Kemiskinan Sistemik Alienasi Perempuan

oleh
Kiki Zaskia
Kiki Zaskia

Oleh: Kiki Zaskia

(Pemerhati Sosial)


Bukan hal yang tidak mungkin ketangguhan perempuan turut diekspoitasi dalam atmosfer kapitalistik. Secara sistemik perempuan menjadi teralienasi tak lain karena persoalan ekonomi yang menghimpit lagi menggurita di setiap negeri salah satunya yaitu kemiskinan. Berdasarkan data Bappenas, 9,4 juta penduduk Indonesia masih miskin kronis atau sangat miskin. (tirto.id)

 

Di sisi lain ada sebuah blame trap bahwa ketidaksetaraan gender yang menjadi pemicu kemiskinan. “Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Sri Mulyani. (Liputan6.com)

 

Padahal dalam faktanya, sangat subjektif menilai bahwa ketidaksetaraan gender menjadi pemicu kemiskinan. Sesungguhnya tumbuh suburnya monopoli oligarki sumberdaya alam yang melimpah di negeri ini yang salah urus hingga dieksploitasi asing, belum lagi persoalan korupsi yang kian mengalir deras.

 

Jika perempuan teraruskan untuk menjadi salah satu pioner dalam menuntaskan kemiskinan dalam negeri dalam hal material atau finansial, hasilnya alih-alih menyembuhkan luka himpitan kemiskinan justru menimbulkan masalah baru yang juga pelik.

 

Keputusan perempuan apalagi yang memiliki peran sebagai seorang isteri dan ibu untuk menghidupi keluarga memang terkesan heroik, karena telah mengambil peran ganda sekaligus. Padahal kenyataannya tak bisa berjalan secara paralel. Peran domestik seorang istri dan ibu tak bisa dimaksimalkan.

 

Terkadang opsi yang dipilih oleh perempuan yang kurang beruntung berada di garis kemiskinan dengan jalan menjadi pejuang devisa, menjadi Tenaga Kerja Wanita(TKW) sebagai buruh kasar atau asisten rumah tangga. Mengadu nasib di negeri orang, dengan peluang yang tak menentu. Ada yang sukses kembali pulang ke tanah air namun tak jarang juga kembali dengan duka cacat bahkan mayat yang sudah kaku.

 

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang dapat disusur mengenai hal ini adalah Desa Wanasaba di Lombok Timur, NTB. Berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015, di desa tersebut terdapat lebih dari 350 anak (0-18 tahun) yang ditinggalkan  oleh ibu atau bapak dan bahkan keduanya untuk bekerja dinegeri-negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong dan negara-negara Timur Tengah. Jumlah yang hampir sama juga ditemukan di desa tetangganya, Lenek Lauk. (Sumber. BBC.com)

 

Bupati Lombok Timur, Mochammad Ali bin Dachlan menyatakan, “Pada 2016, jumlah remitensi tercatat Rp. 820 miliar, belum termasuk uang yang dikirim pulang tanpa melalui bank, misalnya lewat teman atau tetangga yang pulang.” (Sumber. BBC.com)

 

Meskipun luka menganga himpitan kemiskinan dapat disembuhkan dengan pundi-pundi rupiah yang melimpah namun justru masalah pelik baru bermunculan. Pertama, yaitu alienasi peran perempuan sebagai ummun (ibu) dan pengelola rumah (rabbah al bayt). Ibu sebagai pendidik utama dan pertama bagi buah hatinya, peletak dasar jiwa dan karakter serta mempersiapkan anak menjadi generasi yang bertakwa disibukkan dengan tuntutan pekerjaan. Di mata perempuan, tak vital lagi dalam perannya sebagai sekolah pertama untuk anak di rumah. Didukung pula oleh sistem negara kapitalisme-sekuler demi memoles kepincangan ekonomi yang ditimbulkan maka kesetaraan gender menjadi dalih kuat perempuan abai dalam ranah domestik. Jika hal ini terjadi, anak akan dididik oleh lingkungannya yang cenderung mengalir (baca: bebas), yang juga kemudian menimbulkan masalah social. Kedua, yaitu krisis generasi. Sebab arus kesetaraan gender yang sarat dengan ilusi lagi utopis mengedukasi perempuan untuk fokus pada eksistensi diri yang semu padahal substansinya ialah kebebasan yang konon sebagai bentuk anti subordinasi kaum maskulin, hingga melahirkan mata rantai permasalahan. Ketiga, yaitu perceraian.

 

Jika ditarik sebuah benang merah, sungguh kemiskinan sistemik hadir karena riayah umat yang gagal dengan kapitalisme-sekular dengan pedoman ekonomi liberal khas dengan riba dan tata kelola sumberdaya alam yang tidak merata, kemudian perempuan coba dieksploitasi untuk menutupi kegagalan dengan narasi kesetaraan gender yang bias, cenderung untuk menyamakan kedua gender, hingga kini justru menciptakan kegaduhan demi kegaduhan dalam tatanan sosial masyarakat di antaranya krisis generasi dan perceraian.

 

Perempuan Dalam Islam

 

Islam memberikan pengakuan terhadap kesetaraan potensi dan kemampuan kedua gender, namun Allah telah mengatur kehidupan manusia dengan sebuah tatanan, di mana kaum laki-laki dan perempuan diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka masing-masing. Meski berbeda namun saling melengkapi satu dengan yang lain. Islam menekankan arti penting harmonisasi dan saling ketergantungan antara kaum perempuan dan laki-laki. Maka, tugas-tugas kaum perempuan, seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dipandang sebagai pekerjaan pokok dan amat penting sebagaimana pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki dalam mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Dalam islam wanita dimuliakan sebagaimana sabda Rasulullah:

 

Dari Mu’awiyah bin Jahimah as-Salami, bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad, dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu. Beliau berkata: Apakah engkau mempunyai ibu? Ia menjawab: Ya, masih. Beliau bersabda: Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena sesungguhnya Surga itu di bawah kedua kakinya.” (HR. Nasa’i dan Thabrani)

 

Peran domestik perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah sangat berarti dalam pandangan Islam sangat jauh berbeda dari pandangan ide kapitalisme-sekular yang memberhalakan materi hingga segala sesuatunya perlu dikalkulasikan atau dinominalkan.

 

Saat Asma’ binti Yazid menyampaikan kebimbangannya apakah peran isteri dirumah akan sama mulia dengan peran laki-laki? Rasulullah bersabda: “Pahamilah wahai perempuan, dan ajarkanlah kepada para perempuan di belakang kamu. Sesungguhnya amal peempuan bagi suaminya, meminta keridhaan suaminya dan mengikuti apa yang disetujui suaminya, setara dengan amal yang dikerjakan kaum lelaki seluruhnya.”

 

Kaum perempuan juga mendapatkan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan kemandirian dalam mengelola harta milik pribadinya tidak seperti perempuan barat secara ekonomi masih terikat dengan suaminya, yang dapat menuntut sebagian pendapatan isterinya untuk mencukupi berbagai kebutuhan rumah tangga; manakala terjadi perceraian, suami dapat menuntut sebagian dari harta simpanan isterinya. Sebaliknya, seorang Muslimah berhak atas nafkah dari suaminya, terlepas dari sebesar apapun harta yang ia miliki. Dalam warisan, Islam menetapkan sebuah aturan. Menetapkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak waris atas harta milik suami, ayah, maupun saudara laki-lakinya.

Allah berfirman:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. an-Nisa:7)

Islam juga tak mengungkung perempuan dalam ranah publik ataupun juga politik. Dalam hal ini, politik dalam Islam yaitu mengatur urusan umat sesuai yang dikehendaki oleh hukum Syara’ yaitu menyerukan Islam, memerintah yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.

Sebagaimana firman Allah: “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam); memerintahkan kema’rufan dan mencegah kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran:104).

Kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk beraktivitas politik. Berikut antara lain beberapa aktivitas politik yang boleh atau diterjuni oleh perempuan: Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, hak dan kewajiban bai’at, hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat, kewajiban menasihati dan mengoreksi penguasa dan kewajiban menjadi anggota partai politik.

Adapun aktivitas politik yang tidak diperkenankan bagi perempuan, yaitu aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam wilayah pemerintahan seperti, menjadi penguasa atau kepala negara. Rasulullah bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan.”. (HR. Bukhari)

Demikian penjelasan kitab sistem pergaulan dalam Islam, Abu Fuad.

Allah sebaik-baik al-Mudabbir, maka aktivitas domestik maupun publik perempuan seyogyanya semata-mata adalah bentuk ketaatan pada syariat-Nya. Serta segala kesempitan nyata yang dirasakan oleh kaum Muslim dan manusia seluruhnya adalah sebab menafikkan hukum Allah dengan hukum lemah buatan manusia. Wallahu a’lam bishshawab.


 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart