KPU Konawe Usulkan 46 Orang Penyelenggara Menerima Santunan

Ketgam : Kordiv SDM dan Parmas Andang Masnur
Ketgam : Kordiv SDM dan Parmas Andang Masnur
  •  
  •  
  •  

“Para petugas kita juga sudah melengkapi berkas salah satunya bagi yang sakit menyertakan riwayat rekam medisnya. Sedangkan yang meninggal dunia ada surat keterangan kematian,” jelas Andang


KALOSARA NEWS : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengusulkan berkas para PPK, PPS dan KPPS ke KPU RI untuk menerima dana santunan.

Koordinator Divisi SDM dan Parmas KPU Konawe  Andang Masnur mengatakan, para petugas pemilu lingkup KPUD Konawe sedang menunggu dana santunan bagi petugas pemilu yang sakit dan meninggal dunia.

Jumlah petugas pemilu yang didata sakit, kata Andang  sebanyak 45 orang terdiri dari PPK, PPS dan KPPS sedangkan yang meninggal dunia 1 orang yaitu Almh. Suwarni anggota PPS Desa Lawulo.

“Pendataan dilakukan untuk semua petugas pemilu yang sempat menjalani rawat inap maupun rawat jalan pasca bertugas pada tanggal 17 April lalu. Jumlah keseluruhan petugas kita yang terdata sakit ada 45 orang dan 1 orang meninggal dunia,” ungkap Andang. Sabtu, (18/05/2019).

Menurut Andang dari juknis yang diturunkan oleh KPU RI kelengkapan berkas yang mesti dipenuhi oleh petugas adalah salah satunya riwayat rekam medis.

“Para petugas kita juga sudah melengkapi berkas salah satunya bagi yang sakit menyertakan riwayat rekam medisnya. Sedangkan yang meninggal dunia ada surat keterangan kematian,” jelasnya.

Andang menambahkan, proses pendataan dan pengiriman berkas sudah selesai pada tanggal 17 Mei yang lalu dan sementara ini sedang dilakukan verifikasi oleh tim di KPU RI untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk santunan.

“Kita sudah mengirim berkas ke KPU RI dan sementara ini kita dapat info sedang dilakukan verifikasi berkas. Jika semua dianggap bersyarat maka akan direalisasikan dalam bentuk santunan. Intinya kita masih menunggu realiasasinya dari pusat,” tutupnya.

“Besaran santunan menjadi empat. Pertama, santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 36 juta, selanjutnya santunan bagi anggota KPPS cacat permanen Rp 36 juta. Besaran santunan untuk anggota KPPS yang luka berat Rp 16,5 juta, dan untuk anggota KPPS yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.” kata Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Rabu (1/5/2019). Di kutif KOMPAS.com

 

Anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian yaitu yang memiliki masa kerja sebagai berikut:

  1. anggota dan sekretariat PPK dan PPS dengan masa kerja Januari 2019 sampai dengan Juni 2019;
  2. anggota KPPS dengan masa kerja 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;dan
  3. Petugas Ketertiban TPS dengan masa kerja 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019, bagi Anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) periode masa kerja pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian menyesuaikan berakhirnya masa kerja.

 

Ketentuan Pemberian Santunan

  1. Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dapat diajukan ketika peristiwa kecelakaan terjadi dalam masa kerja masing-masing anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dengan Keputusan terkait pengangkatan yang bersangkutan.
  2. Periode pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian Pemilu 2019 adalah bulan Januari 2019 hingga berakhirnya masa kerja anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu.
  3. Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian hanya diberikan untuk 1 (satu) kali santunan.
  4. Dalam hal penerima Santunan Kecelakaan Kerja Cacat Tetap atau Luka/Sakit Berat kemudian meninggal dunia dalam masa kerja setelah diberikan santunan Cacat Tetap atau Luka/Sakit Berat, maka ahli waris dapat diberikan santunan sebesar selisih antara santunan Meninggal Dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja sebelumnya.
  5. Apabila dokumen persyaratan administrasi terbukti palsu dan keterangan saksi terbukti palsu, maka pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dapat dibatalkan.

 

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Santunan

  1. Pencairan Santunan Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima Santunan Kecelakaan Kerja telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang menerima santunan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sebagai dasar pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian serta besaran santunan.

2. Penyaluran Santunan

Penyaluran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu:

melalui nomor rekening penerima santunan/ahli waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer; dan

diberikan secara tunai kepada penerima santunan/ahli waris dalam hal penerima santunan tidak memiliki rekening bank dengan melampirkan Formulir Berita Acara. (***)


Editor : Randa | Publizer : Iksan


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co