DPRD Konsel Terima Raperda APBD 2018

Ketgam : Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo saat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 dan penyerahan penjabaran pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 dari bupati Konsel Surunudin Dangga
Ketgam : Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo saat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 dan penyerahan penjabaran pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 dari bupati Konsel Surunudin Dangga
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 dan penyerahan penjabaran pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018.

Dalam rapat Paripurna itu, 18 dari 35 orang anggota DPRD hadir. Dipimpin Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo dan didampingi Wakil Ketua II Nadira SH dan dihadiri oleh Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga bersama Wakil Bupati Konsel Dr. H. Arsalim Arifin dan Forum Pimpinan Daerah dan Kepala OPD lingkup Pemkab Konsel.

“Mewakili Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, saya Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan menerima Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut,” ujar ketua DPRD. Selasa, 11/6/2019.

Saat Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga menyerahkan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo untuk dibahas.

Surunuddin Dangga dalam sambutannya mengatakan bahwa Raperda ini merupakan salah satu Progres Report Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan undang-undang serta sebagai perwujudan aspirasi masyarakat selama satu tahun anggaran.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan semakin optimal dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kehandalan penyajian laporan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semakin baik serta tingkat kepatuhan yang semakin optimal,” sambutnya.

Walaupun telah memperoleh opini WTP ketiga, lanjut surunudin tata kelola aset harus terus ditingkatkan, penyajian laporan pertanggungjawaban harus sesuai kenyataan, konsistensi penyampaian laporan keuangan OPD yang tepat waktu, penyajian laporan pendukung yang akurat, menghindari keterlambatan pembayaran pajak serta pengembalian UUDP tepat waktu.

“oleh karena itu Raperda yang diserahkan hari ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk memperoleh masukan-masukan dalam rangka perbaikan-perbaikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tutupnya.

Untuk diketahui penyerahan raperda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Aula Rapat DPRD Konsel.


Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizer : Iksan


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co