Camat Abuki, Konawe Halangi Warga Ikut Cakades

oleh
Ketgam : Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Konawe saat menggelar aksi di DPRD Konawe
Ketgam : Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Konawe saat menggelar aksi di DPRD Konawe

Reporter : Rj, Editor : Armin : Publizer : Iksan


KALOSARA NEWS : Perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Konawe akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 mendatang. Hingga saat ini tahapan Pilkades mulai berlangsung di setiap desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. Seperti halnya di Desa Kasuwura, Kecamatan Abuki. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah seorang warga di Desa Kasuwura yang hendak maju sebagai calon kepala desa dicekal oleh camatnya sendiri.

Camat Abuki yang dipimpin Satriani tidak mau menandatangani surat keterangan warga negara indonesia milik Aljumatul yang merupakan salah seorang bakal Cakades di desa tersebut. Sementara surat keterangan domisili tersebut merupakan syarat sebagai Cakades.

Dengan dasar itu lah Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Konawe yang dipimpin Harwan menggelar aksi protes terhadap kebijakan camat tersebut.

Dalam orasinya yang berlangsung Kamis, 13 Nopember 2019 di halaman Kantor DPRD Konawe, Massa aksi meminta agar camat Abuki di evaluasi. Sebab tidak ada alasan secara hukum untuk mencekal pencalonan Cakades tersebut.

Bahkan kata Harwan, Aljumatul juga suda melakukan komunikasih ke camata yang dimaksud. Namun camat tersebut lebih memilih meninggalkan jabatannya sebagai camat daripada harus menandatangani syarat pencalonannya itu.

“Bahkan Aljumatul waktu silahturahmi di kediaman ibu camat, dia di usir oleh camat, ” ungkap Harwan dalam orasinya.

Mereka juga meminta DPRD Konawe untuk memanggil Camat Abuki untuk meminta penjelasan. Mendesak Bupati Konawe untuk mencopot dan memberikan sanski sesuai UUD peraturan yang berlaku.

Mendesak Kepala BPMD Konawe untuk memberikan perpanjangan waktu pendaftaran Cakades sembari menunggu keputusan tuntutan massa aksi. Massa aksi mengacam apabila tuntutan mereka tidak di indahkan maka pihak mereka akan melakukan boikot Pilkades di Desa Kasuwura.

Menanggapi Hal itu, Komisi I DPRD Konawe yang diwakili H.ABD Rahim, Hermansya Pagala, H. Gamus, yang menemui massa aksi, berjanji akan memanggil camat dimaksud untuk klarifikasi tuntutan massa aksi.

Ketgam : Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Konawe saat menggelar aksi di DPRD Konawe
Ketgam : Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Konawe saat menggelar aksi di DPRD Konawe

 

“Kami suda menerima aspirasinya, dan kami akan memanggil camat setelah Komisi I DPRD Konawe pulang dari luar daerah,” ungkap H Rahim dihadapan massa aksi.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Konawe. H Rusdianto menambahkan pihaknya juga telah komunikasi dengan camat dimaksud, namun juga tidak di indahkan. Dengan dasar itu ia merekomendasikan untuk dilakukan rapat dengar pendapat soal kebijakan camat tersebut.

“Saya telah komunikasi dengan camat, namun alasan mengapa tidak ditandatangani, karena camat ini ada dendam pribadi dengan bakal calon kepala desa ini, ” tambah Rusdianto.

Olehnya kata Rusdianto, alasan camat itu, tidak bisa dijadikan alasan untuk menandatangani surat keterangan domisili bakal calon kepala desa dimaksud. (B)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart