Indonesia Timur Saatnya Teriak Merdeka

Muh. Syainul Arifin Tora
Muh. Syainul Arifin Tora
  •  
  •  
  •  

Penulis : Muh. Syainul Arifin Tora, ST

(Koorwil Sultra BEM SI 2014/2015)


Bukan tanpa alasan pancasila merupakan salah satu dasar negara yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga dan penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa fakta menunjukan bahwa implementasi isi pancasila belum sesuai harapan rakyat indonesia. Situasi demikian seolah bukan jadi persoalan besar bagi pemerintah sejak kemerdekaan sampai sekarang ini. Sebelum lanjut, perlu menyatukan pandangan bahwa semua provinsi di indonesia berkedudukan sama sehingga tidak ada perbedaan perlakuan terkecuali DKI Jakarta, DIY Yogyakarta dan Provinsi Aceh.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bunyi kutipan pancasila dalam sila ke 5 (lima) yang menjelaskan tentang kesetaraan perlakuan  setiap warga negara dari sabang sampai merauke, dari timur sampai ke barat dan dari selatan sampai ke utara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Sadarkah kita bahwa kutipan tersebut hanyalah teks negara yang belum telaksanakan, ketimpangan sosial terus terjadi dinegeri ini sehingga beberapa wilayah di indonesia merasa diperlakukan berbeda.

Anak tiri bangsa merupakan spontanitas ungkapan yang dieksperisikan dengan melihat kondisi bangsa yang terus terjadi dari masa kemasa, sejak pasca kemerdekaan 1945 sampai detik ini, Kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai bahan pembanding, berikut adalah presentase angka kemiskinan dibeberapa provinsi, dalam perbandingan ini diambil sample masing-masih 3 provinsi di indonesia barat dan 3 di indonesia timur.

Tabel 01 : Persentase angka kemiskinan :

Sumber : Badan Pusat Statistik RI 2017

Di atas terlihat bahwa 3 provinsi diwilayah barat seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur adalah wilayah yang terendah angka kemiskinannya dan terlihat 3 provinsi di wilayah timur Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 – 2016, jika wilayah barat angka kemiskinan tertinggi hanya di kisaran 13 % (jawa tengah) maka angka kemiskinan tertinggi wilayah timur jauh di angka 28,40 % (papua).

Dalam perbandingan angka kemiskinan antara beberapa provinsi di Indonesia Barat dan Timur cukup terlihat bahwa Indonesia masih perlu bekerja keras agar masalah kemiskinan dapat  teratasi jika pada umumnya kucuran anggaran berdasarkan jumlah penduduk maka perlu dilakukan perubahan menjadi berdasarkan angka kemiskinan. Pembangunan berdasarkan angka kemiskinan adalah upaya mengangkat kesejateraan sosial dan ekonomi di wilayah – wilayah tertinggal. Perbandingan tersebut juga menjelaskan kita tentang wilayah mana saja yang seharusnya menjadi unsur perioritas dalam penyaluran anggaran untuk pembangunan daerah, namun sayangnya, Semua terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, pengalokasian anggaran negara bukan berdasarkan angka kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan program nasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dipergunakan untuk pembangunan dimasing – masing provinsi. Berikut adalah 10 Provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2017:

Diagram 01 : 10 Provinsi Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar 2017 :

 

 Sumber : Departemen Keuangan RI 2017

 

Lihatlah bagaimana besarnya anggaran untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tanggah dan Provinsi Jawa Timur, daerah tersebut mendominasi DAU terbesar yang jika dilihat pada table 01 sebelumnya presentase angka kemiskinan daerah tersebut adalah daerah dengan angka kemiskinan kecil. Sementara Provinsi Papua yang angka kemiskinan tertinggi justru mendapatkan kucuran DAU yang relatif kecil. Bagaimana dengan anggaran Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku? jelaslah mereka dialokasikan dana yang lebih kecil lagi, yang seharusnya mendapat perhatian khusus. Data diatas salah satu bukti bahwa beberapa wilayah timur teranak tirikan dari aspek pembangunan, kebijakan ini pada akhirnya suatu wilayah berkembang akan semakin berkembang karena kucuran anggaran besar dan wilayah miskin akan semakin jauh tertinggal karena kucuran anggaran kecil.

apakah keadilan sosial terwujud??? Tidak!!! Jika kucuran anggaran tidak berdasarkan angka kemiskinan maka keadilan sosial hanya akan menjadi cita-cita bangsa dalam teks negara yang tidak akan pernah terwujud. Sehingga wajarlah jika saat ini Indonesia Timur teriak Merdeka, bukan merdeka atau bebas dari penjajahan melainkan merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari krisis listrik, merdeka dari krisis pembangunan infrastruktur lainnya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019. (***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co