DPRD Konsel Verifikasi Sengketa Lahan Antara Warga dan PT Merbau

oleh
Ketgam : Ketgam : Irham Kalenggo Saat melakukan verifikasi dugaan penyerobotan lahan
Ketgam : Ketgam : Irham Kalenggo Saat melakukan verifikasi dugaan penyerobotan lahan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizer : Iksan


KALOSARA NEWS :  DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) langsung merespon adanya dugaan penyerbotoan lahan yang diduga dilakukan oleh PT Merbau di lahan yang diklaim milik masyarakat.

Dihadapan dua warga desa yakni Desa Laeya dan Desa Lerepako, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo S.Sos M.Si bertatap muka dengan warga dua desa yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang diduga telah diserobot pihak perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit, di Balai Desa Laeya Kecamatan Laeya, kemarin.

“Warga dua desa ini mengadukan terkait lahan mereka ada yang telah digusur PT Merbau dan ada yang baru mau digusur. Sementara versi masyarakat mereka mengaku belum pernah menjual lahannya,” terang Irham.

Atas aduan masyarakat itu, lanjut Irham, pihaknya turun mengklarifikasi sejauh mana kepemilikan dari pada lahan PT Merbau yang juga diklaim sebagai lahan masyarakat.

“Hari ini kita turun mengidentifikasi secara administrasi. Yang mana warga-warga yang telah menjual tanahnya atau tidak. Untuk Desa Lerepako dari 25 pemilik lahan hanya tiga warga yang pernah menjual. Itupun dari tiga pemilik yang telah menjual diakui ada tanah yang mereka sudah jual dan ada tanah yang belum mereka jual tetapi sudah di gusur oleh PT Merbau,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, warga minta menuntut keadilan. “Untuk warga di Desa Laeya dari sekitar 47 hektar yang telah digusur sekitar 1,9 hektar. Mereka minta ini didudukan yang sebenarnya. Apakah tanah itu sudah dibeli PT Merbau kepada siapa. Karena pemilik lahan merasa mereka belum menjual sehingga mereka meminta untuk tidak digusur,” papar politisi Golkar ini.

Dikatakannya, hadirnya DPRD, karena warga meminta perlindungan ke DPRD. “Kami akan menyurati pimpinan PT Merbau agar lokasi-lokasi yang belum digusur jangan digusur dulu. Lokasi yang telah digusur hentikan aktivitasnya sebelum ada finalisasi atau klarifikasi pemilik sah,” ungkapnya.

Irham berjanji dua pekan persoalan antara warga dan perusahaan semoga tuntas. “Pekan depan kita akan turun langsung lihat kondisi lapangan,” katanya.

Sesuai aduan masyarakat, Irham mengatakan tanah yang diduga menjadi sengketa sekitar 70-80 hektar. Irham berharap karena masalah ini telah dipercayakan kepada DPRD maka dirinya mengajak agar dapat diselesaikan dengan kepala dingin.

“Kalau tanah itu tanah masyarakat, maka perusahaan jangan menggarap. Begitu pula sebaliknya, jika tanah itu telah dijual maka masyarakat serahkan kepada perusahaan. Intinya DPRD berada ditengah-tengah untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (B)