Anggota DPRD Konsel Akan Tinjau Persawahaan Warga yang Diduga Dicemari Limbah PT MMM

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tindak lanjut pengaduan
masyarakat terkait dugaan Pelanggaran PT Macika Mada Madana (MMM) yang beroperasi di Desa Kiaea dan Desa Watudemba yakni Pengelolaan Hutan Produksi yang berada pada Blok IV dan diduga melakukan aktivitas pengolahan diluar wilayah IUP perusahaan.

 

 

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si didampingi Ketua Komisi III Senawan Silondae dan dihadiri oleh anggota DPRD Binmas Mangidi, S.Sos dan Hamrin S.Kom .

Dalam RDP tersebut juga diundang oleh Kadis Lingkungan Hidup, Kabid. Perhubungan, Kepala BPN Ruslan, Camat Palangga Abdul Jalil, Kades Watudemba Surdin L, Kades Kiaea Tasman, Poros Muda Sultra dan Perwakilan PT Macika Mada Madana.

Korlap Poros Muda Sultra, Rispan Makati mengatakan bahwa substansi pokok permasalahan adalah adanya dugaan pencemaran lingkungan dan pengelolaan diluar IUP.

“Adanya Pencemaran lingkungan untuk sawah-sawah didesa kiaea, sehingga kami meminta kepada pihak perusahaan untuk menangani hal ini dan kami juga kesini ingin mempertanyakan terkait pengelolaan diluar IUP apakah diketahui oleh pemerintah desa dan apakah perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban2 atas lahan yang dikelola,”ungkapnya.

Rispan juga menanyakan pengelolaan hutan produksi yang dilakukan PT MMM ini telah sesuai aturan atau telah mendapatkan izin.

 

Sementara itu, pemerintah desa setempat membenarkan adanya pencemaran untuk sawah yang berada di desa kieaea. Akibat pengelolaan PT MMM tersebut.

“Pencemaran sawah memang terjadi dan hampir 100% sehingga terjadi penurunan produksi hasil persawahan yang tentunya sangat merugikan masyarakat,”ungkap Kades Kieaea Tasman.

Menanggapi pernyataan Poros Pemuda Sultra, Manajer PT MMM H. Muh Rasyid mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan dilapangan perusahaan akan langsung memperbaiki.

“IUP perusahaan lengkap, juga ada terkait pengelolaan Hutan Produksi, jadi setiap langkah yang dilakukan perusahaan yang
telah beroperasi 9 tahun ini adalah legal, jadi tidak benar dikatakan adanya pengelolaan diluar IUP,” pungkasnya.

Rasyid menegaskan bahwa PT MMM selalu melaksanakan kewajiban mereka kepada masyarakat disekitar area pertambangan sesuai aturan yang berlaku, salah satunya melalui dana Comdev yang telah diberikan kepada 8 desa, 2 desa dipalangga dan 6 dipalangga selatan ujarnya

Jumardin yang juga perwakilan perusahaan menambahkan bahwa dalam proses pengelolaan pertambangan pasti terjadi pencemaran lingkungan namun perlu diketahui juga bahwa bukan hanya PT MMM yang melakukan proses pertambangan didaerah tersebut namun ada beberapa perusahaan yang juga melakukan pertambangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama sumber air dari hulu ke hilir.

“harus didiskusikan kembali terkait pencemaran yang terjadi dengan melihat beberapa perusahaan lain yang ada didekat area persawahan masyarakat,” tambahnya.

Terkait dengan itu, Kadis Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pencemaran namun beliau berjanji akan segera mengecek kebenarannya dilapangan.

“untuk pencemaran air, sawah-sawah yang berhubungan langsung daerah aliran air harus dilihat hulu dari aliran air tersebut untuk menentukan pencemaran dari perusahaan mana saja,” turur W yang merupakan kepala DLH.

Sebelum menutup RDP ini Ketua DPRD Irham Kalenggo menjanjikan akan memanggil juga perusahaan lain yang juga bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dan menyarankan agar seluruh pihak terkait untuk ikut serta turun kelapangan meninjau lokasi pertambangan.

“Akan dilakukan peninjauan lapangan yang paling baik dilaksanakan setelah lebaran atau paling lambat seminggu setelah lebaran,” tutupnya.


Reporter : Rj, Editor, Armin, Publizer : Iksan