Polemik Tersus para Kapitalis di Konawe Utara

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Irayanti

(Mahasiswi  UHO)

Isu penambangan di Bumi Anoa tidak ada habisnya. Salah satunya nikel ore di Konawe Utara (Konut). Nikel ore adalah batuan mineral yang merupakan bahan baku pembuatan logam nikel yang disimbolkan dengan Ni, berwarna putih perak berkilau dengan sedikit nuansa kuning keemasan.

Untuk menunjang kegiatan perusahaan tambang maka dibangun Tersus. Dilansir dari situs Dephub.go.id Tersus adalah singkatan dari Terminal Khusus mengganti istilah lama Pelabuhan Khusus (Pelsus) setelah berlakunya UU No.17 Tahun 2008.

Istilah terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkat muat barang.

Polemik Tersus Tambang dan Mitos Kesejahteraan

Di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) beberapa perusahaan berpolemik tersusnya diantaranya PT.Paramita Persada Tama (PPT),  PT.Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP), serta PT.Daka Group. Hal ini berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengukuran kordinat lapangan pada 26 Januari 2019 lalu ada pergeseran koordinat cukup jauh sekitar 200 hingga 300 meter dari izin yang diberikan Kemenhub.

Setelah pengolahan dengan menggunakan aplikasi, tidak ada kesesuaian koordinat dan parahnya, tersus PT. PPT berada dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT.Daka Group. Kemudian untuk tersus PT.MSSP pembangunan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan Menteri Perhubungan. Namun, tersusnya berada diatas IUP PT.Daka Group. Dengan adanya temuan ini, kedua perusahaan (PT.PPT dan PT.MSSP) diduga telah melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2017.

Rahmat Halik Kepala Bidang Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ditemui (30/04/2019), mengatakan setiap tersus yang dioperasikan ada tahapannya. Pertama ada rekomendasi Bupati, lalu rekomendasi Gubernur kemudian ada penetapan lokasi menurut Menteri Perhubungan serta ada izin pembangunan dan pengoperasian oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut. Jadi, pada prinsipnya tidak boleh membangun di luar ketentuan dari Menteri. Bisa saja Menteri mencabut jika tidak sesuai. (PenaSultra.com,01/05/2019).

Belajar dari berbagai fakta pertambangan yang terjadi di Indonesia bahwa pertambangan tidak selamanya menjamin kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya dapat memberikan  dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Di Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Konawe Utara sendiri pada tahun 2017 tersus PT.Daka diduga berada dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Yang jelas akan merusak ekosistem laut. (ZonaSultra.com,04/04/2017).

Disandur dari Mongabay.co.id (19/11/2017) laut di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pernah tercemar limbah tambang nikel dan akibatnya merusak ekosistem laut.

Mitos lain yaitu adanya penyerapan tenaga kerja yang besar jika tambang beroperasi. Padahal pengelolaan tambang memerlukan keahlian teknologi tinggi. Sementara rata-rata masyarakat sekitar tambang mayoritas tidak memiliki keahlian dalam bidang tambang.

Padahal kita ketahui dalam UUD Pasal 33 ayat 3 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Namun, banyak tambang di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara yang tidak dikelola oleh negara tetapi dikelola para kapitalis.

Solusi Tuntas Polemik Tambang

Islam mampu memecahkan seluruh problem kehidupan termasuk polemik tentang tambang. Dalam perspektif Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta juga asing.

Sebagaimana Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang artinya :

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal yang menceritakan bahwa Abyadh pernah meminta kepada Rasulullah untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  Semula Rasullah  memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.

Penerapan syariat Islam secara kaffah akan menutup jalan bagi para kapitalis untuk menguasai SDA dan negara mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan Islam hanya akan tegak ketika sistem Islam juga tegak.

Wallahu  a’lam.


Editor : Randa | Publizher : Iksan