, ,

Menunggak Rp 22,6 M, PT VDNI Akan Keberatan ke Pemda Konawe

oleh
Ketgam : Suasana rapat tim percepatan penyelesaikan kewajiban PT VDNI ke Pemda Konawe
Ketgam : Suasana rapat tim percepatan penyelesaikan kewajiban PT VDNI ke Pemda Konawe
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reporter : Januddin | Editor : AF | Publizer : Iksan


KALOSARA NEWS : Sejak tahun 2018 hingga April 2019. PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) masih belum melunasi tunggakan retribusinya ke pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe  sebesar  Rp. 22,6 M.

Kepala Badan Pengelolah Pajak dan retribusi (BP2RD) Konawe, Cici Ita Ristianty yang memimpin rombongan melakukan penagihan ke PT VDNI tampak kecewa, karena sikap manajemen PT VDNI tidak konsisten dengan janji sebelumnya.

Dimana hasil pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2019 lalu pihak menejemen PT VDNI dalam waktu dua hari akan memberikan informasih dan menyelesaikan tunggakannya diakhir bulan agustus 2019 kepada pihak Pemda Konawe, Hal itu diungkapkan langsung oleh penanggung jawab General Affair VDNI, Yin Xing Hui kepada awak media.

Sementara untuk rincian tagihan retribusi yakni, Retribusi bongkar muat kepelabuhan (2018) sebesar Rp 7,6 M. retribusi bongkar muat kepelabuhan (s/d april 2019) sebesar Rp 4,7 M retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD) sebesar Rp 5,2 M retribusi pemakaian kekayaan daerah (s/d april 2019) sebesar Rp 3,5 M. retribusi penggunaan lahan terbuka (stock file) sebesar Rp 1,5 M.

“Jadi rincian tagihan pihak Pemda Konawe kepada PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yakni mencapai 22,6 Milliar,” ungkap Cici

Selama pertemuan dengan pihak manajemen VDNI, kepala BP2RD Konawe, Cici Ristianti. Ia tegaskan perihal tunggakan dari PT VDNI. Sebab menurutnya, kegiatan penagihan yang ia lakukan telah sesuai dengan perintah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Konawe.

Kesimpulan dari pertemuan tersebut, pihak VDNI akan mengajukan surat keberatan pengurangan (Nilai retribusi yang akan dibayarkan- red). Prosedur pelayangan keberatan itu juga tertuang dalam Pasal 17 Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Atas keberaran tersebut, pihak VDNI akan melayangkan surat ke Pemda Konawe yang ditujukan ke bupati. Waktu yang diberikan, yakni tiga bulan sejak tanggal keluarnya SKRD (5/8/2019), yakni 5 Nopember 2019. Dalam surat tersebut pihak perusahaan akan menerangkan alasan-alasan terkait keberatannya.

Jika pihak Pemda Konawe menolak keberatan tersebut, maka VDNI diharuskan menyelesaikan kewajibannya segera, paling lambat Novermber 2019. Pembayaran kewajiban tersebut telah tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan, Kepelabuhanan.

Kemudian, Perbup Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan di Kabupaten Konawe.

Terkait  pemeriksaan kesehatan TKA, belum ada kesepakatan  jadwal yang pasti untuk pemeriksaan kesehatan karena pihak perusahaan akan menelaa Peraturan Daerah (Perda) Konawe nomor 13 tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Penyakit Menular Bagi Tenaga Asing  di Kabupaten Konawe.

Perlu diketahui, rapat tim percepatan penyelesaikan kewajiban PT VDNI ke Pemda Konawe, selain diikuti Kepala BP2RD, juga pimpinan OPD lainnya. Mereka adalah Kadis Plt Perhubungan, Nuriadin, Kadis Kesehatan Mawar Taligana dan Sekretaris Pol PP dan Damkar Konawe Latif Surangga. (B)