Bisnis Penerbangan Menzhalimi Rakyat, Buah Sistem Kapitalisme.

  •  
  •  
  •  

Oleh: Siti Hartanti

(Aktivis LDK UPMI IAIN Kendari)


Dilansir dari Merdeka.com, mahalnya tiket pesawat menjadi masalah yang berlarut-larut. Baru-baru ini presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan ditanah air. Hal ini guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket maskapai domestik.

Polemik melonjaknya harga tiket sebenarnya bukan perkara baru. Pasalnya, dari tahun ke tahun,  selalu ada keluhan mahalnya tiket pesawat oleh masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan. Termasuk bagi mereka pengusaha domestik yang juga sama, memanfaatkan jasa udara ini. Diskursus mengenai masalah ini pun telah ditempuh. Namun naas, menemukan jalan buntut.

Diantaranya, pemerintah telah mengeluarkan aturan penurunan Tarif Batas Atas (TBA) tiket sebesar 12%-16% untuk jenis penerbangan ekonomi menggunakan pesawat jet guna menstabilkan harga tiket ( Kepmen Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019). Akan tetapi hasilnya kecil, sehingga penurunannya tidak siginifikan, dikarenakan perusahaan penerbangan rata rata telah menaikkan tarif hingga 100%.

Hingga pemerintah pun memberi jalan keluar dengan “lagi-lagi” membuka keran bagi asing untuk menanamkan jasa khususnya dibidang lalu lintas udara. Dengan dalih memperkaya persaingan agar harga tiket maskapai domestik menjadi stabil. Namun, perlu untuk dipahami lebih lanjut apa penyebab dari mahalnya harga tiket pesawat domestik ini.

Ditemukan beberapa penyebab, diantaranya biaya operasional maskapai mengalami kenaikan, seperti bahan bakar avtur (38%), biaya sewa pesawat (26%), biaya perawatan (overhaul), sewa airport tax dan sewa hanggar. Termasuk pengaruh kurs mata uang rupiah dan suku bunga pinjaman yang berdampak pada keuangan perusahaan hingga keberlangsungan bisnis maskapai. Akibatnya, perusahaan mau tidak mau harus menaikkan harga tiket untuk menutupi segala kekurangan didalam operasional kerjanya.

Melihat beberapa faktor tersebut, penggunaan maskapai asing dalam dinamika penerbangan bukanlah solusi. Tetapi justru menambah problem baru. Perusahaan penerbangan domestik tidak akan menurunkan harga tiket walaupun harus kalah bersaing dengan maskapai asing karena akan mengalami kerugian bahkan terancam gulung tikar. Sebagaimana sekarang, maskapai Merpati bangkrut dan Garuda yang terlilit hutang. Padahal, kondisi keduanya tidak sedang dalam persaingan dengan maskapai asing. Begitupun dengan maskapai asing, belum bisa dipastikan akan menetapkan tarif tiket yang sesuai dengan kehendak perekonomian masyarakat.

Solusi yang ditawarkan oleh presiden Joko Widodo menuai kontra dari para analis. Diantaranya, menurut Rachbini, solusi keliru yang dikemukakan akan berdampak pada banyak hal, seperti maskapai asing akan merugikan pasar dalam negeri, defisit jasa dan defisit neraca berjalan nasional akan meningkat, dan pasar dalam negeri akan dinikmati asing.

Arim Nasim mengemukakan ada skenario buruk yang dari rezim kapitalis dibalik mahalnya tiket pesawat, yakni sengaja mengundang maskapai asing khususnya China, untuk membangkrutkan bandara. Hal ini dikarenakan China telah mengandangkan 96 pesawat yang merupakan 4% dari pesawatnya. Itu merupakan kerugian besar bagi maskapai China. Artinya semua carut marut ini berkorelasi dengan upaya mendongkrak kelesuan pendapatan maskapai China. (Reuters).

Apa yang dikemukakan Arim Nasim bukan tak beralasan. Pasalnya, jika dikaitkan dengan proyek besar yang sedang berjalan saat ini, yakni Jalan Sutra (dikenal dengan One Belt One Road), maka akan ditemukan jawabannya. Tingginya harga tiket akan berdampak pada berkurangnya penumpang, begitupun dengan adanya rencana penggunaan maskapai asing yang menetapkan tarif lebih murah pun mengakibatkan anjloknya jumlah penumpang karena beralih kepada maskapai asing atau  penumpang pesawat beralih pada transportasi laut sehingga maskapai domestik akan bangkrut. Hal demikian sangat menguntungkan bagi kapitalis China dalam upaya memuluskan proyeknya hingga diberbagai sektor. Sejatinya, pengundangan maskapai asing adalah upaya bunuh diri.

Akibat Sistem Kapitalis-Sekuler

Penyebab utama mahalnya harga tiket adalah paradigma neolib kapitalistik yang menempatkan negara hanya sebagai regulator bahkan bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan ini sebagai bisnis. Pemerintah berlepas tangan dalam pengaturan transportasi dan menyerahkannya kepada swasta, termasuk penanganan kasus ini, pemerintah tak ambil pusing, bahkan mengatakan “ini bukan urusan saya” atau “ini urusan dia”, saling melempar tanggung jawab satu sama lain karena tidak tahu solusi tuntasnya seperti apa, sehingga menyerahkannya ke pihak privat. Maka tak heran banyak pihak pihak leluasa bermain didalamnya, termasuk para korporator asing yang ikut andil dalam pengelolaan sektor layanan publik. Tentu, mereka memandangnya dari sisi materi, bukan menyediakan layanan pada publik.

Sistem kapitalis-sekuler pulalah yang melahirkan pemimpin miskin visi. Pemimpin miskin visi adalah mereka yang tidak bertanggung jawab dan membuat narasi-narasi bohong sekedar menutup mulut masyarakat. Padahal, mereka sendiri hanya berpangku tangan menunggu instruksi dari atas. Inilah pemimpin boneka, dikendalikan oleh pemilik kepentingan akibatnya kebijakan yang muncul adalah bukan untuk rakyat, melainkan lagi lagi demi kepentingan pribadi dan kapitalis asing.

Pemenuhan Layanan Publik dalam Islam

Rasulullah saw bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

dan dalam riwayat lain, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Nuaim).

Pemimpin bertanggungjawab memenuhi hak hak rakyatnya. Termasuk dalam pelayanan publik seperti transportasi, darat, laut maupun udara berupa fasilitas transportasi yang baik, aman, murah dan nyaman.

Dapat kita lihat dalam sejarah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang begitu berhati hati melaksanakan amanah yang diembannya.

Pernah suatu hari ia berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT.”

Apa yang dilakukan Khalifah Umar adalah suatu bentuk kekhawatirannya terhadap tanggung jawab besar yang sedang diemban. Bukan hanya manusia yang difikirkan, hewan juga tidak luput dari perhatian sang Khalifah.

Sejarah Islam mencatat fakta betapa Khilafah adalah pelayan rakyat terbaik sepanjang sejarahnya. Contoh kecil, selama masa Khilafah Umayah dan Abbasiyah, di sepanjang rute para pelancong dari Irak dan negeri-negeri Syam (sekarang Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina) ke Hijaz (kawasan Makkah) telah dibangun banyak pondokan gratis yang dilengkapi dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal sehari-hari untuk mempermudah perjalanan bagi mereka. Sisa-sisa fasilitas ini dapat dilihat pada hari ini di negeri-negeri Syam.

Inilah potret pelayanan publik era kekhalifahan islam. Mereka tidak sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri karena menyadari pertanggungjawabannya begitu besar.

Kepemimpinan yang dijalankan di atas landasan ketaqwaan seperti itu menjauhkan praktek pengurusan urusan umat dengan kepentingan bisnis. Akibatnya Negara bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur oleh syariat.

Setidaknya ada 8 paradigma Islam terkait transportasi publik yang dipaparkan oleh Ustadzah RIni Syafri sebagai berikut:

  1. Dalam pandangan Islam, transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi hajat dasar bagi keberlangsungan aktivitas kehidupan normal setiap insan
  2. Negara bertanggungjawab langsung dan menjamin akses setiap individu terhadap transportasi public yang aman, nyaman (manusiawi), serta murah/ gratis.
  3. Islam melarang keras transportasi publik dikuasai individu atau entitas bisnis tertentu apalagi asing kafir penjajah seperti saat ini.
  4. Tidak dibenarkan menjadikan jalan umum sebagai sumber pemasukan
  5. Wajib diadakan anggaran mutlak, yang dibutuhkan untuk pengadaan moda transportasi.
  6. Pembangunan infrastruktur transportasimengacu pada politik dalam negeri Negara Khilafah, bukan agenda hegemoni globalisasi liberalisasi
  7. Keamanan jiwa setiap orang harus terjamin. Sebab, mengabaikan nyawa satu orang sama saja mengabaikan nyawa semua orang.
  8. 3 prinsip utama strategi pelayanan: (a) kesederhanaan aturan; (b) kecepatan dalam pelayanan; (c) dilakukan oleh person yang kapabel.

Walhasil jika sistem Islam kaffah dalam naungan Khilafah diterapkan akan mampu menyelesaikan sampai ke akar-akarnya termasuk persoalan mahalnya tiket pesawat yang menyesengsarakan umat. Wallahua’lam bi as-shawab.


Editor :  Armin | Publizher : Iksan


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co