Sistem Yang Baik, Mampu Memberantas Kathula

oleh

Oleh: Susiyanti, SE

(Pemerhati Sosial)


Baru-baru ini, masyarakat Indonesia kembali di kagetkan dengan berita kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Hingga kini belum ada solusinya, bahkan hingga kini asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat. Hingga menyentuh kelevel berbahaya. Akibatnya ratusan ribu warga menderita ISPA.

Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani, sepanjang Januari-September 2019 bahwa peningkatan penderita ISPA terjadi pada Agustus. Kenaikan sampai 10.00 kasus, dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pneumonia, iritasi mata, iritasi kulit dan asma.

Penderita ISPA sepanjang 2019 sebanyak 281.626 orang terdampak. Angka ISPA dalam empat tahun berturut-turut 2014-2018, 639.548, 720.844, 565.711, dan 529.232 orang terdampak (www.mongabay, 12/ 9/2019).

Bahkan kathula bukan hanya berdampak dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak  buruk pada aktivitas di Bandara Internasional. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Executive General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II, Yogi Prasetyo bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin pekat mulai berdampak buruk pada aktivitas di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekan baru.

Penerbangan pesawat maskapai Citilink, rute Pekanbaru-Yogyakarta terpaksa ditunda dari jadwal seharusnya pukul 07.45 WIB. Pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta, menunda jadwal penerbangan selama satu jam dari seharusnya dijadwalkan terbang pukul 11.05 WIB, menjadi mundur ke pukul 12.05 WIB (beritagar.id/ 13/ 9/ 2019).

Menyoal Kebakaran Hutan dan Lahan

Kasus kebakaran hutan dan lahan (kathutla), bukan hal yang baru lagi terjadi. Bahkan sudah menjadi langganan tiap tahun, dan makin mengkhawatirkan serta semakin runyam. Namun, tetap saja ada sekelompok orang yang malah memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh  keuntungan, dan menikmati hasil dari kebakaran hutan dan lahan. Mereka itu adalah para pengejar keuntungan  dari  hasil pembakaran hutan dan lahan, seperti: kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan dan investor sawit. Investor sawit ini adalah para kapitalis tingkat lokal, nasional, regional maupun global; perorangan maupun perusahaan.

Semestinya, pemerintah mencegah dan melarangnya karena melihat dampak yang ditimbulkan akibat karhutla cukup berbahaya, karena berdampak pada udara akibatnya mempengaruhi jalur transportasi udara, dan juga berdampak pada kesehatan masyarakat hingga bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun, hingga saat ini  pemerintah masih tetap saja kaku dan tidak ada kebijakan yang cepat tanggap, bahkan ketegasan yang dilakukan pemerintah masih tergolong minim.

Tidak hanya itu, hal ini semakin sulit karena  masih menggunakan penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan dengan menggunakan pendekatan sektoral. Dimana penanganannya ini mengandalkan koordinasi, di antaranya oleh BNPB. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa maksimal dalam mengerahkan sumberdaya serta melibatkan dan menggerakkan struktur pemerintahan disemua sektor.

Dengan adanya sifat ego yang dimiliki pemerintah daerah, mengakibat sistem politik dan otonomi daerah ini semakin kebablasan hingga bertambah sulit.

Sejatinya, seorang pemimpin semestinya memiliki kepemimpinan berdasarkan alqur’an dan sunah. Maka pemimpin itu akan berusaha secara semaksimal mungkin, dan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan tersebut dengan melibatkan seluruh sektor. Sehingga semua sektor bisa bergerak bersama, secara berdampingan atau seiya sekata  dalam memyelesaikan permasalahan tersebut.

Namun sayang, hingga kini hal itu belum terealisasi dan terwujud. Jadi wajarlah jika kebakan hutan dan lahan akan terus terjadi disetiap tahunnya, karena belum ada penanganan yang serius dan semua itu hanya isapan jempol. Jika kita masih berharap pada sistem ini untuk menyelesaikan secara tuntas, ibaratnya bak menggantang asap.

Cara Islam Menangani Kathula

Adapun solusi dalam menangani dan menyelesaikan persoalan karhutla ada dua  yaitu: solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk yang jangka pendek, maka solusinya adalah sebagai berikut: Pertama, menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menjadi penyebabnya sumber kabut asap. Adapun cara-cara yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut yaitu: water bombing, hujan buatan, pemadaman darat, pembuatan sekat kanal, pembuatan sumur, penyekatan area, dan sebagainya harus terus dilakukan dan digencarkan.

Seharusnya struktur pemerintahan dari atas ke bawah mestinya bisa digerakkan. Bukan hanya itu, bahkan semestinya masyarakat digerakkan secara bersama-sama. Bahkan bila perlu, seharusnya pemerintah memberikan mereka kompensasi, atas waktu dan tenaga mereka yang digunakan dalam menyelesaikan karhutla. Adapun pemilik lahan perorangan dan perusahaan, mesti dipaksa ikut memadamkan api secara maksimal.

Kedua, memfasilitasi atau pemberian pelayanan kesehatan dan bantuan kepada para korban yang tertimpah bencana kabut asap secara gratis dan terbaik. Dikarenakan, jumlah korban yang sangat banyak atau besar dan cakupan wilayah yang  sangat luas. Tidak hanya itu, semestinya juga pemerintah memberikan ganti rugi kapada masyarakat yang tertimpah musibah.

Dana untuk hal pertama dan kedua ini bisa dikeluarkan dari APBN, sampai mencukupi tanpa dibatasi. Sebab ini berkaitan dengan nasib rakyat. Dana itu juga bisa ditagihkan kepada pelaku pembakaran dan penguasa lahan, baik perorangan maupun perusahaan, sebab merekalah yang langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Ketiga, melakukan penindakan hukum bagi para pelaku pembakaran dan siapa saja yang berkecimpung di dalamnya. Penindak lanjutan hukum ini, seharusnya dilakukan dengan tegas dan tanpa pilih kasih, tanpa melihat siapapun orangnya, semuanya harus mendapatkan hukuman yang layak.

Adapun solusi jangka panjangnya ialah: Pertama, diadakan infrastruktur guna mencegah dan mengatasi kebakaran lahan dan hutan; baik berupa pembuatan kanal, penghutanan kembali, pembuatan sumur sumber hidran, tata ruang dan lahan, termasuk pembelian pesawat water bombing yang diperlukan.

Bukan hanya itu, kebakaran juga terjadi akibat adanya UU dan peraturan yang menguatkan hal itu.  Suatu hal yang wajar, jika peraturan itu malah membenarkan pemberian konsesi sangat luas sampai ratusan ribu hektar kepada swasta. Sejatinya, penguasaan lahan yang cukup luas itu menjadi suatu masalah yang tidak berakhir. Inilah salah satu akar masalah kebakaran hutan.

Maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan karena diterapkannya sistem kapitalisme. Adapun politisi dan penguasa di antaranya yaitu, dengan cara mengumpulkan dana politik dengan pemberian penguasaan lahan. Semua itu harus dimusnahkan hingga keakar-akarnya. Hal itulah yang melatar belakangi masalah sistem dan peraturan perundangan, yang justru menjadi akar masalah kebakaran lahan dan kabut asap.

Sebagai bahan renungan,  bencana kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap, hanyalah salah satu masalah di antara banyak masalah yang terjadi di negeri ini. Semua ini mestinya dapat menyadarkan dan membuka mata, pikiran dan hati kita. Karena dengan diterapkannya sistem buatan manusia ini, telah banyak bencana yang menimpah negeri kita ini  akibat penyimpangan terhadap hukum Allah SWT, dalam bentuk penerapan sistem kapitalisme yang rusak.

Dengan kata lain, solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini  adalah dengan kembali kepada ketaatan hanya kepada Allah SWT; dengan menerapkan kembali hukum Islam secara menyeluruh di bawah sistem islam. Allah SWT berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (TQS Ar-Rum: 41).

WalLâh a’lam bi ash-shawâb

Editor : RJ | Publizher : Iksan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart