Lima Fraksi DPRD Konawe Setuju 11 Raperda Dijadikan Perda

oleh
Penyerahan hasil pembahasan Raperda dari Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si ke Sekda Konawe DR. Ferdinan, SP.,MH
Penyerahan hasil pembahasan Raperda dari Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si ke Sekda Konawe DR. Ferdinan, SP.,MH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Terkait Pembahasan Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020.

Rapat Paripurna Dewan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si Wakil Ketua I (satu) Kadek Rai Sudiani,  dan Wakil Ketua II (dua) Rusdianto, SE,MM. Serta 17 anggota DPRD lainnya dan Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP,.MH., Forkorpimda  lingkup Pemda Konawe.

 

Sekda Konawe DR. Ferdinan, SP.,MH
Sekda Konawe DR. Ferdinan, SP.,MH

Dalam Paripurna yang berkangsung. Senin, (20/1/2020) di ruang rapat utama DRPD Kanawe. Lima fraksi  di DPRD Konawe Yakni, Fraksi Konawe Gemilang. Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan  fraksi Bulan Bintang berpendapat dari 13 Raperda yang diajukan untuk dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus), hanya sebelas yang dapat disepakati untuk selanjutkan ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Konawe.

Sementara dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tidak dapat dibahas dan ditindaklanjuti kerena alasan teknis. Kedua Raperda itu yakni, Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Perubahan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe. Kemudian Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pembetukan, Pendefinitifan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konawe Hermansyah Pagala, S.E
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konawe Hermansyah Pagala, S.E

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konawe Hermansyah Pagala, S.E mengatakan Pansus hanya membahas dan menindaklanjuti sebelas Raperda.

Dua Reperda yang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Konawe tidak ikut dibahas dan tidak dapat ditindaklanjuti karena faktor teknis.

Hermansyah menyebutkan, pada laporan Ketua Pansus l, dikatakan bahwa Raperda Kabupaten Konawe Tentang Pembentukan, Pendefinitifan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak dibahas dan tidak ditindaklanjuti.

Menurut Pansus I, tahapan – tahapan teknis administrasi terkait Raperda ini tidak terpenuhi, seperti perlu adanya pembahasan sampai dengan hasil evaluasi, baik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Kementerian Dalam Negeri RI.

Sementara Pansus ll kata Hermansyah Pagala, terkait pembahasan Raperda yang telah dilakukan, Raperda Kabupaten Konawe Tahun 2020, Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe tidak dibahas lebih lanjut.

Raperda tersebut kata Hermansyah Pagala belum selesai disusun oleh Pemerintah Kabupaten Konawe. Sehingga pembahasannya ditunda.

“Jadi, Fraksi Partai Gerindra tidak menyetujui dan menindaklanjuti 2 Raperda tersebut,”kata Ketua Pansus II ini saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (20/1).

Menurut Hermansyah Pagala yang juga merupakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra ini, Pemerintah Kabupaten Konawe dalam mengajukan Raperda harus tetap memperhatikan aspek hukum Raperda yang diajukan, dengan tetap memperhatikan dan mencermati aturan perundang – undangan yang ada.  Oleh karena itu, kata dia hanya ada sebelas Raperda Tahun Anggaran 2020 yang dibahas dalam Rapat Konsultasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020. (Adv)


  1. Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  2. Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pembetukan, Pendefinitifan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
  3. Raperda Inisiatif DPRD Konawe tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
  4. Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe.
  5. Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Gabah dan Tata Niaga Beras.
  6. Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
  7. Raperda Kab.Konawe tahun 2020 tentang Perubahan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe.
  8. Raperda inisiatif DPRD Konawe tahun 2020 tentang Perlindungan lahan Pertanian dan Perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe.
  9. Raperda inisiatif DPRD Kabupaten tahun 2020 tentang Kebersihan dan Ketertiban di Kota Unaaha.
  10. Raperda Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Pencegahan penyakit Tuberkolosis dan HIV/AIDS di Kabupaten Konawe.
  11. Raperda insisiatif DPRD Konawe tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Konawe.
  12. Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Konawe tahun 2020 tentang Perlindungan Guru di Kabupaten Konawe.
  13. Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Konawe tentang Jaminan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Kabupaten Konawe.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart