,

Fenomena PHK Massal, Puncak Kegagalan Sistem Kapitalis

Ulfa
Ulfa
  •  
  •  
  •  

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)


Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran kembali terjadi, seperti yang dialami PT Indosat Tbk.  Perusahaan ini telah melakukan PHK kepada 677 karyawanya pada Jumat (14/2).  Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era Disrupsi.

Director & Chief of Human Resources Indosat, Irsyad Sahroi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi terlebih dahulu kepada karyawan terdampak.  “Per tanggal 14/02 kemarin, dari 677 karyawan terdampak, lebih dari 80 persen telah setuju menerima paket kopensasi ini,” kata Irsyad.

Menurut Irsyad keputusan tersebut dilakukan secara fair dan transparan.  Kompensasi yang diberikan pun jauh lebih baik dari pada yang ditentukan dalam Undang-undang.  Selain itu, Indosat juga menjalin kerjasama dengan mitra Managed Service untuk memberi kesempatan bagi karyawan terdampak agar tetap dapat bekerja di mitra perusahaan.

“Kami telah mengkaji secara menyeluruh semua opsi, hingga pada kesimpulan bahwa kami harus mengambil tindakan yang sulit ini, namun sangat penting bagi kami untuk dapat bertahan dan bertumbuh,” imbuhnya.

Langkah strategis lainnya adalah memperkuat tim regional dengan meningkatkan SDM dan kualitas layanan.  Selain itu, Indosat melakukan pengalihan penanganan jaringan ke pihak ketiga yakni penyedia jasa Managed Service, sejalan dengan praktik terbaik di industri.

“Kami percaya langkah ini akan meningkatkan kinerja Indosat, membantu kami untuk tetap kompetitif di tengah tantangan disrupsi, mengoptimalkan layanan kami, dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan,” pungkasnya.  (mediaindonesia.com/15/2/2020).

Senada dengan Indosat, PHK juga dilakukan oleh Platform iklan baris OLX Indonesia.  Menurut cuitan akun  @ameliadmy ada sekitar 127 orang yang di PHK.  Menanggapi hal tersebut, HR Director OLX Indonesia, Sondang Saktion, pihaknya memang melakukan beberapa penyelarasan internal strategis, meski dia tidak secara terang benderang mengatakan ada PHK terhadap karyawan.  Sondang juga tidak menyebut jumlah pegawai yang diberhentikan dari OLXIndonesia.  (kumparan.com/5/2/2020).

 

Negara Harus Siap Hadapi Era Otomasi (Revolusi Industri 4.0)

Menurut President Director McKinsey Indonesia, Philia Wibowo, di era otomasi sebagai salah satu ciri utama revolusi Industri 4.0, ada empat keterampilan yang akan semakin dibutuhkan yaitu kebutuhan akan spesialisasi, keterampilan untuk mengelola pemangku kepentingan, kemampuan dalam mengembangkan SDM dan kemampuan terkait problem solving.

Dari paparan tersebut, kita bisa memahami bila keteranpilan-keterampilan baru yang dibutuhkan di era otomasi bukan hanya keterampilan teknologi namun juga keterampilan sosial, emosional dan keteampilan kogniktif yang lebih tinggi, seperti kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah yang rumit.

Untuk itu dibutuhkan penyiapan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang komunikasi.  Perguruan tinggi dipandang memiliki peran yang sangat strategis menghadapi tantangan nyata di era disrupsi saat ini dan masa depan (pikiranrakyat.com/13/9/2019).

Berangkat dari semua hal tersebut, kiranya negara melalui pemerintah saat ini harus lebih mempersiapkan diri menghadapi era otomasi (revolusi industri 4.0), apalagi saat ini sedang digodok pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut sebagian kalangan justru semakin tidak memihak para pekerja.  Karena draft RUU tersebut mengatur penghapusan upah minimum dan hanya mencantumkan upah per jam, yang mana dengan penghapusan upah minimum berarti akan menghapus pula jaminan sosial pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, karena jaminan sosial tersebut ditentukan dari upah minimum.

Hal seperti ini biasa terjadi pada sistem Kapitalis yang lebih mengutamakn manfaat atau kepentingan pada kelompok tertentu, berbeda dengan sistem Islam yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, karena mengharapkan ridha Allah swt.  Yang mana dalam sistem Islam, perekonomian negara diatur melalui Baitul Mal, dengan pihak-pihak penerima bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat, dengan tidak ada toleransi pengalihan alokasi bantuan.

Selain itu pada sistem Islam, tidak ada laki-laki yang menganggur karena negara akan menyediakan lapangan kerja misalnya memberikan tanah untuk dikelola mereka, pasalnya dalam sistem Islam, tanah warga yang tidak diolah dalam jangka waktu tertentu akan diambil alih oleh negara untuk diberikan pengelolaanya kepada warga yang membutuhkannya.  Selain itu kesadaran kaum laki-laki pada sistem Islam tentunya meningkat, mereka sadar bahwa mereka adalah kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi pada sistem Islam, perempuan hanya diperkenankan bekerja pada bidang-bidang tertentu, itu pun atas izin suami dan tidak mengganggu tugas utamanya sebagai ibu yang mengurusi anak dan urusan rumah tangga lainnya.

Tidak kalah pentingnya pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dengan status kepemilikan umum dan kepemilikan negara, dikelola langsung oleh negara, bukan oleh asing.  Misalnya barang kebuthan umum, barang tambang yang besar serta sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.  Dengan dikelola oleh negara, otomatis rakyat akan menerima sebesar-besar dari manfaat pengelolaannya.

Jikalau sistem ekonomi Islam yang diterapkan, entah itu akan datang era Otomasi atau era apa pun, Insya Allah negara bersama umat akan siap menghadapinya.  Ingatlah firman Allah swt,” Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al A’raf : 96).  Semoga saja sistem ekonomi Islam dapat kembali diterapkan di muka bumi ini.  Wallahu’alam bishowab[].

Editor : Rj | Publizher : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co