, ,

Mantan Kadis DPPKB Konsel Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pelayanan Integrasi Program KKBPK

  •  
  •  
  •  

Reporter : Af | Editor : RJ | Publisher : Iksan


KALOSARANEWS ; Usai  melewati tahapan pemeriksaan sejak pukul 10:00 hingga 15:00 Wita sore tadi, Mantan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Konawe Selatan, Najib, Sos akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

 

Keluar dengan menggunakan rompi merah dan  borgol di tangannya, mantan Kadis PPKB diduga telah melakukan  tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan negara dalam kegiatan pelayanan operasional integrasi program KKBPK dan program lainnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2018 yang menggunakan dana alokasi khusus non fisik .

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tinggi Konsel, Enjang Slamet,SH menjelaskan berawal dari temuan BPK pada Tahun 2019, DPPKB Konsel telah membuat pertanggungjawaban kegiatan pelayanan operasional integrasi program KKBPK pada tahun anggaran 2018 yang sebagian tidak terlaksana  diakibatkan adanya  permintaan atau  pemotongan dana yang dilakukan oleh tersangka mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Najib. Kepada pengelola kegiatan keuangan di 22 Kecamatan yang berada di Konsel.

Kegiatan pelayanan operasional integrasi KKBPK dan  program lainnya tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 691 juta lebih yang belum dikembalikan.

” Temuan tersebut bahwa kegiatan pelayanan operasional integrasi KKBPK  tidak dilaksanakan atau sebagian dilaksanakan akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban secara keseluruhan telah terlaksana. Atas dasar dari bukti yang cukup  dari keterangan para saksi, surat-surat dan para ahli pada tanggal 19 Desember 2019 yang lalu. Najib kemudian kita tetapkan  sebagai tersangka,”kata Enjang, Senin (23/12/2019).

Lebih lanjut,  sebelumnya  tanggal 21 Agustus yang lalu pada saat tahap penyelidikan terdapat adanya pengembalian uang negara sebesar Rp.811 Juta.

“Besaran kerugian negara dalam kasus tindak pidana Korupsi tersebut sebesar Rp. 691 juta. Hal tersebut setelah dikurangi adanya pengembalian sebelumnya  tanggal 21 Agustus 2019  sebesar Rp. 811 Juta. Sehingga total kerugian negara yang belum dikembalikan itu sebesar Rp. 691 juta lebih,”

Dengan memeriksa   saksi  sebanyak kurang lebih 60 orang yang melibatkan dari pengelola, Dinas, para peserta, Narasumber dan PPKAD terkait proses pencairan.

” Untuk pasal yang disangkakan sendiri yakni pasal 02  ayat 1 unto pasal 18 undang-undang Nomor  31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana kasus korupsi subsider pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf E ,”

Dikonfirmasi terkait apakah akan ada tersangka berikutnya, Menurut Enjang masih  melihat fakta lain di proses persidangan nanti. siapa  pihak-pihak lainya yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

“Untuk modus proses penyaluran anggaran kerugian negara  yakni dari rekening Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Konsel lalu ditransferkan ke pengelola kegiatan di 22 Kecamatan. Dan setiap tahapan proses pencairan disitulah dugaan adanya permintaan dan pemotongan yang dilakukan oleh kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Konsel Najib,”

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini mantan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Konsel, Najib,S.Sos telah dititipkan dirutan Kendari.

“Tersangka telah kita lakukan penahanan selama 20 hari sembari merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan di pengadilan,” tutupnya  (B)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co