orang atau negara luar untuk mengatur negerinya, akibanya terjadilah malapraktik hajat publik yang harusnya untuk kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat justru harus berakhir ditangan korporasi dan penguasa rakus bin serakah yang menodai sumber daya alam demi kepentingan pribadi dan golongan.

Maka sudah seharusnya pemimpin sekaligus sistem dapat menjadi penjaga dan pelindung bagi rakyat dan seluruh aset publik. Tidak membiarkan aset publik yang merupakan kebutuhan rakyat dikuasai dan diambil oleh korporasi baik dalam negeri maupun luarnegeri, perorangan, kelompok atau atas nama negara. Penting untuk memutuskan kerjasama dan perjanjian pada negara yang  memiliki niat untuk melakukan penjajahan baik secara nyata maupun terselubung, utang luarnegeri contohnya adalah bentuk penjajahan gaya baru berkedok investasi, nyatanya adalah penjajahan ekonomi dengan menggunakan bahasa halus. Karena itu, diperlukan penyadaran politik agar mampu memahami kemana arah kebijakan investasi yang diberikan Cina untuk pembangunan di Indonesia. Wallahu ‘alam (***)


Editor : Randa | Publizher : Iksan