Pajak Meroket, Warga Pun Kaget

oleh
Fitri Suryani
Fitri Suryani

Oleh: Fitri Suryani, S. Pd

(Guru Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)


Pajak yang diberlakukan di negeri ini merupakan hal biasa. Tetapi, menjadi luar biasa, jika pajak yang dikenakan kepada warga mengalami kenaikan yang sangat tajam. Terlebih di tengah makin beratnya beban hidup yang mesti ditanggung oleh masyarakat, apalagi bagi kelas ekonomi menengah ke bawah.

Sebagaimana pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Palembang naik siginifikan. Seperti yang dikeluhkan warga jalan Dwikora II kecamatan Ilir Barat 1 kota Palembang. Warga terkejut bukan kepalang, saat mengetahui tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di tahun 2019 mengalami kenaikan yang fantastis. Seperti yang dirasa Asmir, salah satu warga Dwikora II. Dia merasa sangat heran dengan kenaikan PBB yang harus dibayarnya. Dari semula hanya sebesar Rp.500 ribu kini naik menjadi Rp.2 juta (Tribunnews.com, 13/05/2019).

Kenaikan PBB yang dikeluhkan masyarakat di kota ini diduga akibat target perolehan PBB tahun 2019 terlalu tinggi, mencapai Rp. 275,6 miliar, apabila dibanding tahun lalu 2018 sebesar Rp. 190 miliar (Kompasiana.com, 16/05/2019).

Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang menilai kebijakan penaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah layak karena sesuai kajian dan aturan yang berlaku. Sebagaimana Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Shinta Raharja mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian cukup lama. Selain itu, sosialisasi juga sudah dilakukan melalui para ketua Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah (Bisnis.com, 20/05/2019).

Lain halnya Pengamat Ekonomi Yan Sulistyo, mengakui kenaikan PBB dari hingga 500 persen ini diluar kewajaran. Yan mengatakan bahwa, ia curiga kenaikan biaya PBB ini untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai, padahal biaya TPP bukan kompenen gaji pokok maupun upah. Lanjutnya hal ini adalah cara pemerintah mendapatkan uang tambahan. Ia pun menyarankan biaya pajak yang harus dinaikkan adalah tempat bisnis seperti hotel,restoran kontarakan, kos-kosan bahkan kantor (Tribunnews.com, 14/05/2019).

Adapun jika menilik arti pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.  Jadi jelas bagaimana posisi pajak di negara yang mengemban sistem Kapitalisme. Sehingga pajak merupakan pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh rakyat.

Selain itu  pula, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menuturkan tiga pembiayaan negara terbesar, yaitu dari penerimaan perpajakan Rp 1.498 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 250 triliun, dan hibah Rp 1,4 triliun. Dia pun mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia dari APBN sebesar 75 persennya ditopang dari pajak (Tribunnews.com, 12/08/2017). Jadi tak perlu kaget, jika pajak kian meroket, apalagi sudah menjadi rahasia umum negeri ini memiliki beban utang luar negeri yang jumlahnya fantastis dan harus segera dibayar.

Di samping itu, tak dapat dipungkiri, pajak nyaris merambah pada semua bidang. Sulit sekali didapati tempat umum ataupun milik pribadi yang terlepas dari beban pajak. Padahal negeri tercinta ini kaya dengan sumber daya alamnya. Dunia pun tak dapat mengelak bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dari mulai kekayaan laut hingga darat. Sayang hasilnya hanya sedikit yang bisa dinikmati oleh rakyat. Padahal negeri ini dikenal dengan julukan gemah ripah loh jinawi.

Sasaran pajak pun tak pandang bulu. Mulai dari rakyat kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Semua tak luput dari beban pajak. Bahkan bagi mereka yang tak membayar pajak ataupun telat dapat dikenai sanksi. Jadi dalam sistem kapitalisme pajak merupakan hal yang mesti dikeluarkan oleh warga negara tanpa terkecuali. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Maka tidak heran, jika aneka pajak kian membiak.

Olehnya itu, ibarat vampir, pajak adalah darah bagi sistem ekonomi neoliberal. Apapun akan dikenai pajak. Karena paradigma sistem ekonomi neoliberal menjadikan pajak sebagai penopang pendapatan negara, sehingga sulit untuk dihapus.

Berbeda dengan hal di atas, dalam sistem pemerintahan Islam sebenarnya dikenal juga istilah  pajak, hanya saja kondisinya sangat jauh berbeda dengan yang ada pada sistem saat ini. Karena pajak dalam sistem Islam tidaklah dijadikan sebagai sumber pemasukan utama negara dan tidak semua warganya dikenai pajak. Pajak pun diberlakukan jika kondisi kas keuangan negara mengalami kekosongan, namun setelah membaik maka pajak secara otomatis akan dihentikan.

Dalam APBN sebuah Institusi Islam pun, sumber pemasukan tetap negara yang menjadi hak warga negara dan masuk ke Baitul Mal yaitu: Pertama, Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]. Kedua, jizya. Ketiga, kharaj. Keempat, ‘usyur. Kelima, harta milik umum yang dilindungi Negara. Keenam, harta haram pejabat dan pegawai negara. Ketujuh, khumus rikaz dan tambang. Kedelapan, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris. Kesembilan, harta orang murtad. Hal tersebut tetap menjadi pemasukan negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Pemasukannya pun tidak tetap, pemasukan ini bersifat instrumental karena Islam menetapkan kepada kaum Muslim fardhu kifayah untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana tidak ada di Baitul Mal. Karena hal itu menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Selain itu juga pemasukan tersebut bersifat insidental, karena tidak diambil secara tetap, bergantung pada keperluan yang dibenarkan oleh syara’ untuk mengambilnya.

Walaupun beban tersebut menjadi kewajiban kaum Muslim, tetapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim. Pajak pun diambil dari kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang sesuai dengan proporsi, sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Pajak juga diambil tidak lain untuk membiayai keperluan yang ditetapkan oleh syara’. Institusi Islam juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan berbagai jenis pajak lainnya.

Dengan demikian, pendapatan terbesar negara  yang diambil dari pajak dalam sistem ini tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, jalan keluar yang nyata untuk menanggulangi kekurangan APBN/APBD tidak lain yaitu dengan mengembalikan seluruh SDA kepada rakyat sebagai pemilik yang sebenarnya. Kemudian dikelola oleh negara sesuai dengan tuntunan syariah. Hasil dari sumber daya alam itu akan dinikmati sepenuhnya oleh rakyat, dengan begitu negara tidak akan terus-menerus membebani rakyatnya dengan berbagai jenis pajak, apalagi yang jumlahnya sangat menzalimi rakyat. Tentunya semua itu hanya dapat terealisasi dengan diterapkan aturan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam rahmatan lil ‘alamin dapat dirasakan oleh semua umat manusia. Wallahu a’lam bi ash-shawab. (***)


Penulis : Fitri Suryani | Editor : Armin : Publizer : Iksan


 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart