,

Status Tersangka Hermansya Pagala Kembali Disoal

Ketua DPP HMTI Muh. Hajar saat menunjukan foto status tersangka Hermasya Pagala
Ketua DPP HMTI Muh. Hajar saat menunjukan foto status tersangka Hermasya Pagala
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) Kabupaten Konawe kembali mengungkit status tersangka Hermasya Pagala (anggota DPRD Konawe dari partai Gerindra) pada pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  tahun 2010 silam di Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan Konawe.

HMTI yang di nahkodai Hajar menilai adanya perlakuan hukum yang berbeda yang  terjadi pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hermasya Pagala (Direktur Cv Handayani), Amir Karim sebagai kuasa Direktur CV. Handayani dan Thamrin Lahasa sebagai PPTK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe. Perlakuan hukum yang berbeda dimaksud Hajar yakni, Hermasya Pagala tidak menjalani hukuman padahal Amir Karim sebagai kuasa Direktur CV. Handayani dan Thamrin Lahasa telah menyelasaikan masa hukumannya.

“Disatu perbuatan yang sama ke tiga orang  tersebut  hanya dua orang yang menjalani hukuman yakni hanya Amir Karim, Thamrin Lahasa sedangkan Hermasya Pagala tidak perna mejalani hukuman pada ketiganya adalah tersangka dengan pasal yang sama,” kata Hajar.

Dengan dasar itulah dirinya menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menelusuri adanya penerapan hukum yang berbeda dan tidak adil terhadap tersangka. Selain itu Hajar juga telah melaporkan perkara ini ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Setjen dan BK DPR RI.

“Berdasarkan hasil penelusaran kami, hingga saat ini Hermasya Pagala ini belum memiliki surat penghentian penyidikan dan penuntutan (Sp3) baik dari Polda Sultra maupun Kejaksaan Tinggi Sultra,” ungkap hajar saat konprensi pers Rabu, 12/02/2020.

Kata Hajar apabila dalam waktu dua minggu kasus ini tidak ada penyelesain dari para pihak, DPP HMTI bersama dengan ICW akan melakukan tindakan hukum dengan memasukan judicial review ke Mahkama Konstituisi (MK).

Hajar juga membacakan perkara singkat  dalam sampul berkas perkara yang bernomor BP/12/VI/2013/ Dit Reskrimsus dugaan tidak pidana korupsi pengadaan alat TIK yang dibiayai dari dana DAK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran 2010 sebesar Rp.810.491.000 lanjutan tahun 2011.

Melalui proses pengdaan barang dan jazah pemerintah yang kemudian PPTK  an .Thamrin Lahasa, SE menetapkan CV.Handayani selaku pemegang  pekerjaan Direktur an Hermasya Pagala yang di kuasakan kepada Amir Lahasa tertanggal 5 Januari 2011.

Namun pada tanggal 22 Maret  2011 Hermasya Pagala mendatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (SPPB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang di bawakan oleh Amir Karim ke rumahnya (Hermasya) .

Karena tidak menyediakan barang  sesuai dengan surat perjanjian kontrak dan berdasarkan hasil  audit BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.379.055.350. (01)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co