BPJS, Lahan Bisnis Baru Berkedok Jaminan Kesehatan

oleh
Ketgam : Ilustrasi BPJS
Ketgam : Ilustrasi BPJS

Oleh : Leni Handayani


 Beberapa pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100% dan akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan ini disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus merugi sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2014. Kenaikan premi BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019 (nasional.kompas.com).

Di samping itu, dilansir dari (money.kompas.com) bahwa BPJS Kesehatan meyakini kenaikan iuran bisa memperbaiki keuangan mereka yang selama ini mengalami defisit. Pada Pasal 34 Perpres disebutkan bahwa tarif iuran kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri golongan III naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42.000 per bulan tiap peserta. Kemudian iuran kelas mandiri golongan II naik dari Rp.51.000 menjadi Rp.110.000 per bulan tiap peserta. Serta iuran untuk kelas mandiri golongan I naik dari Rp.80.000 menjadi Rp.160.000 per bulan untuk tiap peserta. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan segera mencairkan dana belasan triliun untuk membayar kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan pun berjanji, iuran BPJS Kesehatan yang naik akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

Berdasarkan fakta yang ada sekarang,jika dilihat sekilas maka tidak ada yang salah, karena naiknya iuran BPJS Kesehatan akan sebanding dengan pelayanannya. Tetapi, jika ditelisik lebih dalam maka kita akan menemukan banyak sekali kesalahan. Bagaimana tidak, BPJS yang seharusnya menjadi lembaga yang benar-benar menjamin kesehatan masyarakat malah berlaku layaknya rentenir. Alat yang digunakan pemerintah untuk memalak rakyatnya. Padahal sudah seharusnya ini menjadi tanggungjawab dari pemerintah dalam mengurusi rakyatnya temasuk menjamin kesehatan rakyatnya. Bukan membuat rakyatnya semakin menderita dengan adanya jaminan ini. Inilah akibat diterapkannya sistem Demokrasi-Kapitalis yang membuat pemerintah abai terhadap urusan rakyatnya dengan menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu seperti BPJS.

Bisa kita lihat bahwa jaminan kesehatan pada sistem sekarang sebetulnya bukanlah jaminan kesehatan dari pemerintah kepada rakyatnya. Karena pada faktanya rakyat sendirilah yang membiayai kebutuhan kesehatannya dengan harus membayar iuran tiap bulannya yang semakin mencekik. Ini adalah bukti yang nyata bahwa pemerintah lalai dalam mengurus rakyatnya, bahkan menjadikan layanan kesehatan sebagai lahan bisnis padahal sejatinya itu adalah hak setiap rakyat. Tidak heran, jika terjadi hal yang seperti ini pada sistem Demokrasi-Kapitalis, sistem yang menjadikan materi sebagai standar perbuatan. Ditambah lagi tidak adanya ketakwaan individu pada diri pemimpin mengenai pertanggungjawaban akan tugasnya dalam mengurusi rakyat di akhirat kelak. Hak rakyat pun terabaikan bahkan rakyat dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara baik itu melalui pajak, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini tidak patut untuk kita diamkan dan biarkan saja. Perlu ada solusi yang solutif untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan Islam datang menawarkan solusinya.

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kesehatan.Kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban Negara. Rumah sakit, klinik, dan fasilitas umum yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh rakyat. Hal ini wajib dijamin oleh Negara sebagai bagian dari pelayanan Negara terhadap rakyatnya dan penguasa sebagai pelaksana Negara akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“ Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya (HR Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)”

Dalam Islam jaminan kesehatan memiliki 3 ciri yang khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam artian tidak ada kelas-kelas dan pembedaan antara masyarakat dalam pemberian layanan. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa jasa dokter praktik swasta (bukan pemerintah) atau membeli obat dari apotek swasta (bukan apotek pemerintah) hukumnya haram. Pasalnya, yang diperoleh secara gratis adalah layanan kesehatan dari Negara. Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil umum tentang kebolehan berobat dengan membayar dan dalil umum tentang kebolehan jual-beli (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2/143). Wallahu a’lam bish-shawab.

Editor : RJ | Publizher : Iksan

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart