Ilusi Ketahanan Keluarga dalam Sistem Sekularisme

Mustika Lestari
Mustika Lestari
  •  
  •  
  •  

Tak pelak lagi, krisis multidimensi yang dialami oleh rakyat Indonesia seperti tidak ada habisnya. Sudah terlalu banyak permasalahan sosial yang banyak melanggar norma, moral dan agama akhir-akhir ini yang menyita perhatian publik. Mulai dari maraknya kasus bullyng, free sex, narkoba, pornografi, LGBT dan lain sebagainya yang semakin meresahkan rakyat.

Mirisnya perbuatan ini kerap terjadi pada usia anak dan remaja yang sesungguhnya mereka adalah generasi yang diharapkan sebagai penerus bangsa ini. Inilah yang melatarbelakangi para pemegang kebijakan merumuskan solusi atau pencegahan melalui pemberlakuan Undang-Undang.

Dilansir oleh www.vivanews.com- Dewan Perwakilan Rakyat berancang-ancang membahas regulasi anyar yang disebut Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga yang di dalamnya memuat mulai ancaman pidana bagi pendonor sperma dan ovum hingga praktik sewa rahim, mengatur urusan rumah tangga dengan serangkaian tugas dan kewajiban untuk suami dan istri sampai wajib lapor bagi orang-orang yang berperilaku seks menyimpang.

Gagasan dasar perumusan RUU itu, sebagaimana diungkapkan Netty Prasetiyani, seorang dari lima anggota DPR yang mengusulkannya untuk melindungi keluarga-keluarga demi “mewujudkan peradaban Indonesia.” Ketahanan keluarga katanya, bermuara pada ketahanan nasional. Bagus, meski terdengar klise.

Ketentuan yang lumayan disorot dalam draf RUU itu ialah perilaku seksual menyimpang. Memang tidak disebut dengan tegas istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), akan tetapi cukup terang dimaksudkan untuk mereka, atau sebagian dari mereka misal para penyuka sejenis. Klausul lain ialah mengklasifikasikan kewajiban-kewajiban suami dengan tugas-tugas istri.

Sekularisme, Biang Masalah dalam Keluarga

Usulan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang pro-kontra. Usulan yang bermaksud untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa keluarga ternyata lebih banyak menuai polemik dan kontroversi. Terlebih mereka dari tokoh liberal dan mereka yang mengaku feminis atau aktivis HAM. Pasalnya, draf perundang-undangan tersebut terlalu masuk dalam ranah publik termasuk ranah privat keluarga, apalagi klaim tentang adanya upaya memasukkan aturan agama Islam di dalamnya.

Pihak yang kontra, meskipun dengan berbagai macam kalimat penolakan, tetapi berpijak pada sudut pandang yang sama bahwa mereka sangat tidak setuju jika negara ataupun agama dibawa dalam ranah publik. Urusan keluarga yang bersifat privasi dapat diselesaikan oleh komitmen masing-masing keluarga sesuai dengan pemahaman dan kesepakatannya. Karena itulah, pihak ini tidak menghendaki adanya campur tangan negara dalam mengurusi urusan rumah tangga rakyatnya.

Seperti yang mereka soroti pada Pasal 25 tentang pembagian tugas suami-istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Pasal ini dianggap mengabaikan prinsip kesetaraan gender. Bahwasannya, pasal yang mengatur keharusan istri mengurus rumah tangga akan membatasi kiprah perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Padahal perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara untuk berbagi dan bertukar peran dalam urusan domestik, seperti halnya dalam berbagai bidang kehidupan di luar rumah tangga.

Dilansir dari m.medcom.id (26/2/20), Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat yang menulai Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tidak perlu ada. Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah. Di hadapan hukum semua setara, tak peduli laki-laki atau perempuan. Demikian juga pada pasal 26 dan 31 tentang pengaturan penggunaan sperma dan ovum serta pasal 33 tentang pemisahan antara kamar anak dan orang tua juga dinilai oleh beberapa pihak negara terlalu mengurusi urusan privat.

Sesungguhnya, setiap keluarga selalu berharap rumah tangga yang dibangunnya dipenuhi suasana bahagia, menyejukkan pandangan mata, anak-anak sholeh-sholihah dan berbakti, terlebih lagi jika berbagai kebutuhan hidup dapat tercukupi. Sayangnya, untuk mewujudkan keluarga ideal semacam ini bukanlah suatu hal yang mudah. Budaya sekular yang rusak dan merusak yang mengukung masyarakat negeri ini membuat kehidupan kita semakin tidak karuan. Berbagai krisis mewarnai kehidupan rakyat, mulai dari kriris moral, ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak lagi. Hal ini diperparah dengan adanya benturan-benturan nilai akibat semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Perang pemikiran yang dijajakan oleh Barat sebagai upaya untuk menghancurkan dan menjauhkan kaum Muslimin dari akidahnya terus bergulir. Sejak runtuhnya Daulah Islam pada tahun 1924 di Turki kaum Muslimin tidak lagi memiliki benteng kekuatan sehingga menjadi santapan lezat bagi orang-orang kafir. Tak cukup dengan meruntuhkan benteng pertahanan dan kakuatannya saja melalui negaranya, melainkan juga berusaha menghabisi kaum Muslimin dengan merusak benteng pertahanan terakhir yaitu keluarga.

Jaminan kebebasan yang mereka gembar-gemborkan telah menggeser tatanan kehidupan terutama rusaknya pilar-pilar pertahanan keluarga. Salah satu produknya adalah ide emansipasi atau kesetaraan gender sebagaimana jargon manis kaum feminism “laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya” yang dibungkus dengan indah, apik dan menawan. Kampanye kesetaraan dengan dalih aktualisasi diri telah mendorong perempuan untuk berkiprah di luar rumah dengan melepaskan sebagian besar perannya sebagai pendidik anak-anak mereka. Ibu yang seharusnya berperan menjadi ummun wa rabbatulbait (ibu dan pengatur rumah tangga) kini telah bergeser merangkap ganda menjadi ibu sekaligus berkarir mencari nafkah pula. Akibatnya, banyak kewajiban yang terabaikan, kehidupan keluarga menjadi berantakan.

Kenyataan ini, mau ataupun tidak akan berdampak pada kehidupam keluarga kaum Muslimin. Tidak sedikit mereka ikut terjebak dalam kehidupan materialistik sehingga angka perceraian dan tren single parent terus menanjak. Akibatnya, tidak sedikit pula anak yang broken home, sehingga terjerumus ke dunia gelap narkoba, pergaulan bebas dan perilaku amoral lainnya karena kehilangan sosok teladan yang baik, kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya, khususnya sosok seorang ibu.

Perlu dipahami bahwa sesungguhnya kesetaraan hanyalah topeng untuk menghancurkan kaum Muslimin. Kesetaraan yang getol didengung-dengungkan dalam sistem sekularisme adalah kepalsuan belaka. Buktinya, tetap saja perempuan dianggap warga kelas dua. Mirisnya, perempuan malah dieksploitasi untuk dijajakan di dunia bisnis bak barang dagangan. Emansipasi inilah yang secara perlahan tapi pasti telah menghancurkan dan meracuni kelurga-keluarga kaum Muslimin.

Persoalan lainnya adalah maraknya pelaku LGBT yang diatur pada Pasal 85-89 dalam RUU ini. Aturan ini pun diprotes para pembela HAM. Rancangan Undang-Undang ini dianggap diskriminatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Di situ disebutkan bahwa LGBT  merupakan penyimpangan seksual, karena itu diwajibkan melapor dan menjalani rehabilitasi. Menurut mereka, masyarakat harus memanusiakan pelaku LGBT, tidak merendahkannya apalagi menganggapnya sebagai pelaku kriminal. Aturan ini dinilai akan melanggengkan stigmatisasi yang membuat kelompok tersebut menjadi korban diskrimainasi.

Di tengah banyaknya pihak yang menentang LGBT, sayup-sayup ada yang menyuarakan bahwa LGBT dalah persoalan Hak Asasi Manusia. Negara tidak perlu ikut campur hingga persoalan kamar tidur. Mereka bukan koruptor juga bukan pembunuh yang merugikan orang lain sehingga keberadaannya harus diperangi. Sebab, HAM menjamin kebebasan dan ruang untuk mereka berkreasi. Ditambah lagi dengan konsep liberalisme yang memberikan kebebasan tanpa batas pada masyarakat semakin melahirkan predator seksual. Dari sini, ketika melarang pergerakan kaum LGBT disebut sebagai pelanggaran HAM, maka sama saja seolah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang melanggar HAM. Na’udzubillah.

Dari sini, menurut kaum sekular-liberalisme kebijakan ini terlalu terikat dengan norma agama yang ditafsirkan secara tekstual, kaku, tidak toleran, tidak moderat dan sebagainya sehingga tidak mengakomodir perubahan situasi. Sebab, alasan mereka di tengah fenomena hari ini adalah bagaimana perempuan yang berpendidikan tinggi, seorang suami yang pengangguran ataupun perempuan single parent dapat bekerja. Aneka macam dalih dikeluarkan untuk mencapai saran dari kaum liberal-feminis.

Demikian juga memanusiakan pelaku keji LGBT, sebab dipandang sebagai bentuk jaminan HAM yang diberikan kepada setiap manusia di negeri ini. Dengan ditanamkannya paham ini, umat Islam dikondisikan untuk merasa abai dengan hukum-hukum Islam karena merasa lebih baik dengan sistem yang sedang dianut. Terlebih, Islam sengaja dipropagandakan oleh para Musuhnya sebagai sesuatu yang kuno, anti toleransi, anti kemajuan dan gambaran buruk lainnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah keluarga dan bangsa dalam kondisi sekularisasi agama adalah khayalan belaka, ibarat menegakkan benang basah.

Islam, Mewujudkan Ketahanan Keluarga Hakiki

Sistem Islam berbeda dengan sistem sekularisme. Sistem Islam merupakan sebuah konsep pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam. Seluruh aspek bermasyarakat diatur dengan syariat Islam, termasuk negara. Negara memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sehingga melahirkan generasi yang berkualitas melalui serangkaian kebijakan yang lahir dari hukum syariat.

Maka kita harus memahami bahwa syariat akan menjadi solusi tuntas bagi seluruh problem kehidupan manusia jika diterapkan secara mendasar, bukan parsial. Dalam Islam, negara dan agama bak saudara kembar yang tak bisa dibedakan apalagi dipisahkan. Syariah Islam nampak dalam wujud negara sebagai wadah representasi dan penerapannya.

Demikian konteks hukum-hukum keluarga, Islam pun telah menetapkan seperangkat aturan yang begitu agung dan sempurna dengan menjadikan negara sebagai penanggungjawab utama untuk kebaikan bangsa, masyarakat dan keluarga. Untuk mencapai ketahanan keluarga sebagai madrasah ula,  negara berkewajiban memastikan setiap individu, keluarga dan masyarakat dapat memenuhi tanggungjawabnya. Misalnya memastikan setiap kepala keluarga memiliki mata pencaharian. Islam juga mewajibkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap perempuan dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dengan mewajibkan kepada suami atau para wali untuk mencari nafkah, sedangkan kewajiban negara adalah menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah kepada keluarga mereka, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan jika dibutuhkan akan memberikan bantuan modal.

Dengan demikian, perempuan tidak harus bekerja di luar rumah. Mereka cukup mengoptimalkan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga yang baik sehingga menghasilkan generasi sholeh-sholihah sebagai penerus bangsa. Meski demikian, kedudukan mereka tidak menjadi rendah di hadapan suaminya dan berpeluang besar untuk dianiaya. Sebab, istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya dan kehidupan yang tenang. Sedangkan persoalan perilaku LGBT, secara mendasar syariah Islam mengharuskan negara untuk senantiasa menanamkan akidah Islam dan membangun ketakwaan pada diri rakyat. Negara pun berkewajiban menanamkan dan memahamkan nilai-nilai moral, pemikiran dan sistem Islam kepada rakyatnya. Dengan keimanan dan ketakwaan tersebut, mereka mampu membentengi diri mereka dari sikap mengutamakan hawa nafsu.

Pembentukan keluarga yang benar, pergaulan di tengah masyarakat yang sehat, penerapan syariat Islam sebagai sistem aturan, pendidikan, layanan publik, ketahanan dan keamanan oleh negara serta pengurusannya dengan benar dan bertanggungjawab penuh, secara efektif melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat mulia dan umat terbaik. Dan semua ini hanya akan terwujud jika Daulah Islam tegak di muka bumi ini. Hanya Daulah Islam yang menjamin terwujudnya ketahanan keluarga. Betapa Islam dengan hukum-hukum syariat yang ditetapkan mampu memosisikan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak berada pada posisi yang mulia, terbaik dan terhormat.  Wallahu a’lam bish-shawwab.(***)


Penulis : Mustika Lestari (Pemerhati Remaja)


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co