, ,

Tingkatkan Pelayanan Informasi Hukum, Bagkum Setda Konsel Luncurkan Aplikasi JDIH

Ketgam : Kepala Bagian Hukum Setda Konsel , Pujiono, SH., MH
Ketgam : Kepala Bagian Hukum Setda Konsel, Pujiono, SH., MH
  •  
  •  
  •  

Reporter : Afdal | Editor : Af | Publizer : Admin


KALOSARANEWS : Guna lebih  mempermudah  masyarakat dalam pencarian dokumen produk hukum,  Pemerintah Kabupaten  Konawe Selatan (Konsel), bagian  Hukum Setda Konsel kembali meluncurkan aplikasi berbasis website yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Aplikasi online itu diberi nama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau lebih disingkat (JDIH). Dimana website tersebut telah terintegrasi dengan website pusat JDIH Nasional, yang dapat diakses melaui laman www.jdih.konaweselatankab.go.id.

Selain telah terintegrasi dengan website pusat, JDIH dikenal sebagai  suatu sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, yang berfungsi sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. secara sederhana,

Kepala Bagian Hukum, Pujiono, SH., MH kepada wartawan mengatakan,  saat ini seluruh masyarakat Konsel tanpa terkecuali telah dapat mengakses informasi terkait peraturan daerah (Perda) atau produk hukum lainnya yang di keluarkan Pemda, dimana, sudah bisa diliat atau di unduh melalui alamat website yang telah di sediakan secara online diatas.

“Alhamdulillah, telah kita launching aplikasi online JDIH dan bisa dibuka siapa saja, yang di dalamnya memuat peraturan atau informasi hukum terkait kebijakan yang telah dikeluarkan Pemda Konsel yang telah terintegrasi dengan website Kemenkunham atau JDIHN,” ujar Pujiono.

Lebih lanjut, Website yang digunakan untuk mengelola JDIH Konsel sudah menggunakan alamat domain sesuai standar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ujarnya, sebagaimana diatur dalam Permenkunham No 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Perpres No 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional.

Dimana,  Kata Pujiono akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum.

Lebih lanjut Pujiono mengutarakan, bahwa perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi semakin mendorong pentingnya sistem JDIH dibangun. Proses digitalisasi peraturan kini menjadi kebutuhan bukan saja bagi Pusat, tetapi juga Daerah. Apalagi dalam perspektif keterbukaan informasi, seperti diamanatkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan adalah informasi yang terbuka.

“Sudah bukan zamannya lagi instansi pemerintah menganggap peraturan sebagai informasi yang rahasia. Olehnnya JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses bebas masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, selain itu, JDIH di luncurkan untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum menyangkut produk hukum dearah, sekaligus untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi, serta untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

“Sehingga dengan terbukanya akses informasi hukum online ini akan tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan dapat meminimalisir setiap penyimpangan yang dapat dikatagorikan dengan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tandas Pujiono.

Sementara itu sebagai penanggung jawab website Pemda, ditanya tentang peluncuran aplikasi tersebut, Kadiskominfo Konsel, Drs. Anas Mas’ud, M.Si mengatakan bahwa terkait hal itu, instansinya telah melakukan kerjasama dengan pihak Bagian Hukum Setda, tentang pengembangan aplikasi online JDIH, karena posisinya selaku penanggung jawab dan pelaksana kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sekaligus mitra penyedia jaringan antar instansi penyelenggara negara dan antar perangkat daerah.

“Kita membantu dan mensupport aplikasi JDIH dengan mengintegrasikan website tersebut dengan instansi dan lembaga negara lainnya, sekaligus bertanggung jawab melakukan maintenance atau peningkatan kualitas hosting secara kontinyu demi kelancaran akses internet para pengguna,” beber Anas.

Tentu semua bertujuan juga untuk membantu meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum menyangkut Perda atau Instruksi Bupati, tandasnya, sekaligus untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada. (A)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co