Kado Pahit Umat Di Awal 2020

oleh

Oleh: Hamsia

(ibu rumah tangga)


Tahun 2019 telah berakhir. Itu artinya tahun 2020 sudah tiba. Namun, tahun ini tidak mudah bagi masyarakat. Ini lantaran tarif pelayanan publik bakalan naik. Tari-tarif yang akan naik tahun 2020? Diantaranya tarif tol, rokok, iuran kenaikan BPJS, dan lain-lain. Dilansir detik.com, Minggu (29/12/2019).

Lagi-lagi pemerintah memberikan kado pahit awal 2020, mulai kenaikan Harga Layanan Publik dan Makin suramnya nasib rakyat.  Semakin lama rezim kapitalis sekuler bercokol, makin banyak kebijakan yang menyengsarahkan rakyat, menyulitkan pemenuhan hajat hidupnya dan menghalangi pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemaslahatan rakyat.

Jika kita melihat Indonesia, maka akan tampak hamparan negeri dengan lipahan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Namun sayang, kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia? Rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara.

Ditambah lagi bukan menyediakan lapangan kerja yang menjadi jalan rakyat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, malah memberikan lapangan kerja itu kepada pekerja asing. Padahal jumlah pengangguran di negara ini cukup tinggi, pemerintah justru membuka lebar-lebar pintu masuknya tenaga kerja asing.

Sejatinya, sistem ini sangat berdampak buruk bagi kita semua. Diantaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang makin merajalela. Eksploitasi SDA di negeri ini secara brutal juga menunjukan bagaimana para pemimpin negeri telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap asing. Diperparah dengan kebijakan politik, seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik dan lain-lain.

“Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklaraskan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal, itulah Indonesia hari ini.” Ungkap Surya Paloh pada saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat. 14 Agustus 2019 yang lalu.

Benar, negeri ini berdiri atas asas ideologi kapitalis. Ide kapitalis seperti demokrasi. HAM dan sekulerisme kemudian menjadi konsep pemikiran mereka. Semuanya ditanamkan oleh negara kepada masyarakat. Padahal ide tersebut jelas adalah sumber masalah.

Al-Allamah as-Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Demokrasi Sistem Kufur, mengatakan “Di antara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia ialah ide kebebasan individu yang dibawah oleh demokrasi. Ide ini telah mengakibatkan berbagai malapetaka secara universal serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negeri-negeri demokrasi sampai ke derajat yang lebih hina daripada derajat segerombolang binatang”.

Sangat berbanding terbalik dengan penguasa dalam sistem Islam, yang dimana selalu beroriontasi menjamin terpenuhi kebutuhan dasar rakyat per individu dan memberi peluang masuknya asing baik permodalan maupun orang dengan pertimbangan kebolehan syariat dan kemaslahatan rakyat.

Pemenuhan upah buruh dalam Islam memang bukan dengan pematokan standar minimum sebagaimana mekanisme UMR saat ini, namun kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan karena negara Islam bertanggungjawab menjamin layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara berkualitas dan gratis. Begitu pula pemenuhan hajat air, energi atau listrik dan BBM, jalan dan transportasi tidak akan dikapitalisasi sebagaimana saat ini.

Kenaikan harga sesungguhnya sangat menyusahkan rakyat, ini jelas merupakan kezaliman. Kaum muslim tentu tak boleh diam. Kaum muslim harus berusaha keras menghilangkan kezaliman itu untuk membantu pihak yang zalim dan yang dizalimi, sekaligus untuk menyelamatkan semuanya dari kehancuran.

Kebijakan dari hulu dan hilir ini terjadi karena ideologi sekuler liberal diambil dan diterapkan sebagai sistem untuk mengelola kehidupan di negeri ini. Kebijakan liberal ini juga bertentangaan dengan tuntutan Islam. Pasalnya, Islam telah menjadikan kekayaan yang melimpah lainnya sebagai milik umum, milik seluruh rakyat. Mewakili rakyat negara harus mengelola kekayaan alam milik rakyat itu dan mengembalikan seluruh hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Pengelolaan semua kekayaan milik rakyat harus dilakukan oleh negara mewakili rakyat. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat demi kemaslahatan mereka, dengan dikelola langsung oleh negara, maka negara akan memiliki sumber pemasukan yang sangat besar. Negara pun tidak akan kesulitan mewujudkan berbagai proyek untuk kemaslahatan rakyat, seperti proyek kelistrikan, infrastruktur dan lainnya.

Berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem kapitalis yang mengandalkan pemasukan dari pajak. Untuk memperbesar pemasukan berarti memperbesar pajak, dan itu artinya memperbesar beban yang harus ditanggung oleh rakyat. ironisnya, kekayaan alam yang melimpah justru diserahkan kapada swasta dan pihak asing yang tentu saja hasilnya banyak mengalir untuk kemakmuran swasta dan asing itu.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaanya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala perkara seperti firman Allah “pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmat-ku kepada kalian dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagi kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Wahai kaum muslim solusi atas persoalan yang menimpa saat ini adalah dengan kembali pada sistem Islam. Caranya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara total termasuk dalam hal listrik, energi, kekayaan alam dan sebagainya pada saat itu, barulah kebaikan dan keberkahan akan bisa meliputi negeri. Allah SWT telah menjanjikan hal itu dalam firman-Nya “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (TQS al-A’raf [7]:96). Wallah a’lam bi ash-shawab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart