Konstitusi Harus di Atas Kitab Suci, Pantaskah?

Fitri Ummu Nafisah
Fitri Ummu Nafisah
  •  
  •  
  •  

Oleh: Fitri Ummu Nafisah

(Pemerhati Sosial)


Tidak puas dengan pernyataan agama adalah musuh Pancasila. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi saat ini kembali melontarkan pernyataan bahwa konstitusi harus di atas kitab suci.

 “Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian, Kamis (13/2/2020) dikutip dari Tempo.

Belum reda kontroversi tudingan Yudian Wahyudi tentang agama sebagai musuh terbesar Pancasila, kini Kepala BPIP itu bikin ulah lagi. Dia menyebut, ayat suci harus dibawah konstitusi. Bahkan, Yudian lebih terbuka meminta umat Islam untuk ‘menggeser akidahnya’ dari iman dan keyakinan pada kitab suci Alquran kepada Konstitusi.

Yudian memang menggunakan istilah “dalam bernegara”. Tetapi, frasa yang berbunyi “konstitusi di atas kitab suci” akan dimaknai oleh siapa pun (termasuk umat Islam dengan kitab suci Alquran) sebagai ujaran yang merendahkan kitab suci itu. Sebab, bagi umat Islam Alquran adalah panduan suci, agung, dan tak boleh berubah. Dimana datang langsung dari Allah SWT untuk urusan dunia-akhirat. Sedangkan konstitusi adalah pasal-pasal yang dibuat manusia sesuai keperluan duniawi.

Pernyataan Kepala BPIP ini makin menegaskan misi terselubung dari Pancasila yang anti terhadap Islam. Yudian, secara perlahan membuka kedok Pancasila yang anti Islam. Dan bahkan tidak mau di atur oleh Alquran. Padahal bagi umat Islam,  kitab suci Alquran adalah sumber dari segala sumber hukum. Alquran merupakan sumber hukum primer dalam ajaran Islam, selain as Sunnah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas Syar’i.

Seharusnya, Yudian pastilah paham kitab suci Alquran sangat sensitif bagi umat. Meminta umat agar memposisikan Alquran di bawah konstitusi, mutlak akan menyulut reaksi keras. Apalagi, ujaran ini dilontarkan tak lama setelah dia menteorikan “Agama musuh terbesar Pancasila”.

Ia lantas memastikan kitab suci dan konstitusi merupakan perpaduan antara Ilahi dan Wadhi yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma. Menurut dia, hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci. “Kalau Islam, bukan Alquran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ujarnya.

Alquran Sebagai Hukum Tertinggi

Umat Islam wajib! menempatkan Alquran sebagai hukum tertinggi, diatasi sumber lainnya. Alquran wajib menjadi pedoman hidup, baik dalam urusan pribadi, keluarga, bahkan hingga berbangsa dan bernegara. Alquran tidak bisa dikotak Katik, tidak bisa diubah, apalagi dikurangi atau diamandemen. Eksistensi Alquran abadi sejak diturunkan hingga hari kiamat.

Sementara itu, konstitusi adalah hasil olah pikir akal dan hawa nafsu. Konstitusi bisa dikotak Katik, dirubah, dikurangi, ditambahi, diamandemen sesuai kepentingan penguasa. Konstitusi adalah hasil kompromi politik, kompromi kepentingan. Karena itu, haram menempatkan Alquran dibawah konstitusi. Justru konstitusi seharusnya yang tunduk pada Alquran. Konstitusi harus terikat dengan Alquran. Bukan Alquran yang digeser dan diminta tunduk dibawah konstitusi. Padahal meyakini ke Esaan Allah, kita juga harus meyakini bahwa yang berhak membuat hukum adalah Allah AWT.Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia adalah pemberi keputusan yang paling baik”. (TQS. Al-An’am:57).

Bahkan para Ulama semuanya tanpa terkecuali telah sepakat, bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak membuat hukum. Dan ini merupakan salah satu konsekuaensi Tauhid. Artinya jika kita meyakini Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, Zat yang menghidupkan dan mematikan maka sudah harusnya kita yakin bahwa Allah pun satu-satunya musyarri’ (pembuat hukum). Dan kemudian, Allah satu-satunya Zat yang berhak menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara.

Hukum Allah di Atas konstitusi

Konsekuensi ketika ada yang mengucapkan syahadat tapi masih meyakini bahwa ada makhluk lain yang lebih layak mencitapkan hukum baginya, maka syahadatnya pun perlu dipertanyakan kembali.Allah swt berfirman:

“Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya.” (TQS. Ar-Ra’d: 41).

Alquran sebagai petunjuk dan hukum tertinggi bagi Pribadi Muslim. Para ulama, telah sepakat bahwa tidak ada hukum yang lebih adil dan lebih tinggi daripada hukum Allah. Menurut kajian mereka, perkara ini masuk ke dalam pembahasan tauhid, yaitu ketika seorang hamba mengucapkan syahadat, dia harus meyakini bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam membuat hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana Dia tidak membutuhkan sekutu dalam kekuasaan dan mengatur urusan mahluk-Nya. Sehingga ketika ada yang mengucapkan syahadat tapi masih meyakini bahwa ada makhluk lain yang lebih layak mencitapkan hukum baginya, maka syahadatnya pun perlu dipertanyakan kembali.

Kesimpulan tersebut tentunya tidak lahir begitu saja, namun memiliki alasan yang cukup kuat. Dalam Islam, seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat sama saja dia menyerahkan diri sepenuhnya untuk tunduk terhadap seluruh aturan Allah ta’ala. Tak hanya berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat ibadah yang terkotak-kotak di masjid atau di rumah saja, namun aturan Allah juga mencakup dalam segala lini kehidupan manusia. Sampai dalam urusan politik sekalipun. Nah, ketika seseorang bersyahadat maka dia harus tunduk, pasrah dan mengutamakan seluruh aturan Allah daripada aturan atau undang-undang yang lain. Karena demikianlah makna syahadat yang menuntut hamba untuk meyakini bahwa tidak ada kekuasaan dan keadilan di atas keadilan Allah.Allah ta’ala berfirman:

“Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya”. (TQS. Al-An’am: 61)

Selain menciptakan manusia, Allah juga menurunkan hukum atau aturan-aturan yang dapat membawa kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada hukum yang lebih baik, adil dan bijaksana selain hukum Allah semata. Oleh karena itu, Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui seluruh kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga ketika ada manusia yang menyeleweng dari aturan Allah ta’ala, dan ingin mengikuti kepentingan yang dibisikin oleh hawa nafsunya, Allah ta’ala pun menegur dengan firmannya:

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (TQS. Al-Maaidah: 50).

Dengan demikian, ciri orang beriman adalah selalu tunduk terhadap keputusan (hukum) Allah dan rasul-Nya.

“Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (TQS. Al-Ahzab: 36).

Editor : Rj | Publizher : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co